Monday, February 20, 2012

Panggung-panggung Pembohongan Rakyat (Suara Merdeka, 20 Februari 2012)

Serangkaian kasus besar korupsi: dari megaskandal dana talangan Bank Century, mafia pajak Gayus Tambunan, kasus-kasus yang berpusar pada Muhammad Nazaruddin, hingga aneka kisah perlakuan khusus di lembaga pemasyarakatan, hakikatnya mengetengahkan pembohongan para elite kekuasaan kepada rakyat. Kesaksian-kesaksian dalam persidangan maupun lewat pembentukan opini publik, terasa benar membelakangi akal sehat — seolah-olah betapa bodoh rakyat di hadapan kepintaran elite.

Logikanya, tentulah kita berharap kepada kekuatan hukum untuk melawan atmosfer kebohongan yang terus berjalin-menjalin sebagai “teror” ke hadapan rakyat. Dengan hukum, akan terkuak seperti apa sesungguhnya peran orang-orang penting itu dalam permainan kekuasaan untuk menggogos uang rakyat. Dengan hukum pula — mestinya — bisa diciptakan kondisi betapa para pelaku dan calon pelaku berpikir ulang, lalu tidak berani melakukan kebohongan serupa lewat aneka modus kreasinya.

Bukankah kita melihat dan merasakan kecenderungan yang makin berintensitas? Pembongkaran suatu kasus belum tuntas, sudah menyusul skandal lain yang tak kalah mengerikan. Belum diselesaikan satu pelanggaran dalam perlakuan tahanan di lembaga pemasyarakatan, muncul lagi temuan sejenis. Pusaran ini, suka atau tidak suka, menggambarkan kemelempeman efek penanganan suatu perkara. Tidak ada energi penjeraan yang betul-betul dirasakan dari sebuah proses hukum.

Dengan kondisi seperti ini, jika pemahaman-pemahaman kondisi darurat tidak dijadikan pijakan langkah untuk bersikap progresif dalam penegakan hukum, panggung pembohongan rakyat akan makin menyubur. Terdapat logika berpikir pragmatis: jalani saja proses,  hukumannya akan biasa-biasa saja, mendapat perlakuan istimewa di tahanan, dan pada saat sudah terlepas dari status narapidana dimungkinkan kembali bisa berkiprah di panggung politik-kekuasaan. Betapa terlecehkannya hukum!

Keadaan seperti itu tak akan beranjak ke perubahan yang mencerahkan apabila tidak tergerakkan dan dikawal oleh sebuah sikap revolusioner dalam penegakan hukum. Pembudayaan sikap antikorupsi, terciptanya atmosfer good governance berbasis transparansi dan akuntabilitas yang betul-betul paripurna, hanya dimungkinkan oleh topangan kekuatan penegakan hukum. Kesadaran “peran” sebagai penentu itulah yang dari hari ke hari sesungguhnya menjadi dambaan bangsa ini.

Kepada siapa kita berharap, ketika kata “reformasi” terus berhamburan secara jargonik, tidak ada konsistensi persambungan antara konsep, komitmen, dan pelaksanaan? Lembaga-lembaga hukum, para pemimpin, dan wakil rakyat yang seharusnya merepresentasikan “rasa” dan “amanah”, seolah-olah berasyik-masyuk dengan kepentingan masing-masing. Kedaruratan kondisi yang kita hadapi, seharusnyalah membangkitkan kesadaran dan kemauan untuk mencari jalan keluar dengan sikap yang sama. (/)

Sumber: Panggung-panggung Pembohongan Rakyat (Suara Merdeka, 20 Februari 2012)
Next Previous Home
 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons