Monday, March 26, 2012

Harga BBM Bikin Galau (Investor Daily, 26 Maret 2012)

Naik atau tidak, harga BBM akan selalu bikin galau jika pemerintah tidak punya kebijakan yang jelas di bidang energi. Tidak menaikkan harga BBM, pemerintah akan kewalahan menanggung kenaikan beban subsidi BBM yang tidak tepat sasaran itu. Tapi, bila menaikkan harga BBM, dampaknya akan seperti sekarang. Aksi demo menentang kenaikan harga BBM merebak di mana-mana.

Rakyat pada dasarnya bisa menerima kenaikan harga BBM asalkan ada penjelasan yang transparan dan kebijakan yang jelas di bidang energi. Kenaikan harga BBM harus bisa meyakinkan rakyat bahwa semua alternatif untuk mencegah kenaikan harga BBM sudah dilakukan tapi belum bisa membuahkan hasil. Rakyat bisa menerima kenaikan harga BBM bila pemerintah sudah menunjukkan kerja kerasnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan ikut ambil bagian lewat penghematan.

Akan sangat buruk dampaknya jika rakyat mendapat kesan bahwa pemerintah hanya mencari mudah dan tidak mau bersusah payah untuk mencari alternatif terbaik bagi rakyat. Akan sangat negatif bagi suasana sosial-politik jika pemerintah terkesan mengorbankan rakyat saat menghadapi tantangan berat. Kesan bahwa pemerintah tidak berpihak kepada rakyat akan menambah stamina masyarakat untuk melawan.

Cara mudah pemerintah menghadapi lonjakan harga minyak mentah dunia adalah menaikkan harga BBM. Setiap kenaikan minyak mentah dunia (Indonesia Crude Oil Price/ICP) US$ 1 per barel, beban subsidi bertambah Rp 1 triliun. Rata-rata harga ICP sudah di atas US$ 110 per barel, jauh di atas harga patokan minyak mentah dalam APBN 2012 sebesar US$ 90 per barel. Harga ICP diperkirakan bisa menembus US$ 130 per barel tahun ini. Dengan menaikkan harga BBM, tambahan beban subsidi dialihkan kepada masyarakat.

Tanpa pemangkasan subsidi BBM, defisit APBN 2012 bisa mencapai 3,3% dari PDB, melebihi batas tertinggi yang ditoleransi UU, yakni 3% dari PDB. Kinerja fiscal Indonesia menjadi tidak kredibel dan bila itu terjadi, pasar finansial akan bereaksi negatif. Para pemodal asing akan melepaskan portofolio mereka dengan harga berapa pun. Harga surat utang negara (SUN) dan Surat Perbendaharaan Negara (SBN) akan anjlok. Dampak lanjutnya adalah jatuhnya harga saham dan merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Namun, para penentang kenaikan harga BBM punya argumentasi yang tidak kalah meyakinkan. Pertama, pemerintah perlu transparan soal pengeluaran dan penerimaan negara akibat kenaikan harga minyak mentah. Meski sudah masuk negara net oil importer, Indonesia masih mengekspor minyak mentah. Sebagai eksportir minyak mentah, berapa tambahan penerimaan Indonesia dengan kenaikan harga minyak mentah dunia? Setelah pengeluaran dikurangi penerimaan, berapa defisit yang harus dibayar negara dan berapa tambahan beban subsidi BBM?

Pertanyaan lain adalah, mengapa kenaikan harga BBM harus Rp 1.500 per liter? Kenapa tidak Rp 1.250, Rp 1.000, Rp 750, atau Rp 500 per liter? Bagaimana hitung-hitungannya? Dengan beberapa opsi, masyarakat bisa ikut menilai alternatif yang paling bijak. Masyarakat perlu diberikan penjelasan bahwa pemerintah tidak menghapus subsidi dan tetap patuh terhadap UU Migas hasil amendemen. Kenaikan harga BBM hanya mengurangi, bukan menghapus subsidi. 

Mahkamah Konstitusi tahun 2004 membatalkan ayat (2) pasal 28 UU No 21 Tahun 2001 tentang Migas yang berbunyi: “Harga bahan bakar minyak dan harga gas bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar.” Ayat ini sudah dihapus karena dianggap tidak berpihak pada mayoritas rakyat yang masih miskin. Para pengunjuk rasa berpegang pada UU Migas hasil amendemen ini bahwa subsidi energi tidak boleh dihapus selama masih ada rakyat yang miskin. 

Kalau alasan kenaikan harga BBM adalah untuk menyelamatkan APBN, mengapa kenaikan harga BBM disusul pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) berupa uang tunai sebesar Rp 25 triliun? Mengapa harus ada pengeluaran besar untuk rakyat miskin menyusul kenaikan harga BBM? Kenapa tidak sekalian harga BBM tidak dinaikkan agar rakyat miskin tidak bertambah? 

Dalam pada itu, dampak kenaikan harga BBM terhadap inflasi tahun 2012 tidak sebesar tahun 2005 dan 2008. Dipicu dua kali kenaikan harga BBM, inflasi tahun 2005 mencapai 17,8%. Sedangkan kenaikan harga BBM tahun 2008 hanya mendorong inflasi hingga 11,03%. Tahun ini, dengan asumsi kenaikan harga BBM 33,3%, inflasi diprediksi tidak lebih dari 7%.

Dalam RAPBN 2012, pemerintah berencana memberikan BLSM Rp 150.000 per bulan selama sembilan bulan kepada 18,5 juta rumah tangga sasaran atau sekitar 70 juta penduduk. Mereka adalah kelompok miskin dan hampir miskin. Total anggaran yang disediakan sekitar Rp 25 triliun. Angka BLSM ini juga dpertanyakan karena pemerintah sebelumnya mengakui jumlah orang miskin sudah turun dari 31 juta menjadi 29 juta.

Kalau dengan kenaikan harga BBM jumlah orang miskin naik 11 juta, maka cukup 40 juta orang yang mendapat BLT alias BLSM. Memaksa penerima BLSM hingga 70 juta orang dinilai sebagai “suap” politik menjelang Pemilu 2014. Semakin banyak orang yang melihat bahwa kenaikan harga BBM dengan konsekuensi pemberian dana tunai merupakan strategi politik rulling party untuk mengerek dukungan yang sudah jauh menurun akibat isu korupsi.

Dengan kian merebaknya aksi unjuk rasa menentang kenaikan harga BBM, pemerintah mesti menjelaskan juga kondisi fiskal jika harga BBM tidak dinaikkan. Menurut hitung-hitungan para penentang, fiskal Indonesia bisa tetap aman tanpa kenaikan harga BBM asalkan pemerintah mengambil sejumlah langkah berani. 

Pertama, program pengetatan ikat pinggang aparat pemerintah, pusat dan daerah. Belanja barang tahun fiskal 2012 yang mencapai Rp 186 triliun dipangkas hingga 50% atau Rp 93 triliun. Kenaikan harga minyak mentah mengerek subsidi BBM dari Rp 124 triliun menjadi Rp 190 triliun lebih atau ada lonjakan Rp 66 triliun. Pemotongan belanja barang sudah lebih dari cukup untuk menutup subsidi BBM. Kinerja fiskal tetap kredibel, apalagi pemerintah masih menyimpan sisa anggaran lebih (SAL) Rp 96 triliun. Dengan solusi ini, dampak buruk kenaikan harga BBM tidak ditimpakan kepada rakyat, tapi justru diambil alih pemerintah.

Kedua, memperbaiki kualitas belanja APBN. Mulai tahun ini, belanja tidak boleh menumpuk di kuartal keempat, terlebih-lebih dua bulan terakhir.  Ketiga, meningkatkan pendapatan negara dari lifting minyak dan pajak. Rasio pajak terhadap PDB (tax ratio) masih sangat rendah, yakni baru 11,5%. Dengan menaikkan 1% tax ratio, pajak bisa meningkat Rp 90 triliun.  Keempat, percepat program konversi BBM ke gas dan batubara serta merumuskan kebijakan energi nasional dengan lebih baik. 

Naik atau tidak harga BBM sangat tergantung pada transparansi dan kualitas program pemerintah. Jika pemerintah tetap menaikkan harga BBM, sebaiknya semua angka-angka dibeberkan kepada publik dan BLSM cukup diberikan kepada para jompo. Orang miskin yang masih segar bugar sebaiknya digiring bekerja di sejumlah proyek infrastruktur padat karya. Namun, bila tidak dinaikkan, putuskan segera agar rakyat tidak ikut galau. (*)

Sumber: Harga BBM Bikin Galau (Investor Daily, 26 Maret 2012 9:57 WIB)
Next Previous Home
 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons