Monday, March 12, 2012

Membangun Birokrasi yang Amanah (Suara Merdeka, 12 Maret 2012)

Sorotan terhadap pegawai negeri sipil (PNS) bukan hanya menyangkut pemilik rekening gendut melalui kongkalikong pajak, tetapi juga rendahnya kualitas aparatur. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar menyebut 50 persen PNS berkualitas rendah, dan hanya 5 persen dari 4,7 juta pegawai yang memiliki kompetensi khusus. Sejak lima tahu lalu, data ini tidak berubah meskipun pemerintah mencanangkan reformasi birokrasi.

Pemerintah terkesan mengutamakan kuantitas dengan mengangkat tenaga honorer secara besar-besaran sejak 2005. Hingga 2011 jumlah PNS mencapai 4.708.330 orang, dan daerah membengkak menjadi 3.791.837 pegawai. Dari alokasi belanja pegawai Rp180,6 triliun dalam APBN 2011, sekitar Rp 91,2 triliun untuk gaji, tunjangan, remunerasi dan gaji ke-13. Sementara APBD 16 daerah terkuras 70 persen lebih, bahkan di Kabupaten Lumajang 83 persen APBD habis untuk gaji pegawai.

Kualitas PNS rendah akibat buruknya sistem seleksi penerimaan pegawai yang kental dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang diperparah dengan politisasi birokrasi. Kemenpan dan BR menerima laporan “harga” CPNS bisa mencapai Rp100 juta per orang. Pencaloan merupakan isu lama, melibatkan pejabat secara vertikal dan horisontal. Penerimaan pegawai jauh dari pertimbangan rasional, hanya memikirkan bagaimana sebanyak mungkin memeroleh “pemasukan” dari para pelamar.

Sistem perekrutan rusak akibat kewenangan pejabat di daerah otonom yang tidak terkontrol; memanfaatkan otoritas untuk melakukan apa saja yang menguntungkan. Seleksi pegawai dijadikan pundi-pundi, di saat pasar CPNS prospektif. Apalagi menyaksikan banyak aparat pemerintah yang hidup berkecukupan. Menjadi pegawai bukan sekadar untuk mendapat pekerjaan, melainkan mengejar status sosial ekonomi, meyakini seseorang akan dihargai karena hidup kaya dan mapan.  

Aparatur dibiayai dari uang rakyat yang dibayar melalui pajak. Maka pemerintah harus serius membaca fakta empiris rendahnya kualitas PNS ini. Profesionalisme yang pernah dicanangkan pada awal pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada 2005, mutlak harus diwujudkan. Jangan lagi tergiur pencitraan dan politisasi birokrasi. Pendidikan dan pelatihan hendaknya menjadi agenda utama untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan aparatur agar bekerja efektif dan efisien. 

Kemewabahan “kegilaan” terhadap yang serbamateri menguatkan kondisi kejiwaan masyarakat. Tampaknya itulah yang dieksploitasi oleh oknum aparat atau pejabat daerah. Maka kiranya penting menumbuhkan budaya birokrasi secara konsisten dengan indikator terukur, menekankan internalisasi nilai dan sikap sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat. Kita mengimpikan aparatur yang mengedepankan tanggung jawab, budaya birokrasi yang amanah: bersih dan beradab. (/) 

Sumber: Membangun Birokrasi yang Amanah (Suara Merdeka, 12 Maret 2012)
Next Previous Home
 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons