Sabtu, 31 Maret 2012

Koalisi Bukan untuk Membungkam (Suara Karya, 31 Maret 2012)

KEINGINAN KUAT pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) ternyata berdampak negatif terhadap Sekretariat Gabungan (Setgab) Partai Koalisi pendukung pemerintah. Perbedaan pendapat atau sikap partai anggota koalisi terhadap rencana pemerintah tersebut membuat Setgab terancam pecah. Sikap meradang terlihat jelas dari kubu Partai Demokrat, partainnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terhadap anggota koalisi yang terang-terangan menyatakan menolak keinginan pemerintah tersebut.

Adalah Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang sempat menyatakan menolak program pemerintah menaikkan harga BBM mulai 1 April 2012 besok itu. Sikap tersebut disampaikan secara jelas oleh fraksi masing-masing dalam Sidang Paripurna DPR kemarin. Pertimbangan kedua partai tersebut sama bahwa keputusan menaikkan harga BBM akan menyulitkan masyarakat.
Apa pun perkembangan berikutnya, setelah rapat paripurna kemarin berlangsung alot, dan kemudian dilanjutkan dengan forum lobi dalam membahas RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012 di DPR, yang pasti perbedaan pendapat antara partai anggota koalisi pendukung pemerintah bukan hal tabu. Indonesia sebagai negara demokrasi jelas tidak boleh mengekang dan mengendalikan pihak lain dalam mengeluarkan pendapat, terlebih dalam berpolitik.

Betul, pembentukan Setgab koalisi adalah untuk mendukung pemerintah. Tetapi posisi partai anggota koalisi tersebut seharusnya sama satu sama lain, sama-sama berhak mengeluarkan pendapat. Maksudnya, partai anggota koalisi tidak harus mengikuti semua keinginan Partai Demokrat yang merupakan partainya SBY. Dalam menyikapi sesuatu masalah atau program yang perlu mendapat dukungan anggota koalisi, tentunya harus dibicarakan dulu, bukannya hanya mengikuti komando suatu partai yang merasa paling berpengaruh.

Betul, koalisi yang disepakati sejak 2009 bertujuan agar terbentuknya kebersamaan politik atau pandangan, supaya pemerintahan berjalan efektif, produktif, dan menghasilkan kebijakan yang menyelamatkan masa depan bangsa. Namun bukan berarti setiap program yang perlu dukungan koalisi tidak hanya datang dari satu pihak, berdasarkan satu partai anggota koalisi saja, tetapi harus dibicarakan lebih dulu. Seluruh anggota koalisi diminta pandangannya setiap pemerintah, dalam hal ini Presiden SBY, butuh dukungan.

Terkait keinginan pemerintah menaikkan harga BBM, sepertinya ada yang terabaikan. Antara satu partai anggota koalisi dan lainnya belum satu kata. Presiden SBY yang menandatangani perjanjian dengan berbagai partai terkait koalisi terkesan terlalu yakin apa yang diprogramkan pemerintah otomatis didukung partai koalisi. Tapi perhitungan meleset. Itu terlihat jelas dari sikap PKS yang menyurati Presiden tentang pendapat berbeda yang mereka sampaikan terkait rencana menaikkan harga BBM. Juga Partai Golkar yang sempat menyatakan menolak keinginan pemerintah tersebut.

Ke depan, Presiden SBY seharusnya menghargai keberadaan partai koalisi, memberlakukan sama satu sama lainnya. Jangan memaksakan semua kehendak pemerintah harus didukung, tetapi lebih dulu bicarakan secara matang. Jangan jadikan Setgab untuk mengekang hak partai mengeluarkan pendapat. Jangan gunakan koalisi untuk mematikan demokrasi di negeri ini.***


Sumber: Koalisi Bukan untuk Membungkam (Suara Karya, 31 Maret 2012)
Next Previous Home
 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons