Friday, January 27, 2012

Kepemimpinan dalam Pemberantasan Korupsi (Suara Merdeka, 27 Januari 2012)

Pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan para aktivis antikorupsi di Istana Negara, Kamis lalu, menegaskan ulang komitmen pemberantasan korupsi. Forum itu kita maknai sebagai bagian dari ungkapan kecemasan elemen-elemen bangsa terhadap kemarakan kejahatan luar biasa itu. Yang menjadi masalah, selalu, bagaimana Kapolri, Jaksa Agung, dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi selaku “komandan lapangan” mengimplementasikan secara nyata sikap Presiden. 

Dialog antar tokoh bangsa di Kantor Pengurus Pusat Muhammadiyah, pekan lalu, juga Seminar Pendidikan Hukum yang Berkarakter di Fakultas Hukum Undip, pada pertengahan bulan ini mencuatkan sorotan senada. Dua majelis itu menyuarakan substansi kelemahan penegakan hukum sebagai masalah utama yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Betapa cepat hukum bergerak menjangkau rakyat kecil, tetapi mejan di hadapan elite politik-kekuasaan dan pemilik modal.

Dari dialog Presiden SBY dan para pegiat antikorupsi tersimpulkan kehendak untuk membuktikan komitmen dan pengawalannya. Sedangkan dari dialog antartokoh bangsa Jakarta mencuat impian tentang revolusi hukum: gerakan bersama mendorong perbaikan sistem dan perilaku aparat agar hukum dijalankan dengan adil dan tegas. Tanpa penegakan hukum yang kuat dan adil, kehidupan demokrasi dan kebebasan akan rusak, lalu memicu keparahan kesenjangan sosial-ekonomi.

Suara-suara semacam itu sebenarnya telah banyak mengemuka dari berbagai ruang seminar dan wacana publik sebagai ungkapan nyata keprihatinan bangsa. Focus group discussion elemen-elemen aktivis antikorupsi Jawa Tengah yang digelar di Unisbank pada awal bulan ini juga memaparkan realitas kelemahan penegakan hukum, terutama dalam menangani masalah korupsi yang disebabkan oleh pusaran sistem, integritas, dan kepemimpinan sebagai matra yang saling mengait.

Membangun sistem butuh orang-orang berintegritas; sedangkan integritas bisa didorong oleh sistem yang kuat. Dan, efektivitas kepemimpinan merupakan dinamo penghela. Moralitas kekuasaan dan leadership merupakan kunci revolusi sikap dalam penegakan hukum. Dalam banyak segi kita menangkap realitas, penegakan hukum justru menjadi pusaran masalah ketika sebenarnya diharapkan mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

Realitasnya, keterbelengguan kekuatan-kekuatan politik dalam pusaran kasus-kasus besar, merupakan penyandera yang menjauhkan tegaknya keadilan. Padahal, seharusnya, dari sisi inilah revolusi sikap penegakan hukum itu dimulai, yakni dengan komitmen memotong generasi yang mencencang kegesitan hukum. Dari sisi ini kita melihat, yang membutuhkan pemikiran dan langkah revolusioner adalah bagaimana mendorong kepemimpinan nasional serius mem-panglima-i pemberantasan korupsi. (/) 

Sumber: Kepemimpinan dalam Pemberantasan Korupsi (Suara Merdeka, 27 Januari 2012)
Next Previous Home
 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons