Thursday, August 3, 2006

Korupsi dan Korporatokrasi

Setelah sekian lama menghadapi tekanan dari komunitas internasional, Bank Dunia, lewat presidennya Paul Wolfowitz pekan lalu menegaskan berjanji melakukan kampanye yang serius dan gencar untuk memberantas korupsi di negara berkembang yang mendapatkan pinjaman dari Bank Dunia. Pemberantasan serupa juga akan dilakukan di dalam Bank Dunia sendiri. Pernyataan Wolfowitz dihadapan staf Bank Dunia yang bekerja di berbagai negara tersebut juga menyebutkan keterlibatan karyawan Bank Dunia yang bekerjasama dengan sejumlah pejabat di negera-negara penerima bantuan dalam melakukan praktek korupsi.

Korupsi dana pinjaman memang bukan masalah baru. Bahkan Bank Dunia mengakui praktek tersebut sudah berlangsung selama 50 tahun tanpa ada tindakan penyelesaian yang jelas. Akibatnya secara langsung dapat dirasakan oleh negara-negara berkembang yang terkena dampak beban utang yang demikian besar. Salah satunya dialami oleh Indonesia. Dalam catatan Jefrey A. Winters, dana pinjaman dari Bank Dunia kepada pemerintah Soeharto antara tahun 1966 sampai 1998 mencapai angka US$ 30 milyar. Dari jumlah itu, sekurang-kurangnya lebih dari sepertiga, atau US$ 10 milyar dijarah secara sistematis atas sepengetahuan Bank Dunia, dan oleh karena itu menjadi utang kriminal.

Sebuah dokumen tertulis tentang praktek korupsi, khususnya dalam proyek dana pinjaman, Bank Dunia memberikan definisi yang indah. Yakni “penyalahgunaan lembaga pemerintah untuk keuntungan pribadi” (Kerangka kerja 1997). Cara pandang seperti ini penting untuk memetakan pemahaman Bank Dunia tentang praktek korupsi yang dilakukan oleh para birokrasi lokal di negara-negara penerima utang. Kelemahan birokrasi, sebagaimana Bank Dunia melihatnya juga dinyatakan karena lembaga-lembaga yang ada tidak kuat dan kebijakan yang diambil pemerintah secara ekonomis terdapat celah-celah. Pandangan ini tidak salah. Terutama dalam merumuskan sasaran proyek yang dapat dijalankan sehingga praktek korupsi tidak dapat berkembang. Tetapi apakah kenyataan sepenuhnya demikian dalam transaksi utang yang sudah sejak lama berlangsung. Adakah faktor lain yang menyebabkan korupsi tumbuh subur dalam proyek pinjaman dari lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia.

Aliansi Kaum Elit Transnasional

Dalam prakteknya saat ini, utang luar negeri dibuat dalam konteks kebijakan ekonomi global yang melibatkan suatu jaringan institusional dari berbagai kolaborasi kaum elit, yang praktis didominasi oleh para pemimpin negara-negara industri besar.

Keterlibatan dan bentuk kolaborasi antar elit terlihat dalam proses pengucuran modal (infusion of capital) ala Bank Dunia dan IMF di Indonesia. Kita dapat membayangkan para pejabat dari lembaga-lembaga keuangan multilateral pemberi pinjaman bertemu dengan para elit lokal (mereka biasanya terdiri dari para pemimpin politik, para pejabat korporasi, pejabat birokrasi, dan bahkan para jenderal) dan menyepakati akan memberikan pinjaman jika elit lokal itu mau melaksanakan berbagai kebijakan yang sudah dirancang di Washington atau Wall Street. Dalam pengalaman negara ini, kebijakan tersebut adalah: Menuntut para elit lokal agar tetap membuka ekonomi nasional bagi masuknya investasi asing, menekan tingkat upah buruh, memangkas anggaran untuk pelayanan sosial, melakukan privatisasi BUMN serta memfokuskan strategi ekonomi pada ekspor barang-barang mentah dan setengah jadi untuk pasar-pasar global negara utara.

Transaksi utang yang dilakukan antar elit terjadi pada ruang yang sama sekali jauh dari jangkauan rakyat. Kerahasiaan negosiasi utang menyebabkan partisipasi rakyat demikian tertutup. Pat gulipat transaksi utang sengaja dibuat agar tujuan pencapaian keuntungan para elit tercapai. Hal ini diceritakan sangat baik oleh John Perkins lewat bukunya Confession Of an Economic Hit Man bahwa “… tujuan membangun proyek-proyek tersebut ialah menciptakan laba sangat besar untuk para kontraktornya, dan membuat bahagia sekelompok kecil elit dari bangsa penerima utang luar negeri, sambil memastikan ketergantungan keuangan yang langgeng (long term). Dan karena itu menciptakan kesetiaan politik dari negara-negara target di dunia."  Menjadi jelas kiranya bahwa sedari awal utang luar negeri menjadi alat bagi bertemunya kepentingan dua kelas yang berkuasa, di negara penerima dan pemberi utang.

Aliansi antar elit transnasional dipertemukan oleh satu kepentingan yang sama, saling menguntungkan satu sama lain. Bahkan lebih jauh hubungan keduanya ibarat uraian benang yang saling membelit. Para elit di Dunia pertama dan Dunia Ketiga terikat pada begitu banyak kontrak perjanjian perdagangan, investasi langsung, latihan militer, perusahaan bersama, dan lain sebagainya. Itulah sebabnya mengapa utang luar negeri harus terus dilakukan sebagai sarana melanggengkan kekuasaan elit yang oleh John Perkins disebut “Corporatocracy”.

Salah satu fungsi pokok institusi seperti Bank Dunia, ADB dan IMF adalah untuk menegakkan kesatuan fungsional dalam aliansi kaum elit transnasional tersebut. Lembaga keuangan ini bertugas untuk memberi pinjaman terus menerus kepada para pemimpin Dunia Ketiga dengan tujuan agar para pemimpin negara Dunia Ketiga mengimplementasikan kebijakan yang menguntungkan para bank dan perusahaan transnasional. Salah satu yang penting adalah adanya kebutuhan untuk memasarkan produk barang dan jasa dari negara Dunia Pertama ke negara Dunia Ketiga lewat transaksi utang proyek.

Dari sudut pandang ini, persoalan “korupsi” jelas-jelas bukanlah sebuah fenomena psikologis -suatu cacat kepribadian yang diidap para pemimpin Dunia Ketiga- tetapi sudah menjadi ciri struktural yang mendasar (hakiki) dalam ekonomi politik global. Selama transaksi utang baru dibuat dengan cara memposisikan ekonomi negara Dunia Ketiga di bawah kontrol negara Dunia Pertama, maka transparansi dan tujuan pembanguan yang sesungguhnya sulit tercapai. Dengan kata lain, selama para elit di negara Dunia Ketiga hanya menjadi pelayan bagi kepentingan elit negara Dunia Pertama, maka di sanalah korupsi akan tetap bersarang.

Penulis
Dani Setiawan
Program Officer Sekretariat Nasional Koalisi Anti Utang (KAU)

Sumber: Korupsi dan Korporatokrasi (Koalisi Anti Utang, 3 Agustus 2006)
Next Previous Home
 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons