Jumat, 30 Maret 2012

Masalah BBM Rawan bagi SBY (Suara Karya, 30 Maret 2012)

APAKAH Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kerja sendiri dalam menghadapi rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), sekaligus dalam menghadapi penolakan program itu dari rakyat? Jawaban pastinya tentunya hanya SBY dan orang dekatnya yang tahu. Tetapi dari perkembangan beberapa hari terakhir, SBY sepertinya memang tidak memiliki "orang" andal untuk menjelaskan program tersebut dalam upaya meredam penolakan.

Nyatanya, dalam beberapa hari terakhir penolakan terhadap keinginan pemerintah itu makin kencang. Tidak hanya datang dari masyarakat-seperti diperlihatkan mahasiswa dan organisasi buruh-di beberapa kota/daerah, tetapi juga dari orang yang justru berada dalam struktur pemerintahan, seperti dilakukan Wakil Wali Kota Surabaya Bambang Dwi Hartono, Wali Kota Malang Peni Suparto, keduanya dari Provinsi Jawa Timur, dan Wakil Wali Kota Solo (Jateng) FX Hadi Rudyatmo.

Di antara partai-partai yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah pun ada yang memutuskan memilih berseberangan, tidak mendukung rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Dan parahnya lagi, saat penolakan makin gencar, SBY sedang melakukan lawatan ke China dan Korea Selatan tanpa ada wakilnya yang bisa mengambil alih tugas menjelaskan/meredam gejolak.

Penolakan masyarakat dan partai politik anggota koalisi dapat dipahami. Rakyat menolak karena dampak dari kenaikan harga BBM diduga akan mempersulit rakyat. Nyatanya, BBM belum naik saja harga bahan pokok sudah melambung. Sementara partai politik, jika benar menyuarakan kepentingan rakyat, tentunya harus pro rakyat.

Dengan kondisi yang berkembang akhir-akhir ini, jelas meupakan tantangan berat bagi SBY. Kepemimpinannya diragukan, tidak hanya oleh rakyat, tapi juga partai anggota koalisi, serta orang dalam pemerintahan sendiri. Sayangnya lagi, SBY seperti berjuang sendiri. Wakil Presiden Boediono yang diserahi tugas mengendalikan pemerintahan selama Presiden melakukan kunjungan kerja ke luar negeri, sepertinya tidak berbuat banyak. Begitu pun dengan para menteri terkait, tidak terlihat ada upaya meringankan beban Presiden.

Menyimak perkembangan terakhir, kearifan SBY benar-benar dituntut. Apalagi jika fraksi-fraksi di DPR akhirnya menolak melakukan revisi UU APBN 2012 mengenai penaikan harga BBM. UU APBN 2012 Pasal 7 ayat (6) menyebutkan, harga BBM tidak dinaikkan. Pasal itulah yang sedang dibahas Badan Anggaran DPR dan pemerintah yang berlangsung alot, dan belum mencapai kesepakatan.

SBY sudah saatnya mempertimbangkan kembali keinginan pemerintah menaikkan harga BBM, jika tak ingin posisinya makin rawan. Cobalah berpikir matang dan penuh pertimbangan, jika tidak ingin kehilangan dukungan, atau kemungkinan terburuk mendapat tekanan baik dari dalam pemerintahan sendiri, maupun legislatif, yang berkoalisi dengan rakyat, berupaya "menarik dukungan". Kemungkinan itu bisa saja terjadi, apalagi jika aparat kepolisian menghadapi para pengunjuk rasa dengan kekerasan. SBY tak cukup hanya menyadari bahwa kebijakan menaikkan harga BBM tidak populer, tapi ambil keputusan tepat dalam mengatasi masalah subsidi BBM.***

Sumber: Masalah BBM Rawan bagi SBY (Suara Karya, 30 Maret 2012)
Next Previous Home
 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons