Thursday, March 29, 2012

Buloggate & Bruneigate: Kartu Kuning Untuk Gus Dur

Ibarat bermain bola, Presiden Abdurrahman Wahid sudah terkena 'kartu kuning'. Rapat Paripurna DPR, yang berlangsung Kamis malam, setelah sebelumnya diadakan lobi antar fraksi, akhirnya memutuskan: menyampaikan memorandum untuk mengingatkan Presiden Abdurrahman Wahid. Penyampaian memorandum ini sesuai dengan Tap MPR No III MPR tahun 1978 pasal 7.

Gus Dur, selaku presiden, terkena semprit DPR, karena dinilai telah sungguh-sungguh melanggar haluan negara, dan melanggar UUD'45 pasal 9 tentang sumpah jabatan. Pelanggaran tersebut berkait dengan kasus Presiden yang diduga berperan dalam pencairan dan penggunaan dana Yanatera Bulog sebesar Rp 35 milyar. Kedua, Presiden mengelabui publik, atau inkonsisten dalam pernyataannya mengenai aliran dana dari Sultan Brunei. 

Kemudian, Presiden juga dinyatakan melanggar Tap MPR No 11 tahun 1998, tentang penyelenggaraan negara yang bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran hukum, "menyerahkan persoalan ini untuk diproses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku," ujar Wakil Ketua DPR Soetardjo Surjoguritno yang memimpin sidang. Tokoh PDIP itu didampingi Ketua DPR Akbar Tandjung, Wakil Ketua DPR AM Fatwa dan H. Tosari Widjaya.

Sebelum keputusan tersebut diambil, terlebih dahulu antar fraksi melakukan lobi sekitar tiga jam yang dimulai sejak pukul 19.00 WIB hingga pukul 22.10 WIB. Pada saat itu, masing-masing pimpinan fraksi keluar dari ruang lobi yang berada di ruang rapat Panitia Ad Hoc I MPR.

Sekitar pukul 22.15 Soetardjo membuka Rapat Paripurna Dewan. Kali ini, tanpa dihadiri oleh anggota fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPR beserta Wakil Ketua DPR dari FKB Muhaimin Iskandar. Sebelumnya, FKB memang sudah melakukan walk out.

Menurut Soetardjo hasil kesepakatan bahwa DPR akan menyampaikan memorandum tersebut telah ditandatangani oleh seluruh pimpinan fraksi (kecuali F-KB) dan pimpinan dewan. Dalam tempo dua atau tiga hari, nota memorandum itu akan disampaikan secara resmi pada presiden. 

Pada sore hari, saat mengambil keputusan, sempat terjadi voting secara terbuka. Hasilnya, sebanyak 393 suara menerima hasil Pansus dan empat suara menolak. Beberapa saat setelah dimulainya voting, FKB menyatakan "walk out" dan ke-53 anggotanya yang hadir segera meninggalkan ruangan, sambil memekikkan: Allhu Akbar! 

Dari 393 suara yang menerima Pansus tersebut, 133 suara dari Fraksi PDIP, 108 dari F-Partai Golkar, 40 dari F-Reformasi, 12 dari F-PBB, dua dari F-KKI dan sembilan dari F-PDU. Sedangkan empat suara menolak berasal dari Fraksi PDKB. 

Di luar gedung DPR, Effendi Khoiri, anggota DPR dari PKB, ikut bergabung dengan para demonstran pro Gus Dur. Khoiri ikut memberikan orasi, mengecam DPR, dan mendukung langkah presiden untuk membubarkan DPR. Alasannya, DPR tak lagi mewakili kepentingan rakyat, tapi hanya menyuarakan kepentingan politik partai.

Syamsul Mu'arif, Ketua Fraksi Partai Golkar menyebut, dengan diterimanya hasil Pansus oleh sebagian besar fraksi, menandakan pemerintahan Gus Dur sudah berkurang legitimasinya.

Sementara itu, Ketua DPP PAN, yang juga Ketua MPR Amien Rais menyebut, saat ini legitimasi Presiden Abdurrahman Wahid sudah habis. Karena itu, dia meminta supaya Gus Dur secara elegan mengundurkan diri. "Lebih cepat, lebih baik," kata Amien, saat diwawancarai SCTV dan Metro TV.

Menurut Amien, saat ini substansinya sudah jelas. "Presiden kita melakukan kesalahan. Ini cukup fatal, karena telah melanggar sumpah jabatan, melanggar Tap MPR, dan abuse of power," katanya.

Saran Amien, ada cara yang lebih baik yang dilakukan Gus Dur daripada menggelar SI. "Ada cara paling elegan, yaitu Gus Dur mengundurkan diri dan masyarakat memaafkan kesalahannya. Yang jelas, legitimasi Gus Dur yang dihasilkan melalui voting sudah habis," ujarnya. Amien menilai, jika Gus Dur mengundurkan diri lebih cepat itu akan lebih baik.

Jika Gus Dur terus bertahan, kata Amien, malah hanya akan menambah masalah. "Ibaratnya orang di ring tinju sudah kalah. Ya... sudahlah," katanya.

Jika Gus Dur mundur, secara konstitusional, yang menggantikannya adalah Wakil Presiden Megawati. "Tanpa ragu-ragu dan tanpa konsultasi dengan anggota MPR sesuai konstitusi bahwa Wapres-lah yang akan menjadi presiden," tegas Amien.

Tapi apakah Gus Dur bakal mundur? Tunggu dulu. Kamis malam, ia menyatakan tak akan mundur. Sebab pendukungnya masih lebih banyak ketimbang yang menentang. Dijadwalkan, Jumat ini, Gus Dur akan menanggapi hasil rapat paripurna DPR itu. Jika komentarnya 'nylekit' bisa-bisa DPR tersinggung lagi.

Ribut-ribut antara presiden dan DPR sudah sering terjadi. Untuk mendinginkan suhu politik, hendaknya tidak lagi saling menghujat. Kenapa sih, tak bisa bersikap saling menghormati? Barangkali, setelah terkena 'kartu kuning' Gus Dur akan berubah, tidak reaktif dengan melontarkan pernyataan-pernyataan kontroversial. Kapan Indonesia sejuk?

Next Previous Home
 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons