Friday, March 2, 2012

Birokrasi Boros, Subsidi Rakyat Dikorbankan

Rencana pemerintah yang sudah makin matang untuk menaikkan harga BBM sungguh membuat rakyat merasa tak berharga sebagai warga negara. Hak-hak rakyat yang dipayungi konstitusi UUD 45 tidak membuat kearifan pemerintah terbangun. Berbagai kebijakan hanya menjadi rangkaian upaya penindasan yang berkepanjangan.

Sungguh tak pantas dalam situasi derita dan tangis rakyat yang terus menerus berada dalam garis kemiskinan, pemerintah justru tidak berpihak kepada rakyat.

Kenaikan harga BBM akan memicu gejolak sosial dan tangis nusantara. Keluarga miskin bertambah, cost produksi PLN bertambah tinggi yang akibatnya akan memicu kenaikan tarif tenaga listrik. PLN bisa menjadi kambing hitam ricuhnya perekonomian negara karena dianggap sebagai penyebab bengkaknya biaya produksi, harga pasar juga menjadi berlipat karena rangkaian komersial produk dan jasa bertambah tinggi biayanya.

Biaya gaji dan tunjangan PNS kurang lebih 400 triliun pertahun, belum biaya lain berupa fasilitas kendaraan dinas yang harus dibiayai dengan BBM pertamax akibat pelarangan penggunaan BBM bersubdisi untuk kendaraan dinas. Berapa puluh ribu kendaraan dinas TNI, Polri, pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, lembaga-lembaga negara dan sebagainya. Bukannya menghemat justru makin memperbesar lubang pemborosan.

Perbandingan angka subsidi tahun lalu dan tahun 2012 menunjukkan pemerintah tidak sensitif terhadap situasi perekonomian yang berdampak sistemik juga kepada sosial politik. Tahun 2011 APBN sebesar 1,320 triliun menganggarkan subsidi sebesar 17, 96 persen dengan alokasi subsidi BBM sebesar 9,82 persen, sedangkan tahun 2012 dengan jumlah APBN yang makin besar yaitu 1,418 triliun malah menganggarkan subsidi hanya 14,7 persen dan memotong subsidi BBM hingga menyisakan angka 8,71 persen.

Sementara pertambahan biaya pemborosan untuk belanja birokrasi tahun 2011 sebesar 49,65 persen dan tahun 2012 naik menjadi 51,40 persen.

Jadi dimana dalih pemerintah menaikkan harga BBM adalah langkah yang tepat? Penghematan seharusnya dilakukan di sektor biaya birokrasi yang sebagian besar adalah belanja barang dan gaji. Sementara ukuran kinerja semua kelembagaan tidak tersistem secara menasional.

Key performance indicator (KPI) secara menyeluruh harus segera di laksanakan oleh pemerintah. Reformasi birokrasi yang menyeluruh menjadi penting dan utama sebagai kunci pembuka pelaksanan good governance. Dengan good governance pemerintah akan dapat memenuhi amanat rakyat, yaitu mensejahterakan rakyat, memberikan subsidi yang semestinya dan makin meningkatkan pendapatan negara dari semua sumber pajak maupun nonpajak. 

Dewi Aryani
Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan 

Sumber: Birokrasi Boros, Subsidi Rakyat Dikorbankan (Pedoman News, 02 Maret 2012 14:40 WIB)
Next Previous Home
 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons