Jumat, 14 November 2008

Selamatkan Bumi dari Kerakusan Kapitalisme Global

Bagi bangsa Indonesia pernyataan kemerdekaan 1945 adalah suatu ‘’Manifesto Politik’’. Dari situ kita bertekad ‘’berdaulat di dalam kehidupan politik, berdikari di dalam kehidupan ekonomi dan berkepribadian di dalam kehidupan budaya’’. Namun, dalam perjalanan sejarah nasional kita, tekad politik itu sering mengendor atau bahkan dikorbankan. Setelah mencapai kemerdekaan politis, negara-negara ini (berkembang) kembali berada dalam kekuasaan kolonialisme dan feodalisme dalam bentuk barunya yaitu neocolonialism dan neofeodalism. Kedua bentuk kolonialisme dan feodalisme baru ini merevitalisasi basic-instinct yang dikandungnya masing-masing, yaitu secara permanen mengidap niat eksploitatif (conquer, control and exploit), dengan cara lebih halus dan canggih. Basic-instinct itu harus kita waspadai dengan baik.

Penguasaan surplus ekonomi oleh pihak asing dan kompradornya di Indonesia terhadap strata bawah dalam struktur sosial dan konstelasi ekonomi, bukanlah sesuatu yang mengada-ada. ‘’Kolonialisme baru’’ yang bertopeng globalisasi dan globalisme dengan turbo-kapitalis asing sebagai aktor utama merupakan suatu kenyataan hidup (a living reality). Ini terjadi melalui proses pengembangan industri, baik industri substitusi impor maupun industri promosi ekspor. Indonesia kembali menjadi tempat yang empuk bagi penghisapan surplus ekonomi oleh pihak asing. Pasar bebas menjadi berhala baru, padahal pasar bebas hanyalah sekedar instrumen ekonomi kaum globalis untuk memanfaatkan kelemahan struktural dalam perekonomian negara-negara berkembang.

Pinjaman luar negeri meningkatkan intervensi-intervensi negara-negara donor maupun negara-negara penerima bantuan, yang merusak prinsip-prinsip ekonomi, dengan mengabaikan keunggulan-keunggulan komparatif di negara-negara penerima bantuan. Utang luar negeri tidak terlepas dari ‘’skenario Barat’’ untuk mempertahankan negara-negara terbelakang tetap dalam posisi ketergantungan (Swasono, S.E,1998).

TIGA DEKADE PENYEDOTAN: MEMBAYAR LEBIH DARI YANG DITERIMA

Data neraca pembayaran menunjukkan bahwa selama periode 1973-1990 nilai akumulasi arus masuk investasi asing sebesar US$ 5775 juta telah diiringi dengan nilai akumulasi keuntungan investasi asing yang disetor ke luar negeri sebesar US$ 58839 juta (IMF, Balance of Payments Year Book, berbagai tahun). Ini berarti setiap US$ 1 investasi asing yang masuk telah diikuti dengan US$ 10,19 dana yang disedot keluar (Sritua Arief, 1993).

Utang luar negeri Indonesia tetap terus bertambah dari tahun ke tahun. Sampai akhir tahun 1998 utang luar negeri (pemerintah dan swasta) bernilai sebesar US$ 130 miliar yang merupakan 162,7% dari Produk Domestik Bruto Indonesia. Pada pertengahan tahun 1999, nilai utang luar negeri ini bertambah menjadi US$ 146 miliar sedangkan Produk Domestik Bruto Indonesia menurun. Ini artinya dalam presentase dari Produk Domestik Bruto, utang luar negeri bertambah. (Swasono, S.E, 1998).

Apa maknanya ini? Pendapatan per kapita rakyat Indonesia (tidak termasuk para ‘’penyamun’’ ekonomi) sebagai penanggung beban utang ini sudah berada di bawah nilai utang tersebut. Indonesia saat ini mengalami situasi apa yang disebut Fisher Paradox dalam hubungannya dengan utang luar negerinya, yaitu situasi semakin banyak cicilan utang luar negeri dilakukan semakin besar akumulasi utang luar negerinya. Ini disebabkan cicilan plus bunga utang luar negeri secara substansial dibiayai oleh utang baru. Oleh karena nilai cicilan plus bunga utang luar negeri lebih besar dari nilai utang baru, maka terjadilah apa yang disebut net transfer sumber-sumber keuangan dari Indonesia ke pihak-pihak kreditor asing. Situasi Fisher Paradox dapat ditunjukkan misalnya dengan membandingkan nilai kumulatif pertambahan utang luar negeri sektor Pemerintah (jangka menengah dan panjang).

Selama periode 1980-1993, Pemerintah di Indonesia telah melakukan pembayaran cicilan utang luar negeri sebesar US$ 41,4 miliar. Sementara itu, selama periode yang sama, sektor Pemerintah telah menambah utang luar negerinya sebesar US$ 69,4 miliar (World Bank, 1994). Dilaporkan bahwa sampai April 1999, utang luar negeri sektor Pemerintah telah meningkat menjadi US$ 77,7 miliar. Ini secara implisit mengandung pengertian yang disebutkan di atas yaitu makin banyak cicilan utang luar negeri makin besar nilai utang luar negeri yang menumpuk. Nilai net transfer ke luar negeri yang dilakukan sektor Pemerintah selama periode 1985-1993 misalnya adalah sebesar US$ 7,8 miliar dan selama periode 1994-1998 diperkirakan sebesar US$ 19 miliar (World Bank, 1994 dan World Bank, 1997).

Oleh karena utang luar negeri banyak bersifat apa yang disebut project loan dan/atau program loan, yaitu utang ini adalah dalam bentuk barang dan jasa-jasa dari negara pemberi utang, hal ini mengakibatkan bahwa Indonesia tidak bisa mengetahui nilai sebenarnya dari barang-barang yang diutangkan, demikian juga jasa-jasa yang diberikan. Terjadi suatu perbuatan mark up atas barang-barang plus jasa-jasa yang diperlukan untuk pinjaman proyek yang dibebankan kepada rakyat Indonesia. Ichizo Miyamoto telah mengemukakan studi meliputi periode 1967-1969 yang menunjukkan nilai nominal pinjaman proyek dari pihak asing berada 25 persen di atas nilai riilnya (Sritua Arief dan Adi Sasono, 1981). Baru-baru ini hal yang sama telah diungkapkan oleh Jeffrey Winter (1999) yang memperkirakan 30 persen hingga 33 persen pinjaman proyek dari Bank Dunia merupakan hasil perbuatan yang sengaja meninggikan nilai pinjaman sehingga nilai nominal berada 30 persen hingga 33 persen di atas nilai riilnya.

PEMBANGUNAN DENGAN BIAYA KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dicapai dengan biaya lingkungan dan sumberdaya alam yang sangat mahal. Dalam kajian Bank Dunia: Indonesia Sustaining Development, dinyatakan bahwa sektor ekstraksi dan primer merupakan sektor utama dalam perekonomian. Sektor ini mencapai 40% PDB (1997) dan merupakan 60% nilai ekspor dan menyedot 50% tenaga kerja. Model pembangunan yang bertumpu pada eksploitasi bahan mentah justru mendukung industri-industri negara maju. Pada periode pertumbuhan ekonomi dan utang luar negeri Indonesia meningkat cepat, kerusakan hutan meningkat 3 kali lipat sebelum terjadinya perumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang cepat selalu diiringi dengan meningkatnya kerusakan hutan, musnahnya beragam spesies, rusaknya sumber-sumber air, dan kehidupan sosial masyarakat. Antara 1982 hingga 1993, Indonesia kehilangan sekitar 2.4 juta hektar hutan tiap tahun.

Tidak semua pinjaman digunakan untuk program pembangunan yang strategis. Dalam beberapa tahun booming ekonomi karena kenaikan harga minyak, Indonesia tidak perlu meminjam pada Bank Dunia. Pada masa itu Indonesia mampu membiayai pembangunannya. Beberapa pinjaman sektoral bahkan tidak penting, diantaranya proyek Kehutanan I,II and III. Beberapa pinjaman ini mengakibatkan kerusakan hutan, erosi lahan, dan pencemaran air. Proyek Transmigrasi I,II, III, IV and V dari World Bank menyingkirkan penduduk setempat menghancurkan tatatan masarakat adat dan penuh dengan pelanggaran HAM. Proyek bendungan Kedung Ombo adalah salah satu episode terburuk dampak pinjaman Bank Dunia.

BANK DUNIA DAN KORUPSI

Perekonomian Indonesia juga ditopang oleh parahnya kolusi dan tingginya angka korupsi. Bank Dunia telah mengetahui ini sejak lama. Beberapa kajian memperkirakan sekitar 30% total pinjaman Bank Dunia masuk ke kantong pribadi pejabat Indonesia. Tapi Bank Bunia tidak melakukan apapun mengenai ini. Sepanjang Pemerintah Indonesia membayar cicilan utang dan mengikuti skenarionya,Bank Dunia bersikap seolah-olah korupsi tidak pernah terjadi. Pada pertemuan dengan WALHI pada tahun 1991, pejabat Bank Dunia Mr. Gautam menyangkal keras dan menyatakan ” Ya, kami mengetahui ada persoalan korupsi di Indonesia, tapi kami bisa menjamin bahwa proyek Bank Dunia bersih, dan tidak dikorupsi “. Hanya beberapa saat setelah rezim Soeharto jatuh di tahun 1998, President Bank Dunia, James Wolfensohn menyampaikan bahwa 30% pinjaman Bank Dunia telah dikorupsi, dan Bank Dunia sedang mencari upaya untuk mengatasi hal tersebut. Namun Bank Dunia masih menolak lembaganya terbuka kepada publik. Konsorsium NGO untuk isu korupsi telah beberapa kali mendesak Bank Dunia untuk mengorganisir investigasi independen atas beberapa kasus korupsi, diantaranya pinjaman ke Departemen Pendidikan, dan juga program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Namun, penyelidikan ini tidak berjalan oleh karena Bank Dunia menolak untuk terbuka dan menyerahkan dokumen pinjaman tersebut.

ANGGARAN TERSEDOT BAYAR UTANG

Pembayaran utang luar negeri pemerintah memakan porsi anggaran negara (APBN) yang terbesar dalam satu dekade terakhir. Jumlah pembayaran pokok dan bunga utang hampir dua kali lipat anggaran pembangunan, dan memakan lebih dari separuh penerimaan pajak. Pembayaran cicilan utang sudah mengambil porsi 52% dari total penerimaan pajak yang dibayarkan rakyat sebesar Rp 219,4 trilyun. Rakyatlah pada kenyataanya yang menanggung beban utang tersebut. Sementara, alokasi untuk pendidikan dan kesehatan selalu jauh lebih kecil dibanding pembayaran bunga utang dalam negeri.

Pembayaran utang dalam negeri juga membesar sementara kemampuan pemerintah membayar utang-utangnya cenderung menurun, Karena pemerintah mengandalkan penjadwalan ulang terus menerus, gambaran di atas tampaknya akan terus dirasakan Indonesia hingga beberapa tahun mendatang. Ketimpangan distribusi anggaran sosial dalam APBN akan terus dialami Indonesia hingga 15 tahun ke depan. Kesalahan manajemen utang pada masa sekarang membuat dua generasi bangsa Indonesia harus menanggungnya. Dengan beban rasio pembayaran cicilan utang (ratio debt service) yang tinggi, APBN tidak lagi optimal sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi. Bahkan, tingkat penyedotan dana yang besar dari masyarakat, baik melalui kenaikan pajak maupun pengurangan subsidi, justru ikut menekan (menghambat) potensi pertumbuhan ekonomi.

Indonesia perlu waktu puluhan tahun untuk melunasi utang luar negeri pemerintahnya. Saat ini tingkat utang luar negeri sekitar US$ 67 milyar, atau kurang lebih Rp 600 trilyun. Kemampuan pemerintah membayar cicilan utang LN antara Rp 15-20 triliun per tahun. Dengan asumsi bawha pemerintah tidak wajib membayar bunga dan tidak menambah utang baru, diperlukan 30-40 tahun lagi agar seluruh utang tersebut lunas. (Wibowo, D.2003).

TANAH AIR MENURUT SKENARIO WORLD BANK - IMF

Indonesia. Inilah kisah sedih dari negara yang menjadi “anak baik” Bank Dunia selama 35 tahun terakhir hingga kini. Negara yang kaya akan sumberdaya alamnya, namun menjadi negara pengutang terbesar kepada Bank Dunia. Negara yang selalu membayar cicilan utangnya, walaupun itu menyedot rata-rata 30 % anggaran negara. Negara yang membayar utang yang dibuat oleh rezim Orde Baru, dimana 30 % diantaranya telah dikorupsi sepengetahuan negara-negara dan lembaga kreditor. Rakyatlah yang menanggung akibat dari konspirasi utang tersebut.

Pinjaman yang mengikat terus berlanjut. Perilaku pejabat yang ketagihan utang pun tidak berkurang. Pinjaman Bank Dunia dan IMF kini diarahkan untuk melakukan perubahan yang fundamental (structural adjustment loan) pada berbagai sektor yang mengatur hajat hidup orang banyak,diantaranya air, pendidikan dan jasa. Perubahan kebijakan struktural ini memaksa negara untuk membuka pintu selebar-lebarnya bagi kapitalisme asing untuk beroperasi di Indonesia. Pinjaman World Bank pada sektor air (WATSAL) mensyaratkan adanya undang-undang baru pengelolaan Sumberdaya Air yang mengarah pada privatisasi pengelolaan air dan penguasaan sumber sumber air oleh swasta. Mandat konstitusi, yakni UUD 1945 pasal 33 ayat 2, dan 3 dilanggar.

Tanah, air dan masa depan telah ditentukan menurut skenario Bank Dunia dan IMF. Akhiri penjajahan dan eksploitasi oleh negara-negara maju melalui World Bank, IMF, dan lembaga keuangan lainnya (ADB,JBIC) di Indonesia dan negara berkembang lain. Saatnya Menentukan Masa Depan Sendiri...!

Penulis

Koalisi Anti Utang (KAU)

Sumber Pustaka:
1. Furqon, Daris.dkk. Addicted to Loan. WALHI. 2000
2. Swasono, S.E dan Sri Tua Arif. Pembangunan Tanpa Utang, Republika, 15 Desember 1999

Sumber: Selamatkan Bumi dari Kerakusan Kapitalisme Global (Koalisi Anti Utang, 14 November 2008 16:14 WIB)
Next Previous Home
 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons