Selasa, 14 Februari 2012

Korupsi dan Suap Merusak Wajah Indonesia

Gedung KPK
Hampir setiap hari media-media nasional baik cetak dan elektronik di tanah air Indonesia menyuguhkan berita tentang korupsi, bahkan  seakan tidak ada lagi ruang waktu dipikiran kita untuk memaknai korupsi itu sebagai tindakan yang melanggar undang-undang sebagai hukum yang mengatur tindakan korupsi tersebut yaitu UU No 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 21 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindakan korupsi sudah berlangsung sekian waktu lamanya (Lihat Mencari Tahu Sejarah Korupsi di Indonesia) walaupun telah banyak merugikan negara juga para pelakunya sudah ada yang ditangkap, tindakan koruptif tersebut justru dilakukan oleh pejabat penting di lembaga-lembaga negara yang diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang baik sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik (good government). Jika keuangan negara yang diperuntukan bagi penanggulangan kemiskinan, biaya operasional pendidikan, perbaikan jalan umum, serta hal-hal lain yang terkait dengan kepentingan negara justru digunakan bagi kepentingan oknum tertentu (baca: koruptor) dan lembaga atau yayasan untuk pembiayaan operasional ekonomi bagi kehidupannya dengan tindakan busuk tersebut lalu bagaimana dengan masa depan generasi penerus bangsa selanjutnya, karena tindakan koruptif hanya tidak pernah memberikan manfaat kebaikan bagi orang lain justru malah merugikan karena bertentangan dengan moral dan etika serta aturan hukum yang berlaku. 

Korupsi yang masih ada hingga saat ini dapat pula dimaknai pula sebagai warisan dari rezim yang berkuasa karena korupsi yang terjadi tersebut seperti telah mengakar di tingkat birokrasi elit negara. Christianto Wibisono (1997)  mengatakan kasus korupsi yang diduga terjadi di kalangan elite puncak antara lain kasus Arief Husni dari Coopa yang terkait dengan Mayor Jend. Surjo yang waktu itu ketua tim Pekuneg, skandal beras Tekad oleh Mantrust atas order Bulog dibawah pimpinan Letnan Jend. Achmad Tirtosudiro (19 September 1969). Lalu pada 10 April 2008 Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah ditahan di Rutan Mabes Polri karena yang bersangkutan diduga telah menggunakan dana YPPI sebesar Rp 100 miliar dan sudah di vonis pengadilan tipikor lima tahun penjara.

Hermanto mengatakan ada tiga modus korupsi yang biasa dilakukan antara lain advokat ataupun masyarakat umum melakukan pendekatan secara personal dengan hakim atau jaksa dalam bentuk investasi, sistem upeti atau memberikan jatah kepada hakim atau jaksa, dan terakhir dengan membagi-bagi laptop dari pengacara kepada jaksa atau hakim. (Lihat Inilah Tiga Modus Suap)

Stiker Anti Korupsi
Kemudian praktek penyuapan (bribery) di Indonesia tidak saja telah membuat wajah hukum tercemar juga keadilan yang diabaikan, terjadinya tindakan suap-menyuap ini dilakukan karena adanya kesepakatan antara dua pihak dengan menggunakan uang yang digunakan untuk mempermudah proses hukum atau menutup perkara hukum demi pihak tertentu yang terkait dengan perkara hukum tersebut dan juga suap menggunakan uang demi pihak lainnya yang dinilai berguna jika pihak lainnya tersebut dapat menjadi pihak yang nanti dapat memberikan bantuan secara finansial, kasus ini seperti yang terjadi pada kasus suap dengan menggunaka cek pelawat  (travellers cheque) pemilihan Deputi Gubernur Senior BI tahun 2004. (Lihat Cek Pelawat, Alat Korupsi 'Favorit'Lalu ada pejabat DPR RI yang tersangkut masalah suap ini, kenapa justru ada wakil rakyat yang terlibat korupsi padahal keberadaan mereka di lembaga perlemen itu untuk membela kepentingan rakyat, tentunya ini menjadi stigma buruk apalagi mereka dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum yang seharusnya dapat menjaga kewibawaan proses demokrasi di Indonesia. 

Dampak yang ditimbulkan dari tindakan korupsi dan suap ini sungguh tidak sebanding dengan tindakan yang dilakukan oleh oknum koruptor dan pelaku penyuapan, karena berdampak pada aspek sosial, ekonomi, politik dan hukum. Secara aspek sosial, pelaku korupsi memberikan stigma pada tatanan masyarakat secara luas karena tindakan tersebut dinilai sebagai suatu pelanggaran dan menimbulkan efek negatif apabila pelakunya tidak sampai dimeja hijaukan karena seyogyanya uang yang digunakan tersebut untuk pembangunan masyarakat melalui menanggulangi kemiskinan, biaya pendidikan dan biaya kesehatan namun justru dikorupsi untuk kepentingan oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut (baca: koruptor).

Dari aspek ekonomi, korupsi merugikan negara dengan penggunaan uang negara untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok tertentu melalui proyek-proyek fiktif dan penggelembungan anggaran sehingga proses pembangunan menjadi mandeg karena dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya, misalnya dalam pembangunan jalan raya, rumah hunian bagi masyarakat tidak mampu (rumah susun) serta infrastruktur lainnya yang digunakan untuk menunjang kegiatan perekonomian masyarakat dan berakibat pula pada meningkatnya jumlah pengangguran. Dan aspek politik terkait dengan berjalannya proses demokrasi yaitu pemilihan umum, yaitu penyediaan perlengkapan pemilu, juga jika ada soal politik uang (money politic) dan penggelembungan suara meskipun tidak berhubungan langsung dengan tindakan korupsi yang dimaksudkan namun tindakan melebihkan surat suara dalam pemilu dianggap sebagai suatu kecurangan sehingga proses demokrasi yang seharusnya berjalan sesuai dengan LUBER dan JURDIL tidak diindahkan.

Menurut Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perceptions Index - CPI) tahun 2011 untuk Indonesia yang diterbitkan oleh Transparency International yang bertujuan melawan tindakan korupsi bahwa CPI untuk Indonesia sebesar 3, dimana peringkat yang digunakan adalah 0 - 10 dengan nilai 0 adalah sangat korup dan nilai 10 adalah negara tersebut dianggap bebas dari korupsi. Dari hasil tersebut tiga negara yang bebas dari korupsi yaitu New Zealand, Denmark, dan Finlandia yang masing-masing Negara tersebut memiliki CPI sebesar 1 sedangkan empat negara yang sangat korup adalah Afghanistan dan Myanmar sebesar 33, Korea Utara sebesar 35, dan Somalia sebesar 48. (Laporan CPI 2011 oleh Transparency International)

Yang terakhir dari segi hukum ini sudah jelas karena tindakan korupsi merupakan pelanggaran hukum, namun sangat disayangkan adanya mafia peradilan di institusi hukum  di Indonesia sehingga keadilan pun menjadi sukar ditegakkan. Seperti yang dikatakan oleh Hermanto   dari Direktur Initiative Institute di surat kabar Kompas (Rabu, 31 Maret 2010) yang mengatakan "Sayang, kasus suap yang ada di lembaga pengadilan sulit untuk dibuktikan. Pasalnya, kata Hermawanto, banyak pengacara yang memilih untuk tutup mulut kendati mengetahui adanya mafia hukum. "Banyak yang pilih diam-diam saja. Mereka kalau misalnya terlalu tegas dan ngomong sana-sini bakal mendapat stigma psikologis dari semua orang di pengadilan. Jadi, akan mengancam kehidupan profesi ke depan dia sebagai pengacara," paparnya."

Judul Film 'Kita vs Korupsi'
Sampai-sampai KPK membuat sebuah film yang berjudul 'Kita vs Korupsi' disutradarai oleh Busyro Muqaddas yang rencananya akan diputar di televisi swasta sebagai penyadaran dalam membangun masyarakat anti korupsi dan film ini digagas oleh KPK, Transparancy International Indonesia (TII) dan Kedutaaan Besar Amerika untuk Indonesia (USAID). (Lihat Melawan Korupsi Lewat Layar Tancep)

Dari banyak pengalaman menanggulangi kasus korupsi ini tampaknya pemerintah belum bekerja secara optimal bahkan selama beberapa kali pergantian rezim berkuasa tindakan korupsi masih ditemukan bahkan sampai saat tulisan ini dimuat masih sedang tersiar kabar kasus korupsi wisma atlet yang menyeret seorang anggota DPR RI dari fraksi parta demokrat yaitu Muhammad Nazaruddin belum tuntas penanganannya oleh KPK, semoga saja kasus-kasus korupsi tidak jadi menguap saja kepermukaan oleh karena pelakunya seorang pejabat dilingkungan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Mochtar Lubis (1969) dalam tulisannya yang dibukukan dalam sebuah buku yang berjudul Tajuk-Tajuk Mochtar Lubis di Harian Indonesia Raya mengatakan bahwa "kelihatannya para koruptor tidak takut atau berkurang selama tahun-tahun setelah rezim korup yang lama jatuh dari kekuasaan. Malahan yang kewalahan dan tidak berdaya menghadapinya adalah alat-alat negara yang berkewajiban untuk memberantas korupsi itu sendiri."

Sebagai manusia yang adil dan beradab tentunya dapat menilai diri masing-masing "apakah kita akan tetap rela dijadikan sebagai masyarakat korup oleh setiap rezim yang berkuasa?" jawabanya tentu tidak, karena bertentangan dengan perasaan moral dan keadilan yang juga bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Sumber Pustaka

Tajuk-Tajuk Mochtar Lubis di Harian Indonesia Raya, Pengantar Christianto Wibisono, Penyunting Atmakusumah dan Sri Rumiati Atmakusumah, Ed.1, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, 1997.
http://www.transparency.org
Next Previous Home
 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons