Wednesday, March 14, 2012

Memiskinkan para Koruptor

BAGAI memiliki senjata tanpa peluru. Sepertinya tidak berlebihan pemisalan itu diarahkan pada pemerintah, serta para penegak hukumnya, dalam memberantas korupsi di Nusantara ini. Pemerintah, dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga jajarannya di kabinet, serta penegak hukum, boleh saja memiliki semangat baja memberangus para koruptor, tapi nyatanya koruptor sulit dijerat, bahkan terus muncul walau pemerintah gembar-gembor memenjarakan mereka.

Penegak hukum sepertinya tak berdaya membuktikan bahwa seseorang yang diduga, bahkan sudah jadi tersangka atau terdakwa, benar-benar telah melakukan korupsi. Hukum bagai tak memiliki kekuatan, meski sebenarnya para koruptor dimungkinkan dijatuhi hukuman mati. Pemerintah dan penegak hukum lebih banyak berwacana, kemudian diramaikan pengamat. Tetapi sejatinya tak ada kemajuan, buktinya korupsi tetap marak.

Korupsi atau suap justru terus berkembang. Sederet oknum hakim dan jaksa bukannya berperan mengawal agar hukum tegak, tetapi malah terseret ke pusaran korupsi. Semua orang tahu penyebabnya, pemerintah dengan penegak hukumnya tidak berdaya, bisa juga disebut tidak serius. Kondisi itu diperparah kurangnya dukungan dari legislatif (DPR) dalam melahirkan aturan main atau undang-undang dalam upaya menimbulkan efek jera kepada para koruptor.

Sebetulnya ada beberapa cara untuk mebuat jera agar pihak penentu kebijakan di negeri ini tidak korupsi, antara lain menerapkan hukuman mati bagi yang terbukti melakukan korupsi kakap, mengusut seluruh kekayaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif, dengan menerapkan pembuktian terbalik dari mana harta dan kekyaan itu berasal. Penerapan hukuman mati di beberapa negara terbukti mampu menjadi efek jera, antara lain dilakukan Pemerintah China.

Sayangnya, baik hukuman mati, maupun pengusutan harta keyaan dengan pembuktian terbalik bagi koruptor, masih sebatas wacana. Pembuktian terbalik masih butuh undang-undang agar penerapannya pasti, sebab sejumlah peraturan yang ada belum fokus dan mengandung multitafsir. Jika pemerintah serius, juga DPR, undang-undang khusus atau yang tegas-tegas mengatur pembuktian terbalik harus segera dilahirkan.

Masih ada cara lain menimbulkan efek jera bagi koruptor dan calon koruptor, dengan jalan memiskinkan mereka yang terbukti korupsi. Apa yang diputuskan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, di Jakarta, atas Gayus Halomoan Tambunan, terdakwa korupsi yang mantan pegawai pajak, menimbulkan harapan dan cara jitu, karena pengadilan tersebut berupaya memiskinkan yang bersangkutan.

Upaya memiskinkan koruptor pantas didukung semua pihak dan yang lebih penting diikuti hakim-hakim lain dalam menangani kasus korupsi. Rampas seluruh kekayaan koruptor untuk negara. Presiden dan jajarannya di kabinet, para anggota Dewan, serta jajaran penegak hukum harus satu kata. Jangan ada kata maaf bagi koruptor. Tangani mereka secara hukum, bukannya melalui bersahut-sahutan kata di media massa. Jika terbukti bersalah jatuhkan hukuman setimpal, hingga hukuman mati, dan rampas kekayaan mereka. Semua itu tentunya harus didukung aturan yang jelas.***

Sumber: Memiskinkan para Koruptor (Suara Karya, 14 Maret 2012)
Next Previous Home
 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons