Saturday, September 2, 2006

Utang Negara dan Neoliberalisme

Utang luar negeri makin sejalan dengan kepentingan neoliberalisme global yang kian mengakar di negeri ini. Artinya, utang itu memang untuk menyukseskan program neoliberalisme melalui IMF, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), dan Consultative Group on Indonesia (CGI).

Semua ini tiada lain adalah sebagai perpanjangan tangan dari kepentingan negara-negara kreditor, terutama Amerika Serikat (AS) dan Jepang.

Kwik Kian Gie pernah menyatakan bahwa begitu parahnya ketergantungan Indonesia kepada utang luar negeri saat ini, sehingga kita tidak dapat melepaskan diri lagi dari kenyataan bahwa yang memerintah Indonesia sudah bukan pemerintah Indonesia sendiri. Kita sudah kehilangan kedaulatan dan kemandirian dalam mengatur diri sendiri. Kondisi ini sudah merupakan lingkaran setan karena terjerumusnya pemerintah kita ke dalam lubang yang disebut jebakan utang (debt trap).

Menurut Kwik, ketergantungan itu diperparah dengan dimintanya IMF membantu Indonesia dalam menghadapi krisis pada 1997. IMF pun memaksakan kehendaknya mengintervensi semua bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam LoI terdapat 1.243 tindakan yang harus dilaksanakan pemerintah dalam berbagai bidang seperti perbankan, desentralisasi, lingkungan, fiskal, kebijakan moneter dan Bank Sentral, privatisasi BUMN, dan jaring pengaman sosial.

Jadi, keuangan negara Indonesia ini sengaja dibuat bangkrut terlebih dahulu, dan melalui ketergantungan dalam bidang keuangan ini, Indonesia telah sepenuhnya dikendalikan oleh negara pemberi utang dan lembaga keuangan internasional bagaikan satu kartel.

Penegasan Kwik tentu sangat beralasan, mengingat kondisi Indonesia saat ini memasuki krisis pembayaran utang yang sangat luar biasa dan sudah tidak rasional lagi, karena jauh melampaui kemampuan untuk membayarnya.

Menurut data terakhir Bappenas 2006, utang negara sudah mencapai US$130 miliar, terdiri dari utang luar negeri US$67,9 miliar dan utang domestik Rp658 triliun. Setiap tahunnya pemerintah harus membayar cicilan utang luar negeri yang jatuh tempo Rp96 triliun, ditambah beban utang dalam negeri Rp60 triliun, sehingga setiap tahun Indonesia harus membayar utang Rp150 triliun - Rp170 triliun.

Sedangkan batas rasio utang yang aman menurut penelitian IMF (2005) adalah 35% - 42% terhadap Produk Domestik Bruto ( PDB). Batas ini pun secara rasional masih berada di atas Debt Service Ratio (DSR) dan ambang psikologis Meksiko yang rasionya mencapai 30%-40% dari PDB. Misalnya negara Meksiko pada saat akumulasi utang luar negerinya mencapai angka US$100 miliar, pada saat itulah Meksiko mengalami kehancuran dan terpaksa ngemplang atas utang-utangnya. Sedangkan pada 1994 saja, akumulasi utang luar negeri Indonesia (pemerintah dan swasta) sudah mencapai US$101 miliar.

Apalagi pascakrisis ini, indikator utang Indonesia jauh lebih buruk lagi dari negara Amerika Latin pada waktu itu, di mana sekarang ini Indonesia telah memiliki rasio utang terhadap PDB 50%-52%.

Sangat terpuruk

Tidak mengherankan jika kondisi negara saat ini menjadi sangat terpuruk. Persoalan sosial seperti tingginya angka kemiskinan, kesehatan, pengangguran, dan kriminalitas, terus meningkat dan tidak terkendali.

Hal yang sulit terbayangkan sebelumnya, saat ini telah nyata terjadi. Padahal beberapa tahun lalu Unicef telah memberi peringatan bahwa Indonesia bakal mengalami 'generasi yang hilang' karena kurang gizi, busung lapar, buruknya kesehatan dan rendahnya pendidikan rakyatnya, juga perusakan lingkungan hidup yang semakin merajarela. Negara telah gagal menjalankan fungsi dasarnya untuk melindungi rakyat.

Anggaran yang mestinya untuk memerangi kemiskinan telah habis terkuras untuk membayar cicilan utang yang menurut data Koalisi Anti Utang (KAU) pada tahun ini mencapai Rp69,8 triliun. Padahal angka Rp69,8 triliun itu mestinya dapat memenuhi target anggaran minimal 20% untuk pendidikan, kesehatan dan bantuan bencana alam.

Dalam APBN-P 2006, pos anggaran untuk kehidupan rakyat jumlahnya jauh di bawah kebutuhan, yaitu anggaran kesehatan hanya Rp3,7 triliun, untuk bencana alam Rp1,8 triliun, dan untuk fungsi lingkungan hidup Rp4,4 triliun.

Utang dibuat bukan semata-mata supaya ada peluang korupsi bagi penguasa, tapi yang lebih mengerikan adalah adanya rencana strategis bagi kepentingan neoliberalisme untuk menciptakan ketergantungan ekonomi dan politik kepada negara kreditor yang didominasi AS.

Di samping secara ekonomi, utang ini juga dilatarbelakangi adanya kepentingan negara kreditor melempar surplus petro dolar-nya ke negara berkembang, agar dana tersebut tidak menganggur.

Bisa dibayangkan berapa keuntungan mereka setiap mencetak dolar, terutama AS yang setiap harinya mencetak 37 juta lembar bernilai US$696 juta. Sedangkan ongkos cetak uang kertas itu hanya US$ 0,04. Jadi ongkos cetak 37 juta lembar adalah sekitar US$1,5 juta. Artinya, keuntungan AS per hari adalah nilai nominal uang kertas yang dikurangi biaya cetak atau sekitar US$ 694,4 juta, setara dengan Rp6,3 triliun (Aris Mufti, 2004).

Keberhasilan neoliberalisme dalam menjerat Indonesia bergantung pada utang luar negeri berdampak fatal terhadap kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Begitu sangat fatalnya sampai-sampai kedaulatan bangsa dan negara ini sudah semakin terkikis habis dari bumi Indonesia ini, dan takluk patuh kepada kepentingan neoliberalisme global yang didominasi AS.

Solusi alternatif

Solusi yang paling sederhana mengatasi utang luar negeri adalah dengan mengoptimalkan restrukturisasi utang, khususnya melalui skema debt swap, di mana sebagian utang luar negeri tersebut dikonversi dalam bentuk progran yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, pemeliharaan lingkungan, dan sebagainya.

Program debt swap seperti ini sudah dijalankan dengan pemerintah Jerman, sebesar DM50 juta (Rp250 miliar) dari total utang sebesar DM178 juta, yang dikonversi dalam bentuk proyek pendidikan.

Selain itu, perlu dioptimalkan upaya meminta pemotongan utang atau meminta pembebasan utang dengan memberi alasan logis dengan disertai fakta-faktanya.

Untuk kasus Indonesia bahwa utang itu dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya yang korup dan otoriter. Dengan alasan itu, seperti juga Argentina berhak melakukan pembebasan utang atau ngemplang utang. Apalagi berdasarkan hitungan KAU, utang luar negeri kita sebenarnya sudah lunas, bahkan melebihi 100%.

Ke depan, untuk mengantisipasi jeratan utang yang sangat membebani bangsa dan negara ini, maka pemerintah harus mempunyai kemauan politik dan itikad baik untuk mengakhiri semua nafsu berutangnya, dan menolak secara tegas pengaruh dan tekanan dari pihak negara mana pun yang berkepentingan menjerat negara ini dengan utang yang sebesar mungkin.

Penulis

Fathullah
Direktur Eksekutif CIDES

* Artikel ini pernah dimuat di Bisnis Indonesia Jum'at, 8 September 2006.

Sumber: Utang Negara dan Neoliberalisme (Koalisi Anti Utang, 2 September 2006)
Next Previous Home
 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons