Kamis, 23 Februari 2012

Tenaga Honorer, Blunder Politik Birokrasi (Suara Merdeka, 23 Februari 2012)

Pemerintah kini dihadapkan pada persoalan peliknya pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri (PNS). Pada awal pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, sekitar 70 persen tenaga honorer diangkat menjadi CPNS, namun hingga batas waktu 2009, pengangkatan bertahap itu tidak tuntas. Kini masih ada ratusan ribu honorer yang sudah lama mengabdi di instansi pemerintah tidak bisa menjadi PNS karena faktor usia melebihi 35 tahun.

Awalnya, SBY ingin memberikan perhatian kepada ribuan pegawai honorer yang telah lama mengabdi, lewat Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 jo PP 43/ 2007 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS untuk kategori I, yakni honorer yang dibiayai oleh APBN/ APBD. Menurut data Badan Kepegawaian Negara (BKN), dari jumlah 920.702 orang, alokasi CPNS (2005-2009) 899.196 orang. Tahun ini masih ada 152.310 orang yang belum CPNS.

Pemerintah juga dipusingkan dengan kategori II, sekitar 417.612 honorer bukan dari APBN/APBD sebagaimana PP 48 dan 43.Baru-baru ini muncul kategori III yang semuanya menuntut pengangkatan menjadi PNS. Kebijakan politik birokrasi ini menjadi blunder. Karena penambahan tanpa seleksi ini, jumlah PNS membengkak menjadi 4,7 juta dan membebani APBN hingga lebih dari 30 persen, bahkan di APBD kota/kabupaten bisa di atas 70 persen.

Kebijakan ini mengabaikan upaya peningkatan kualitas PNS. Rerata pertumbuhan PNS 2004-2010 mencapai 3,45 persen, melebihi angka pertumbuhan penduduk 1,49 persen. Selain dari sisi kuantitas, sejumlah kebijakan memperburuk kondisi anggaran; kenaikan reguler gaji PNS, remunerasi, dan tradisi gaji ke-13. APBN 2011 harus menyediakan Rp 180,6 triliun untuk belanja pegawai, sekitar Rp 91,2 triliun hanya untuk gaji dan tunjangan.

Menteri Keuangan sudah memberi warning, namun tenaga honorer menagih janji SBY. Mengapa pemerintah memanjakan PNS? Perekrutan itu kental muatan politik untuk pencitraan menjelang 2009. Birokrasi dijadikan mesin dan instrumen politisasi. Kondisi ini semakin memburuk ketika penguasa mengandalkan praktik patronase, koncoisme, hubungan kekerabatan dan kedekatan psikologis untuk menjalankan praktik pemerintahan sehari-hari.

Di tengah makin rendahnya kepercayaan publik terhadap pemerintah, kepada elite politik, dan menurunnya popularitas partai penguasa, apakah pemerintah tetap akan menuntaskan pengangkatan semua kategori tenaga honorer menjadi PNS? SBY dihadapkan pada pilihan sulit. Pertanyaannya, apakah era pemerintahan reformasi ini — sebagaimana era sebelumnya — akhirnya juga akan mewariskan kekarutmarutan kondisi keuangan negara? (/)

Sumber: Tenaga Honorer, Blunder Politik Birokrasi (Suara Merdeka, 23 Februari 2012)
Next Previous Home
 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons