Friday, March 30, 2012

Hilangnya Momentum Kenaikan Harga BBM (Investor Daily, 30 Maret 2012 10:35)

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pasti didukung oleh rakyat dan parlemen asalkan ada konsep energi nasional yang benar, sosialisasi yang baik, dan pemanfaatan subsidi untuk kepentingan strategis, bukan untuk bagi-bagi uang tunai. Apa pun alasannya, pemberian bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) tidak mendidik rakyat karena yang diterima rakyat adalah uang tunai.

Berdasarkan teori maupun praktik ekonomi apa pun, pemberian uang tunai sama sekali tidak produktif. Kalau ingin memberdayakan kehidupan rakyat, pemerintah seharusnya memberikan kail, bukan ikan. Pemberian bantuan tunai menjelang pemilu 2014 dicurigai sebagai suap politik. Sebab, aksi bagi-bagi uang tunai hanya menguntungkan partai berkuasa (incumbent), dalam hal ini Partai Demokrat. 

Partai dan konglomerat mana pun tidak mungkin bisa menyiapkan Rp 17 triliun untuk dibagi-bagikan secara gratis kepada rakyat. Hal inilah yang membuat rakyat curiga dan menolak rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Hal ini pula yang membuat satu demi satu partai anggota Sekretariat Gabungan (Setgab) menarik dukungannya terhadap rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi.

Bagi Indonesia, kenyataan ini sungguh sangat menyedihkan karena kehilangan momentum untuk meluruskan kebijakan subsidi yang salah kaprah. Subsidi seharusnya diberikan kepada orang-orang yang memang sangat membutuhkan, bukan kepada harga karena justru lebih banyak dinikmati oleh kaum menengah atas. 

Selama ini, subsidi BBM tidak produktif karena justru memicu konsumsi BBM di tengah cadangan minyak kian menipis, harga minyak mentah melambung, dan sektor-sektor strategis membutuhkan dana besar. Cerita itu tentu akan berbeda bila pemerintah sejak awal memiliki perencanaan yang jelas mengenai kebijakan energi nasional. Awalnya, pemerintah memastikan tahun ini tidak akan ada kenaikan harga BBM bersubsidi. 

Untuk mengamankan APBN, pemerintah akan melakukan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi. Karena tidak mampu menjalankan rencana pembatasan, pemerintah tiba-tiba langsung memilih untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Di sisi lain, pemerintah terkesan tidak transparan dalam menjelaskan penggunaan dana hasil penghematan subsidi BBM. 

Seharusnya, pemerintah langsung mengarahkan dana hasil penghematan subsidi BBM itu untuk pembangunan infrastruktur, percepatan konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG), penyediaan transportasi umum, perbaikan sektor pendidikan, dan peningkatan kualitas layanan kesehatan. Pemerintah seharusnya segera mewujudkan jaminan sosial dengan penyertaan modal yang kuat kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Kita sangat menyayangkan keputusan yang logis atas kenaikan harga BBM dan benar-benar untuk kepentingan rakyat justru disambut dengan penolakan oleh rakyat. Padahal, sejarah mencatat, kenaikan harga BBM sebetulnya sudah biasa. Sejak 1967, harga BBM telah naik sekitar 28 kali. Namun, persoalan BBM menjadi luar biasa bila sudah masuk ranah politik. Secara logika, kenaikan harga BBM bersubsidi bertujuan untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia dari ancaman krisis. Sebab, alokasi subsidi BBM yang besar sangat memengaruhi postur APBN. 

Kita sangat menyayangkan pemerintah kurang piawai mengomunikasikan alasan kenaikan harga BBM secara komprehensif dan transparan. Ironisnya, penjelasan pemerintah justru memunculkan syak wasangka. Kecurigaan itu bukan hanya menyangkut motif pemberian BLSM, tapi juga terkait perhitungan besaran subsidi BBM. Bahkan, Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga adanya penggelembungan perhitungan subsidi BBM hingga Rp 30 triliun. Kecurigaan ini tidak akan terjadi bila pemerintah mampu menjelaskan metode perhitungan secara gambling kepada masyarakat.

Kita pun menyayangkan pernyataan pejabat negara yang justru menyalahkan media massa atas kegagalan pemerintah menyosialisasikan alasan kenaikan harga BBM bersubsidi. Seharusnya, para pejabat tidak hanya mengandalkan media massa dalam sosialisasi. Para pejabat pemerintah seharusnya turun langsung ke masyarakat. Para pejabat seharusnya menjelaskan secara langsung kepada kaum buruh, mahasiswa, dan elemen masyarakat lainnya. 

Kita juga menyayangkan komunikasi politik yang buruk di antara partai anggota koalisi pemerintahan. Ironisnya, para politikus dari partai koalisi justru mempertontonkan perang urat syaraf dan saling serang. Alih-alih memberikan pencerahan kepada rakyat, mereka justru bersitegang demi mempertahankan ego masing-masing. Masyarakat justru menangkap kesan arogansi kaum politikus. (*)

Sumber: Hilangnya Momentum Kenaikan Harga BBM (Investor Daily, 30 Maret 2012 10:35)
Next Previous Home
 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons