Friday, January 8, 2010

Teori Politik Aquinas

Aquinas, yang filsafat politiknya mewakili pemikiran politik abad ke-13, menekankan moral sebagai suatu idea pemerintahan. Menurut Aqunias, keadaan negara tidak dapat dipisahkan dari sifat sosial manusia. Dari Aristoteles ia meminjam istilah manusia hewan yang berpolitik (Mayer: 464). Karena manusia tidak dilengkapi untuk mempertahankan diri sebagaimana perlengkapan binatang, maka manusia memerlukan kebersamaan dengan manusia lain dalam mencapai tujuan-tujuannya.

Tentang autoritas sosial, menurut Aquinas, itu berakar pada sifat-sifat manusia; sifat-sifat itu didapat dari Tuhan. Negara dan manusia akan tetap ada sekalipun, misalnya, manusia tidak terusir dari surga. Karena manusia adalah makhluk sosial, maka ia cenderung hidup berkelompok. Aturan hidup berkelompok itu dibuat dalam suatu sistem hukum negara. Tujuannya haruslah kesejahteraan warga negara. Sifat manusia sebenarnya tidak menyenangi tirani. Monarki lebih sesuai dengan watak manusia (Lihat Avey: 100)

Menurut Aquinas, hukum ada empat macam, yaitu hukum abadi, hukum alam, hukum Tuhan dan hukum manusia. Harus ada hukum yang pasti dalam penciptaan dan pengaturan alam semesta , inilah yang dimaksud dengan hukum abadi, yaitu suatu rencana (blue print) yang mengatur penciptaan dan pengaturan alam semesta ini. Esensi hukum ini tidak dapat dipahami oleh manusia; bekasnya dapat dilihat pada hukum alam. Hukum alamlah yang menyebabkan semua makhluk mendapat kesempurnaannya, mencari kebaikan dan menghindari kejahatan. Hukum alam menyediakan kehidupan bagi manusia dengan segala haknya untuk berketurunan dan hak untuk hidup di dalam masyarakat.

Menarik juga diketahui pendapat Aquinas tentang bentuk-bentuk negara, pemikirannya tentang hukum, dihubungkan dengan kepentingan rakyat, dan bagaimana pendapatnya tentang sikap rakyat bila mereka menghadapi kekuasaan yang diktatorial. Aquinas membagi pemerintahan menjadi enam tipe, yang selanjutnya digolongkannya menjadi baik dan buruk, adil dan tidak adil. Tipe pemerintahan yang buruk ialah demagogi, oligarki, dan tirani, dan yang baik ialah polity (demokrasi terbatas), aristokrasi, dan monarki. Di antara tiga yang baik itu monarki dianggap oleh Aquinas yang terbaik karena tipe ini dianggapnya selaras dengan hukum alam dan idea bahwa satu Tuhan yang mengatur negara. Pemerintahan dengan satu penguasa adalah baik, demikian pendapatnya, karena dengan itu dapat diciptakan kesatuan dan kedamaian dan dapat dihindari perpecahan. Pendapat ini sama dengan pendapat Plato (Lihat Skemp: 62 -66). Namun, penguasa yang sewenang-wenang dan menindas rakyat adalah tipe yang paling jelek; pemerintahan tirani hendaklah dihindari.

Dalam menghadapi penguasa yang bertindak sewenang-wenang, rakyat mempunyai tiga pilihan:
1. Mengganti penguasa itu melalui proses pemilihan umum
2. Mengajukan permohonan kepada penguasa yang lebih tinggi lagi
3. Rakyat hanya menunggu pertolongan Tuhan

Pemberontakan tidak disetujui oleh Aquinas. Jelaslah Aquinas anti revolusi; ini mempertontonkan gaya pemikiran orang-orang skolastik. Hal itu merupakan manifestasi keyakinannya bahwa sewaktu-waktu Tuhan akan datang mengatur dunia ini, yaitu Tuhan sebagai sumber keadilan dan sebagai hakim yang adil, yang akan menghukum tiran karena tirani yang dilakukan oelh mereka.

Untuk mencegah timbulnya tirani, Aquinas mengemukakan usul sebagaimana yang diajarkan oleh Aritoteles, yaitu anjuran memilih tipe monarki terbatas. Bentuk itu akan menghasilkan adanya partisipasi golongan aristokrat dan masyarakat umum akan mempunyai bagian dalam pemerintahan; ini akan menghasilkan perdamaian. Dengan kata lain, diberikannya kepada rakyat hak suara terbatas dalam pemerintahan akan menjamin eksistensi pemerintahan.

Usaha pokok negara ialah menciptakan perdamaian. Penguasa negara harus menyiapkan pertahanan yang kuat untuk melawan musuh dari luar dan wajib menjaga keutuhan negara dari dalam.Kedamaian bagi suatu negara dapat disamakan dengan kesehatan bagi tubuh; negara yang tidak damai sama dengan tubuh yang tidak sehat. Perang dalam keadaan tertentu diizinkan oleh Aquinas, yaitu untuk menjaga kedaulatan dan harga diri, yang kedua-duanya hanya dalam pengertian bertahan dan dengan landasan menumpas kejahatan.

Masalah perang serta segi-seginya yang berlawanan tidak begitu banyak diperhatikan oleh Aquinas. Sekalipun demikian, ia yakin bahwa perang dapat menghasilkan segi-segi yang menguntungkan, dan bila ada yang mati dalam peperangan atau karena perang, maka yang mati iu akan mendapat kebahagiaan di akhirat sebagai syahid. Orang-orang suci tidak diizinkan oleh Aquinas untuk ikut berperang di garis depan, ini disebabkan oleh kesucian kedudukan mereka, sedangkan akibat perang pasti akan mempengaruhi kondisi moral mereka. Timbullah pertanyaan mengenai standar dalam moral dalam perang.

Pertanyaan itu banyak mengganggu perasaan keagamaan seseorang. Bagaimana kita mendamaikan mandat mulia dari Kitab Suci dan mandi darah dalam perang? Dalam menjawab masalah ini Aquinas membagi etika menjadi etika keseharian dan etika perang. Berdasarkan pembagian ini Aquinas mengizinkan militer membunuh bila ia di bawah komando penguasa dan bila bertujuan mencapai kesejahteraan bersama. Sebaliknya, bila dilakukan karena motif pribadi, ingin kaya, misalnya, maka perang merupakan dosa yang amat besar.

Tugas penguasa yang lain ialah menyediakan kebutuhan pokok dalam bidang materi bagi warga negara. Jadi, penguasa harus menjaga agar warga negara tidak menderita kelaparan. Bila penguasa hendak menentukan pemukiman baru bagi penduduk, itu hendaklah dipilih secara berhati-hati. Keadaan udara dan kesuburan merupakan pertimbangan utama. Negara tidak boleh hanya mengerjakan yang mudah-mudah seperti menjaga kondisi ekonomi. Negara wajib berusaha menciptakan keadilan dalam bidang ekonomi dan dalam bidang kehidupan lainnya. Pajak harus diatur dengan undang-undang. Pada keadaan normal, pajak ditarik dari orang kaya; pajak itu terutama digunakan pada masa bahaya datang mengancam negara. Letak sekolah harus dipilih benar-benar oleh penguasa, dan penguasa harus menyelenggarakan pendidikan yang komprehensif.

Aquinas juga menemukan satu ciri khas pemerintahan tiran, yaitu mereka berusaha menekan perkembangan kebudayaan agar dengan itu rezim mereka dapat dipertahankan terus. Rupanya sejak Abad Pertengahan sudah kelihatan hubungan antara tirani dan kebutahurufan (Mayer: 469).

Tanggung jawab terhadap kedaulatan warga negara, menurut Aquinas, terletak pada pengembangan dan perlindungan kebaikan hidup penduduk. Untuk ini hukum harus dilembagakan; tidak hanya untuk menumpas kejahatan, tetapi juga untuk membantu terciptanya kehidupan yang etis. Negara harus menjadi penjaga kebaikan seperti polisi menjaga kebaikan.

Sumber Pustaka

Dr. Ahmad Tafsir, Filasafat Umum: Akal dan hati sejak Thales sampai James, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1990
Next Previous Home
 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons