Selasa, 27 Maret 2012

Demo Kenaikan Harga BBM (Padang Ekspres, 27 Maret 2012)

TIDAK adil rasanya jika menilai aktivitas unjuk rasa atau demonstrasi menentang rencana kenaikan harga BBM yang marak akhir-akhir ini cuma dari akses yang ditimbulkan. Memang, ada dampak kemacetan atau keramaian bagi yang beraktivitas di sekitar lokasi unjuk rasa. Namun, kita harus jujur, ada yang patut disyukuri dari berbagai demonstrasi yang salah satu motornya adalah mahasiswa dan kelompok buruh tersebut.

Unjuk rasa yang eskalasinya terus meningkat itu membuktikan bahwa kebijakan menaikkan harga BBM selalu merupakan keputusan politik yang sensitif bagi masyarakat. Salah satu dampak besar kenaikan harga BBM yang memicu reaksi masyarakat adalah pengaruhnya terhadap biaya transportasi dan harga-harga kebutuhan pokok.

Kenaikan biaya transportasi bisa melampaui kenaikan harga BBM. Rencana menaikkan harga BBM bersubsidi 33 persen, dari semula Rp 4.500 per liter bensin dan solar menjadi Rp 6.000, bisa meningkatkan biaya transportasi hingga 40 persen. Sementara pendapatan masyarakat umum tidak naik. Dengan demikian, ujung-ujungnya juga mengurangi uang pemasukan riil yang diterima masyarakat.

Sejauh ini, dengan pengorganisasian yang baik dari penyelenggara aksi, demo menentang kenaikan harga BBM bersubsidi di Indonesia masih dalam batas wajar. Kondisi di Indonesia masih jauh lebih baik daripada Sudan dan Nigeria yang keputusan pemerintahnya mencabut subsidi BBM disambut huru-hara dan demo yang anarkistis.

Meskipun semua masih dalam batas kewajaran, pemerintah seharusnya tidak menyepelekan potensi masalah jika tidak ada penanganan yang tepat. Harus ada kesadaran bahwa semakin maraknya unjuk rasa itu menunjukkan adanya logika-logika ekonomi dan sosial yang perlu dijelaskan lebih detail dan giat kepada masyarakat. Upaya mendapat pengesahan kebijakan jangan hanya terfokus pada persetujuan DPR lewat APBN Perubahan 2012.

Dari pengamatan berbagai kegiatan dan pernyataan pejabat pemerintah selama ini, penjelasan hanya terfokus pada manfaat kenaikan harga BBM terhadap anggaran negara. Padahal, masyarakat awam sulit mencerna apa keterkaitan harga bensin yang semakin mahal dengan alokasi anggaran negara yang tepat dan sehat.

Kampanye dan pemberian informasi yang gencar tentang untuk apa dana yang berhasil dihemat dari kenaikan harga BBM itu dimanfaatkan masih minim. Masyarakat miskin juga perlu diyakinkan bahwa mereka akan dijamin mendapat dana kompensasi dengan mudah, tanpa berebut dan melalui antrean panjang.

Pemerintah juga mesti proporsional dalam menanggapi reaksi masyarakat dalam bentuk unjuk rasa. Pernyataan seorang menteri bahwa demonstrasi mahasiswa menentang kenaikan harga BBM tidak intelek tidak pada tempatnya. Pernyataan semacam itu sama tidak proporsionalnya dengan penilaian bahwa unjuk rasa anti kenaikan harga BBM adalah upaya-upaya menggulingkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Penolakan sebagian masyarakat seharusnya ditangkap sebagai partisipasi positif bagi pemerintah agar mempertimbangkan keputusan lebih matang.

Sikap proporsional pemerintah menjadi tidak berguna. Juga pengunjuk rasa bukanlah individu dan massa yang sadar akan kapasitasnya. Siapa pun boleh menyampaikan pendapatnya, namun harus disertai kesadaran bahwa selalu ada cara yang tidak sampai mengganggu ketertiban masyarakat dan tidak sampai menimbulkan korban. (*)

[ Red/Redaksi_ILS ]


Sumber: Demo Kenaikan Harga BBM (Padang Ekspres, 27 Maret 2012 12:00 WIB)
Next Previous Home
 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons