Senin, 02 Mei 2011

‘Protap’ Legitimasi Represif Aparat

Empat strategi pengamanan aksi massa dikeluarkan, mabes polri dalam bentuk prosedur tetap (protap). Namun, yang menjadi sorotan adanya kewenangan aparat melakukan tindakan represif penembakan ditempat bagi pelaku aksi anarkis.

Aksi massa berujung anarkis kerap menjadi akhir dari sebuah demonstrasi mahasiswa. Peristiwa semacam ini, terjadi hampir di seluruh kota di Indonesia, secara langsung ataupun tak langsung, kegiatan ini dianggap  mengganggu masyarakat,  baik dari segi roda pemerintahan maupun perekonomian. Mabes polri akhirnya membentuk prosedur tetap yang mengatur pengendalian aksi massa yang berujung  anarkis.

Protap No. 1/X/2010 tentang Penanganan Anarkisme Massa dikeluarkan oleh Mabes Polri pada 8 Oktober 2010. Protap ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan kepolisian dalam mengeluarkan Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) No. 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian dan Perkap No 8 tahun 2009 tentang Implentasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

Menurut Abdul Muthalib, Ketua Lembaga Badan Hukum (LBH) Makassar, Protap No.8 tahun 2009 harusnya diterapkan bagi kepolisian yang menangani kasus hukum. Karena sangat bernuansa Hak Asasi Manusia (HAM) dan mengolaborasi aturan tentang HAM. Baik itu dalam konteks aksi politik maupun hak. Hanya yang aneh kemudian munculnya Protap No.1 thn 2010.

Protap No.1 tahun 2010 terkait dengan pengamanan aksi anarkis. Dalam protap ini menjelaskan polisi berhak menembak demonstran yang melakukan aksi anarki. Sejumlah kalangan menganggap standar anarkisme tidak terukur atau tidak jelas. Karena banyak penafsiran yang bisa muncul terkait dengan anarkisme. “Tindakan represif inilah menyebabkan LBH menolak protap itu. Itu bisa masuk katagori preyudais, preyudais itu tindakkan sewenang-wenang pihak aparat keamanan tanpa dasar hukum yang jelas,” ungkap Abdul Muthalib.

Represif  masuk dalam kerangka penegakan hukum dalam rangkaian keempat strategi deteksi dini, peemtif dan preventif. Jika kepolisian telah melakukan sosialisasi dan komunikasi hingga kegiatan pencegahan tindakan anarkis, namun masih sulit untuk diselesaikan, diperbolehkan pengunaan alat kekerasan. Lahirnya protap sebagai strategi represif kepolisian. Kepolisian membenarkan  menggunakan senjata, mulai dari  tembakan peringatan sampai pada gas air mata. Dalam hal ini dilakukan oleh densus anti anarki (detasemen) bentukan polri.

Penembakan yang dilakukan sasarannya bukan untuk mematikan tapi hanya sekadar melumpuhkan. Aparat keamanan dilindungi UU mulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 49. “Jika polisi melakukan tindakan secara  terpaksa maka tidak dapat dipidana. Kepolisin diberikan kewenangan untuk memberikan penilaian dengan mempertimbangkan manfaat dan resiko yang akan terjadi nantinya, ” ujar Drs Muh Siswa, Pgs Kadiv Humas Polda Sulselbar.

Adanya kewenangan yang diberikan kepada aparat keamanan melakukan tembak di tempat berdasarkan perspektif kepolisian melahirkan penolakan terhadap protap ini. “ Implementasi di lapangan yang cenderung berlebihan dan melewati tahapan strategi sebelumnya, “ tegas Calvin Siang Koordinator Litbang Kontras.

Kepolisian melakukan kalaupun tidak mencabut protap tersebut, paling tidak menjelaskan standarisasi terkait dengan anarkisme.  Harus dihilangkan pasal terkait kewenangan kepolisian untuk melakukan tindakan represif ditafsirkan u menghalalkan melakukan penembakan, tidak sesuai dengan semangat kepolisian sebagai polisi yang revormis dan berwatak HAM. Alternatif lain Protap No.1 thn 2010 ini harus dicabut oleh kapolri.

Penerbitan Kampus identitas Unhas.

Sumber: ‘Protap’ Legitimasi Represif Aparat (Identitas UNHAS,  Mei 2011 05:54)

Lampiran:
Next Previous Home
 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons