Wednesday, February 15, 2012

Sterilisasi BUMN Melalui Privatisasi


Privatisasi merupakan kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi peran pemerintah dalam perekonomian dengan cara penjualan aset negara pada perusahaan negara yang membutuhkan anggaran besar untuk pengelolan dan ekspansi. Privatisasi pertama kali dilakukan oleh Inggris seiring penerapan perekonomian neoliberal pada negara tersebut pada tahun 1979 oleh Perdana Menteri Margareth Thatcher, yang selanjutnya diikuti juga oleh Presiden Amerika Ronarld Reagen.

Secara garis besarnya suatu Negara yang melakukan privatisasi (penjualan aset negara) khususnya pada BUMN adalah untuk tujuan efisiensi perusahaan yang diprivatisasi tersebut, karena dengan privatisasi maka BUMN tersebut mendapatkan dana lebih besar untuk melakukan ekspansi perusahaan dan peningkatan produktifitas. Kemudian privatisasi juga akan mengurangi beban pemerintah karena BUMN yang memiliki anggaran besar untuk melakukan proses produksinya dan ekspansinya membutuhkan modal yang belum tentu pemerintah dapat mencukupi kebutuhan anggaran BUMN tersebut, maka kebijakan privatisasi oleh pemerintah adalah dengan menjual aset negara kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki modal besar.

Dalam perekonomian yang kapitalis maka aliran keluar masuk modal akan nampak pada adanya pasar modal disuatu negara, karena pasar modal sebagai tempat yang tempat bagi perusahaan untuk mendapatkan dana bagi kegiatan usahanya dengan menerbitkan surat utang ataupun dengan menjual aset perusahaan dalam bentuk portofolio saham. Di Indonesia terdapat pasar modal yaitu Bursa Efek Indonesia yang sering digunakan oleh para investor untuk melakukan transaksi surat-surat berharga serta untuk proses Initial Public Offering (IPO).

Pada negara sedang berkembang kebijakan privatisasi sebagai syarat utama yang dipaksakan oleh IMF sebagai proses restrukturisasi perekonomian untuk pengendalian krisis dan mengurangi inflasi serta pengangguran. Namun kebijakan privatisasi tersebut justru rentan terhadap tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme jika diberlakukan pada negara sedang berkembang yang sedang dalam proses transisi.

Apakah kebijakan privatisasi ini jika terlalu dipaksakan justru akan mensterilkan produktifitas bekerjanya BUMN sehingga tidak mampu bersaing dengan produk yang kompetitif di pasar global yang akhirnya akan mengeluarkan biaya-biaya yang tidak perlu untuk digunakan pada BUMN tersebut sehingga meskipun diekspansi justru akan lebih memakan biaya karena perampingan didalam usaha tersebut.

Tulisan ini pernah dimuat di kompasiana

Daftar Pustaka

CIReS (Centre for International Relation Studies) Universitas Indonesia, Post Washington Consensus dan Politik Privatisasi di Indonesia, Penerbit Marjin Kiri, 2007.

Next Previous Home
 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons