Friday, January 8, 2010

Demokrasi: Realita Kehidupan Modern Masyarakat Madani

Demokrasi merupakan suatu sistem politik yang mula-mula lahir pada abad ke-18, setelah kemerdekaan Amerika Serikat, kemudian ke Eropa melalui proses monarki konstitusionil dan bahkan revolusi, seperti di perancis, yang sekaligus merubah kerajaan menjadi republik. Kata “Demokrasi” yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari menjadi kata yang tidak pernah bosan didengar oleh telinga kita dan mudah diingat, namun tidak mudah dilupakan. Ada dua cara untuk menterjemahkan kata “Demokrasi” tersebut, yaitu dengan secara etimologi dan terminologi. Demokrasi secara etimologi, memiliki dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “Demos” dan “Cratein” atau “Cratos”. “Demos” berarti rakyat dan “Cratein” atau “Cratos” berarti kekuasaan atau kedaulatan.

Secara terminologi, demokrasi adalah suatu sistem yang digunakan untuk menjalankan pemerintahan yang berdasarkankan pada kedaulatan di tangan rakyat yang kebijakan-kebijakannya ditujukan untuk mensejahterakan keseluruhan rakyat di dalam negara tersebut. Di dalam Webster’s New World essential vocabulary (David A. Herzog, 2005) dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan “democracy” adalah: (1) government by the people, with the populace holding the reins of power, either directly or through elected representatives; power in the hands of the ruled; (2) a country, state, etc. with that type of government; (3) majority rule; (4) the principle of equal rights and opportunities for all, and equal treatment by the legal system; the practice of these principles.

Affan Ghafar (2000) memaknai demokrasi dalam dua bentuk yaitu demokrasi normatif (normative democracy) dan demokrasi empirik (empirical democracy). Demokrasi normatif adalah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara. Sedangkan, demokrasi empirik adalah demokrasi dalam perwujudannya pada dunia politik praktis.

Hakekat demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan ditangan rakyat dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan. Kekuasaan pemerintahan berada ditangan rakyat mengandung pengertian tiga hal:

1) Pemerintahan dari rakyat (government of the people)
2) Pemerintahan oleh rakyat (government by the people)
3) Pemerintahan untuk rakyat (government for the people)

Manfaat dan Norma Demokrasi

Demokrasi mempunyai peran yang sinergis antara proses pembuatan kebijakan negara oleh institusi didalam suatu negara dengan rakyat yang menjadi penghuni negara tersebut. Proses demokrasi menjadi wacana yang sering mudah diingat dengan alasan bahwa lingkungan dimana kita tinggal (suatu negara) harus berjalan sesuai dengan keinginan rakyatnya. Oleh sebab itu proses demokratisasi sangat penting untuk diterapkan agar seluruh kepentingan yang bernaung dalam keinginan dan harapan rakyat atas berjalannya proses pemerintahan harus mengikutsertakan rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi di negara tersebut, sehingga setiap kebijakan-kebijakan pemerintah adalah untuk semata-mata kepentingan rakyatnya dan untuk mencapai kemudahan hidup bernegara dengan keadilan dan kesejahteraan yang merata.

Jika peran demokrasi menjadi jelas bahwa rakyatlah yang memiliki kedaulatan tunggal untuk pengelolaan suatu negara. Maka didalam kehidupan masyarakat yang demokratis, kekuasaan negara yang berada ditangan rakyat dilakukan oleh sistem perwakilan yang diselenggarakan melalui pemilihan umum dan peran aktif masyarakat untuk bersama-sama memberikan manfaat bagi perkembangan negara, masyarakat, dan bangsa. Maka manfaat dari demokrasi yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

a) Kesetaraan sebagai warganegara.
b) Memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum.
c) Pluralisme dan kompromi.
d) Memahami hak-hak dasar.
e) Pembaharuan kehidupan sosial.

Demokrasi menjadikan suatu bangsa dan negara memiliki pandangan hidup yang pluralistik dan memiliki norma-norma yang timbul dari pandangan hidup setiap individu yang menjadi warganegara suatu bangsa dan negara tersebut. Adapun menurut Nurcholis Madjid (2000), di negara-negara yang memiliki kemapanan demokrasi paling tidak mencakup tujuh norma yang menjadi pandangan hidup demokratis, yaitu:

1) Pentingnya kesadaran akan pluralisme.
2) Musyawarah.
3) Perkembangan moral.
4) Pemufakatan yang jujur dan sehat.
5) Pemenuhan segi-segi ekonomi.
6) Kerjasama antar warga masyarakat dan sikap mempercayai maksud baik masing-masing.
7) Pandangan hidup demokratis harus dijadikan unsur yang menyatu dengan sistem pendidikan.

Dapat dipahami bahwa fungsi demokrasi menjadi penting (essential) bagi suatu negara untuk menerapkan demokrasi ke dalam proses pemerintahannya. Bukan hanya menjadikan demokrasi sebagai pandangan hidup, namun juga menjadi dasar bagi proses pengambilan keputusan bagi setiap kebijakan oleh pemerintahan. Tetapi untuk mewujudkan demokrasi tersebut dibutuhkan pula bagian-bagian yang telah terdapat didalam negara tersebut untuk dipadukan agar demokrasi dapat berjalan dengan baik dan benar. Bagian-bagian tersebut menjadi unsur penegak terwujudnya demokrasi tersebut, adalah:

1. Negara hukum.
2. Masyarakat madani.
3. Infrastruktur.
4. Pers yang bebas dan bertanggung jawab.

JENIS DAN BENTUK DEMOKRASI

Meskipun demokrasi memiliki bentuk dan jenis yang berbeda-beda di setiap negara di dunia, namun pada prinsip untuk terbentuknya demokrasi adalah untuk kepentingan rakyat agar kesejahteraan dan keadilan di negara tersebut dapat terwujud. Bentuk demokrasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1) Demokrasi Liberal.
Pemerintahan yang dibatasi oleh undang-undang dan pemilihan umum bebas yang diselenggarakan dalam waktu yang telah ditentukan.

2) Demokrasi Terpimpin.
Pemimpin percaya bahwa tindakan mereka dipercaya rakyat, tetapi menolak pemilihan umum yang bersaing.

3) Demokrasi Sosial.
Menaruh kepedulian pada keadilan sosial dan egalitarianisme bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan politik.

4) Demokrasi Partisipasi.
Menekankan timbal balik antara penguasa dan yang dikuasai.

5) Demokrasi Consocional.
Adanya proteksi bagi kelompok-kelompok budaya yang terkait kerja sama erat diantara elit yang mewakili bagian budaya masyarakat utama.

6) Demokrasi Langsung.
Kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung.

7) Demokrasi Tidak Langsung.
Kedaulatan rakyat yang dilaksanakan tidak secara langsung berhadapan dengan eksekutif, melainkan melalui lembaga perwakilan.

Indonesia memiliki proses perkembangan demokrasi yang berfluktuasi dan dinamis sampai saat ini. Masalah yang masih dihadapi oleh Indonesia dalam penerapan demokrasi menghadapi kendala tentang bagaimana demokrasi dapat mewujudkan dirinya dalam berbagai sisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

a) Demokrasi Parlementer (1945 - 1959).
b) Demokrasi Terpimpin (1959 - 1965).
c) Demokrasi Pancasila (1965 - 1998).
d) Demokrasi dalam Orde Reformasi.
e) Demokrasi pada periode (1998 - sekarang)

Sukses atau gagalnya suatu transisi demokrasi sangat tergantung pada 4 faktor kunci (key factor), yakni:

1. Komposisi elit politik,
2. Desain institusi politik,
3. Kultur politik,
4. Peran civil society.

Menurut Azyumardi Azra (2002), langkah yang dilakukan dalam transisi Indonesia menuju demokrasi sekurang-kurangnya mencakup tiga bidang besar, antara lain:

1) Reformasi Sistem (constitutional reform)
Menyangkut pada perumusan kembali falsafah, kerangka dasar, dan perangkat legal sistem politik.

2) Reformasi Kelembagaan (institutional reform and empowerment)
Menyangkut pengembangan dan pemberdayaan lembaga-lembaga politik.

3) Pengembangan Kultur atau Budaya Politik (political culture).
Menyangkut pengembangan kultur yang lebih demokratis.

Kesimpulan

Dalam proses berkehidupan modern bernegara diperlukan keteraturan struktur budaya dan sistem politik yang terafiliasi ke dalam setiap komponen sosial, budaya, dan politik dalam tiap sendi kehidupan dari masyarakat yang tinggal didalam suatu negara dan yang menganut suatu falsafah hidup bernegara, berdaulat serta menjunjung tinggi ideologi bangsa yang bersangkutan. Indonesia memiliki banyak kultur dengan falsafah hidup dari masyarakat yang tinggal di dalam suatu kebudayaan tertentu di daerah kota maupun di pedesaan, jika saja masing-masing masyarakatnya memiliki cita-cita dan pergaulan hidup bernegara, maka yang akan terjadi adalah kulturasi budaya tradisional kedalam budaya modern. Karena mayoritas bangsa Indonesia masih menganut budaya asli setempat yang cukup tinggi maka diperlukan akomodasi terhadap budaya yang menjadi bagian dari suatu masyarakat tertentu, agar dapat menjadi referensi bagi negara untuk membentuk kerangka ideologis dalam menterjemahkan demokrasi yang cocok dengan kultur di negara ini.

Sumber Pustaka

Dede Rosyada, A. Ubaidilah, Abdul Rozak, Wahyu Sayuti, M. Arskal Salim GP, Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani, Penerbit: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2003, Hal. 220 – 221

Madjid, Nurcholis, Membangun Oposisi Menjaga Momentum Demokratisasi, Jakarta: Voice Center Indonesia, 2000

Herzog, David Alan., Webster’s New World essential vocabulary, published by Wiley, Hoboken, NJ, 2005, page 76

Azra, Azyumardi, Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan Demokratisasi, Jakarta: Kompas, 2002

Wibisono, Christianto, Kearah Indonesia Incoporated, Penerbit: Yayasan Manajemen Informasi, ,Jakarta, Cet. 1 Buku 1, 1985

Next Previous Home
 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons