Rabu, 28 Maret 2012

Demonstrasi dan Salah Urus Negara

RAKYAT merupakan pemegang kedaulatan tertinggi dalam sebuah negara demokrasi. Oleh karena itu, rakyat mestinya bebas memberikan masukan, aspirasi, ide, dan gagasan kepada wakil mereka di parlemen. 

Tata cara penyampaian aspirasi rakyat sudah tertuang dengan sangat terang benderang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

Pasal 53 undang-undang itu menyebutkan masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah. 

Ketentuan itu mestinya dipandang sebagai kontrak politik yang diberikan negara bahwa rakyat dapat berpartisipasi baik secara lisan maupun tulisan terhadap proses legislasi di tingkat nasional dan lokal. 

Harus jujur diakui, pasal tersebut hanya indah dalam teks, tapi miskin praktik. Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2012 hanya salah satu contoh pengabaian aspirasi rakyat sang pemegang kedaulatan negara. 

Pembahasan RAPBN-P 2012 yang hanya berlangsung satu bulan itu dilakukan tanpa public hearing dan saat ini tinggal menunggu ketuk palu dalam sidang paripurna dewan. Pembahasan RAPBN-P itu seperti berlangsung di atas sebuah menara gading sehingga persetan dengan aspirasi rakyat. 

Kala kanal aspirasi sengaja disumbat parlemen dan pemerintah--dua institusi pemegang otoritas legislasi rakyat mengambil jalan sendiri lewat cara parlemen jalanan. Rakyat berdemonstrasi di mana-mana untuk menolak penaikan harga bahan bakar minyak (BBM). 

Sungguh miris kita mendengar pernyataan para petinggi negeri ini dalam menanggapi unjuk rasa itu. Para petinggi berlagak elegan mempersilakan rakyat berdemonstrasi dengan alasan merupakan bagian dari demokrasi, tetapi sebenarnya mereka tidak peduli dengan suara rakyat. 

Benarlah bahwa demonstrasi yang merupakan hak menyatakan pendapat di muka umum itu dijamin undang-undang. Akan tetapi, para petinggi negeri tidak pernah mau membuka diri, apalagi berdialog terkait substansi yang diusung demonstran. 

Bila ruang dialog dibuka lebar selama pembahasan RAPBN-P 2012 oleh pemerintah bersama Badan Anggaran DPR, bukan mustahil rakyat memaklumi argumentasi di balik penaikan harga BBM. Mungkin malah rakyat akan mengatakan mengapa bukan dari dulu dinaikkan. 

Sayangnya, pemerintah lebih memilih mengerahkan seluruh kekuatan kepolisian dan militer untuk mengamankan demonstrasi daripada menempuh jalur dialog yang bermartabat. Ada jurang yang kian menganga lebar antara aspirasi rakyat dan kebijakan politik. 

Akibat ulah elite yang cenderung membutakan mata dan menulikan telinga itulah berkembang anggapan dalam masyarakat bahwa penaikan harga BBM merupakan produk salah urus negara karena elite lebih sibuk menguras kekayaan negara daripada mengurus rakyat.

Sumber: Demonstrasi dan Salah Urus Negara (Media Indonesia, 28 Maret 2012 00:01 WIB)

Lampiran:
Next Previous Home
 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons