Sabtu, 31 Maret 2012

Dampak Politik Anggaran Defisit (Suara Merdeka, 31 Maret 2012)

Keinginan pemerintah menaikkan harga BBM tidak bisa dilepaskan dari upaya untuk menjaga defisit anggaran negara tidak melebihi ketentuan. Selama ini, defisit  yang bisa ditoleransi sebesar 3 persen. Anggaran  yang defisit memang telah menjadi hal jamak dalam pengelolaan kekuangan negara. Amerika Serikat dikenal tidak pernah ragu menjalankan deficit spending, lewat konsep ekonomi yang diperkenalkan pemerintahan Ronald Reagan dengan nama supply side economy.

Sisi ”penawaran”  identik dengan peran pemerintah sebagai generator utama APBN. Konsekuensinya adalah postur anggaran yang cenderung besar pasak daripada tiang, karena kebutuhan lebih diutamakan daripada kemampuan.  Karena itu, toleransi terhadap defisit harus diimbangi dengan kedisiplinan pengelolaan anggaran. Ambruknya perekonomian beberapa negara Eropa diyakini berawal  dari ketidaktaatan mereka dalam menjaga  ”kewajaran” defisit.

Yunani bahkan dinilai menyembunyikan fakta betapa kebijakan kehati-hatian telah lama dilanggar. Dengan alasan menjaga tingkat kewajaran defisit, proposal kenaikan harga BBM pun diusung pemerintahan SBY. Kenaikan harga minyak dunia menuntut perubahan subsidi, yang berarti membengkakkan defisit. Dalam pola anggaran pemerintah saat ini, defisit cenderung bertambah bila harga minyak dunia melambung. Pola yang tidak terjadi di banyak negara.

Umumnya defisit meningkat karena penerimaan negara berkurang, misalnya akibat kelesuan dunia usaha sehingga pendapatan berupa pajak rendah. Faktor historis yang telah mengakar menjadi ”tradisi” dalam pelaksanaan APBN di Indonesia  memunculkan fenomena ketergantungan pada gerakan harga minyak dunia. Di sisi lain, struktur demikian juga bisa dimanfaatkan sebagai komoditas politik. Saat harga turun, pemerintah bisa memosisikan diri ”baik hati” karena menurunkan harga BBM.

Padahal, sebenarnya langkah itu adalah konsekuensi logis, mengingat postur anggaran memang telah terkait secara langsung dengan dinamika yang terjadi di pasar minyak internasional. Kini, saat harga minyak melambung ternyata juga memunculkan peluang bagi pihak-pihak tertentu yang bisa dipandang sebagai upaya memperoleh manfaat politik.  Keuntungan itu bisa berupa pencitraan yang positif di mata masyarakat, atau daya tawar di kalangan pelaku politik lainnya.

Apa yang terjadi itu sebenarnya menunjukkan betapa anggaran negara yang didominasi oleh subsidi BBM kuranglah sehat. BBM sebagai produk yang memiliki manfaat konsumsi dan punya pengaruh signifikan dalam kelangsungan proses produksi, memang sebaiknya tidak memiliki peran kunci dalam penyusunan APBN. Dinamika konsumsi dan produksi merupakan elemen ekonomi, yang terikat pada hukum-hukum siklus bisnis, sehingga pemerintah diyakini cukup sebagai fasilitator. Bukan penentu. (/) 

Sumber: Dampak Politik Anggaran Defisit (Suara Merdeka, 31 Maret 2012)
Next Previous Home
 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons