Minggu, 12 Februari 2012

Kendaraan Yang Bernama "Pancasila"

Banyak jalan menuju ke Roma, seperti pepatah yang sering kita dengar pada setiap ungkapan yang menyangkut pencarian jalan keluar dari setiap usaha yang akan ditempuh. Ini memang agak memusingkan karena terkait dengan kisruhnya opini publik pada integritas pejabat negeri ini, karena ini menyangkut kendaraan (negara) dan supirnya (pejabat negara), kalau supirnya ugal-ugalan bisa berdampak buruk bagi kendaraanya dan penumpangnya (rakyat). Kalau pejabat negaranya tidak punya integritas (SIM) bisa ditilang pak polisi karena melanggar peraturan lalu lintas dan kalau menjalankan kendaraannya dijalan tidak benar atau kebut-kebutan atau ugal-ugalan bisa membahayakan para penumpangnya dan juga dapat merugikan orang lain (investor).

Ibarat kendaaraan pancasila bagi sang supir sebagai sumber wacana untuk mencari rezeki, ini agak berbeda dengan kendaraan bagi pejabat negara yang sebagai sumber wacana untuk mencari uang. Perbedaan ini sangat tidak sepaham juga dengan opini saya menganggap bahwa negara bukan semata-mata untuk menciptakan perdamaian dan kesejahteraan hidup bagi penduduk didalam negara tersebut, karena ini agaknya kurang cocok dengan istilah negara yang diuraikan dalam buku-buku teks perkuliahan namun demikian dapat mudah dipahami sebab dengan banyaknya istilah tentang negara maka timbul banyak ide dan gagasan untuk mendirikan negara sendiri tetapi itu tidak mudah karena suatu negara yang dibentuk harus berdaulat dan diakui keberadaannya oleh negara-negara di dunia.

Kembali ke topik awal tentang kendaaraan, maka timbul pertanyaan, kendaraan apa? Bisa Mobil, Motor, Bajay, Becak, Bus, Mikrolet, Oplet, dan lain-lain. Dalam menjalankan kendaraan tersebut sang supir pastilah dikawal oleh sang kondektur, maka dapat dianalogikan sang supir sebagai ketua dan sang kondektur sebagai wakil ketua, peran sang kondektur sangatlah penting karena dapat sebagai pengganti sang supir ataupun membantunya jika ada kejadian yang tidak diinginkan seperti mogok (krisis), kehabisan bensin (pajak), turun mesin (inflasi), menagih ongkos perjalanan kepada penumpang (delegasi), sebagai pengganti supir (wakil ketua), ganti onderdil (usulan rencana kerja kabinet). Seperti itulah cara kerja dua orang yang bekerja dalam suatu kendaraan mikrolet atau juga bus dan semua kendaraan berpenumpang akan menggunakan cara kerja yang sama untuk efisiensi pekerjaannya.

Di kendaraan juga dapat terjadi korupsi seperti didalam suatu negara, tetapi jika kendaraan mungkin yang banyak protes justru lebih banyak karena menaikkan ongkos diatas tarif yang ditetapkan oleh pemerintah daerah atau menaikkan ongkos dengan sewenang-wenang, maka tidak diragukan lagi pastinya para penumpang akan menuntut keadilan. Demikian pula dengan negara, koruptor adalah orang yang melakukan kejahatan korupsi, seorang koruptor akan merugikan negara jika merugikan uang negara, suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Begitulah KPK mendefinisikan tindak pidana korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No.2 Tahun 2001, selain itu juga diuraikan yang termasuk tindak pidana korupsi yaitu merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi, tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka, saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu, orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu, saksi yang membuka identitas pelapor.

Mungkin masih terdapat persamaan antara kendaraan dan negara, karena itu yang sangat penting pula diperhatikan bahwa setiap perbedaan pendapat itu sering kali berasal dari adanya kepentingan-kepentingan yang baru karena sumber daya yang ada sangat terbatas dan tidak sengaja atau dengan sengaja ditutup atau dibiarkan saja semua saluran komunikasi sebagai penyampaian informasi kepada pihak yang berwenang yang menangani suatu permasalahan, seperti kehakiman, kejaksaan agung, mahkamah agung,  mahkamah konstitusi, DPR/MPR/DPD, dan masih banyak lagi. Itu memang tidak seperti suatu kendaraan, karena kendaraan hanya mengenai analogi tentang negara, tetapi mungkin sebagai bagian-bagian dari kendaraan dapat diterapkan, seperti DPR/MPR/DPD sebagai mesin kendaraan, karena mesin yang menggerakkan kendaraan dan rakyat sebagai yang berdaulat didalam suatu negara, Kepolisian/TNI sebagai rem dan kopling yang sewaktu-waktu berhenti maka otomatis kopling juga ikut diinjak, dalam istilah negara sebagai pihak keamanan disaat negara dalam keadaan darurat/genting/bahaya, Tarif kendaraan sebagai pajak yang harus dibayar oleh perorangan/perusahaan, dan banyak lagi istilah lain dalam kendaraan yang dapat dianalogikan dengan negara.

Ini hanya sebuah perumpamaan yang tidak perlu dipentingkan karena dalam situasi nyata perbedaan antara kendaraan dan negara sering digunakan sebagai motor yang dapat mengantar seseorang ke tempat tujuannya yang kanan kirinya dipenuhi gambar iklan komersial tetapi yang perlu diperhatikan adalah kabut kenalpot yang hitam pekat tersebut ternyata semakin tebal dan meninggalkan bau yang tak sedap serta membahayakan lingkungan hidup. Bagaimanapun perhatian untuk kendaraan dan negara dalam hal ini haruslah mementingkan kesehatan dan pendidikan karena tingkat pendidikan yang murah dapat memudahkan setiap orang memperoleh pengembangan keterampilan melalui pendidikan agar dapat menciptakan mesin-mesin yang ramah lingkungan dan efisiensi biaya bagi penumpang yang hidupnya masih dibawah garis kemiskinan.

Tetapi semua ini kadang juga sudah dilupakan karena setiap orang sibuk memakmurkan diri dan meloloskan kepentingan-kepentingannya demi keuntungan pribadi, atau memang kita lupa bahwa yang bernilai itu tidak selalu berbentuk uang tetapi lebih dari itu, yaitu integritas dan konsistensi.
__________________________
Tulisan ini pernah dimuat di kompasiana

Photo from corbisimages
Next Previous Home
 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons