Jumat, 16 Maret 2012

Dilema TDL (Investor Daily, 16 Maret 2012)

APBN 2012 sedang di persimpangan. Kenaikan tarif dasar listrik (TDL) yang direncanakan pemerintah mulai Mei mendatang kandas setelah fraksi-fraksi di DPR menolaknya. Parlemen berdalih, kenaikan TDL bakal menambah beban rakyat karena tahun ini mereka juga harus menanggung kenaikan harga premium dan solar.

Penolakan DPR terhadap rencana kenaikan TDL sungguh di luar dugaan, mengingat rencana itu telah disetujui DPR saat APBN dirancang setahun silam. Selama ini pun, DPR tak menunjukkan gelagat bakal menolak. Apalagi kenaikan TDL sebesar 10% akan dilakukan bertahap setiap kuartal. Dan, bukankah sejak 2004 TDL tak pernah naik?

Yang selama ini dicemaskan pemerintah justru penolakan DPR terhadap rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium dan solar. Toh, sebagian besar fraksi di DPR telah memberikan lampu hijau terhadap rencana kenaikan harga premium dan solar sebesar Rp 1.500 per liter.

Penolakan anggota parlemen terhadap rencana kenaikan TDL cukup dilematis, bak buah simalakama bagi pemerintah. Sebab, selain tidak menyetujui kenaikan TDL, DPR hanya menyepakati besaran subsidi listrik Rp 64,97 triliun dalam Rancangan APBN Perubahan (RAPBN-P). Angka itu lebih rendah dari usulan pemerintah sebesar Rp 89,55 triliun. Pemerintah mau tidak mau harus memutar otak, bagaimana caranya agar masyarakat bisa tetap menikmati aliran listrik dengan anggaran subsidi yang terbatas. Muara akhirnya tentu ada di PT Perusahaan Listrik Negara Persero (PLN). PLN harus memeras keringat untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat yang terus meningkat.

PLN, paling tidak, harus mampu mengobati kekecewaan masyarakat akibat seringnya listrik padam selama ini. PLN akan menjadi “penjaga gawang” bagi konsekuensi batalnya kenaikan TDL tahun ini. Tak mudah bagi PLN untuk menunaikan tugasnya dengan anggaran terbatas di tengah mundurnya jadwal pengoperasian pembangkit 10 ribu megawatt (MW), berubahnya asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian crude price/ICP), kenaikan sewa genset, meningkatnya pembelian listrik dari produsen swasta, dan besarnya biaya bunga pinjaman.

Kita sepakat bahwa PLN perlu terus berbenah. Efisiensi harus dilakukan secara maksimal. Tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG) harus ditegakkan. Masalah-masalah substansial mesti segera diatasi, dari mulai tingginya penggunaan BBM yang menyebabkan besarnya biaya operasional pembangkit, menurunnya pasokan gas untuk pembangkit, turunnya penggunaan batubara akibat penyesuaian operasional pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), menurunnya pendapatan dari penjualan listrik, hingga masih tingginya angka pencurian listrik.

Di luar itu, kita juga perlu mengingatkan DPR untuk tidak berlaku semena-mena. Tindakan DPR menolak rencana kenaikan TDL telah menorehkan tanda tanya besar, benarkah daya beli masyarakat menjadi pertimbangan utama penolakan tersebut? Rasanya cukup beralasan jika kita kemudian mengaitkan batalnya kenaikan TDL dengan rencana kenaikan harga premium dan solar mulai 1April mendatang. Jangan-jangan DPR juga akan menolak rencana kenaikan harga BBM bersubsidi yang notabene memiliki dampak negatif jauh lebih besar ketimbang kenaikan TDL?

Kekhawatiran tersebut sah-sah saja dilontarkan, mengingat APBN 2012 benar-benar dalam kondisi rawan. Jika TDL dan harga BBM bersubsidi tidak dinaikkan, subsidi energi bakal melonjak Rp 108 triliun, sehingga defisit APBN bisa membengkak dari 1,5% menjadi 3,3% terhadap produk domestik bruto (PDB). 

Defisit yang menganga terlalu lebar hingga mencapai 3,3% jelas bertentangan dengan UU Keuangan Negara dan UU APBN yang menggariskan defisit tak boleh melampaui 3%. Defisit yang terlalu besar juga bukan merupakan postur APBN yang ideal. Lebih-lebih defisit bakal ditutup dengan utang luar negeri.

Kita sepaham bahwa pemerintah juga perlu terus didorong untuk melakukan penghematan di kementerian dan lembaga (K/L). Target penghematan sebesar Rp 22 triliun masih terlalu kecil. Agar APBN memiliki ruang manuver lebih luas, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, target penghematan perlu diperbesar.

Kita sependapat bahwa postur APBN hasil revisi (APBN-P 2012) kelak harus menjadi APBN terbaik, sekalipun disusun dalam kondisi yang kurang baik. Agar menjadi yang terbaik, penyusunan APBN-P mesti mengacu pada satu “isme” bahwa APBN dibuat semata-mata untuk menyejahterakan segenap rakyat Indonesia, bukan untuk alat politik sesaat, mencari sensasi, atau sekadar menunjukkan telah membuat kebijakan yang populis. (*)

Sumber: Dilema TDL (Investor Daily, 16 Maret 2012 07:13 WIB)
Next Previous Home
 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons