Selasa, 27 Maret 2012

Menagih Utang Ekologis Negara Industri Maju Pemberi Dana Lebih Berorientasi Pada Investasi Asing

Kerusakan lingkungan akibat praktek pembangunan merupakan isu penting yang terus muncul dalam lehidupan kita. Hal tersebut merupakan ongkos yang gagal diperhitungkan dalam rangka mempertahankan standart of living para klas elit di dalam sistem kapitalisme neoliberal. Karenanya satu rahasia yang tidak pernah diceritakan adalah bagaimana kesejahteraan yang tercipta di negara maju, membutuhkan kontrol terhadap “dunia luar” untuk menyediakan sumber daya murah (J.W. Smith, 2000).

Perekonomian di negara-negara pusat kapitalisme maju ini harus tetap tumbuh, dan pastinya meningkatkan kebutuhan akan pasokan bahan mentah (raw material) yang berlimpah dari negara dunia ketiga. Negara-negara yang disebut terakhir (umumnya mereka adalah negara miskin dan berkembang), sejak lama diposisikan sebagai penopang kemajuan industrialisasi di negara pusat kapitalisme dengan menyediakan bahan-bahan tambang, minyak bumi, gas, batubara, minyak sawit, kayu, dan produk pertanian.

Salah satu ciri pokok pembangunan dalam sistem kapitalisme adalah karakternya yang sangat berlebihan dalam mengkonsumsi energi (hyper-consumption of energy). Mulai dari lalu lintas perdagangan global lintas benua, moda transportasi, serta gaya hidup individu yang boros energi. Di sisi lain, banyak pandangan mengemukakan tentang persedian energi dunia yang mulai terbatas. Disebutkan bahwa cadangan minyak bumi hanya cukup untuk 40 tahun ke depan, cadangan gas untuk 60 tahun, serta batubara yang hanya tersedia untuk waktu 200 tahun (Houtart, 2009). Alih-alih berupaya untuk mengubah pola konsumsi energi dan mencari alternatif teknologi, para penganjur kapitalisme melakukan kekeliruan dengan membangun industri skala besar di bidang pertanian untuk memproduksi energi bio-fuel.

Langkah ini bukanlah solusi dari krisis energi, melainkan menimbulkan masalah baru bagi jutaan orang di negara dunia ketiga. Diperkirakan terjadi pengalihan jutaan hektar lahan-lahan produktif di kawasan Asia, Afrika, dan Latin Amerika menjadi pertanian monokultur skala besar untuk memproduksi energi tersebut. Dengan segala konsekwensinya yaitu penghancuran keanekaragaman hayati, pencemaran tanah dan air, serta pengusiran para petani kecil dari ladang-ladang tempat mereka bekerja selama turun-temurun. Dampak dari konversi tanah pertanian berkelanjutan menjadi pertanian monokultur berskala besar juga berdampak bagi peningkatan jumlah kelaparan dunia. Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) mencatat, sebanyak 1,08 miliar orang menderita kelaparan pada tahun 2008, dan bertambah sekitar 100 juta orang pada tahun 2009 (FAO, 2009).

Dampaknya bagi alam sudah dapat diprediksi. Terjadi kerusakan lingkungan pada tingkat yang sangat parah di Negara-negara dunia ketiga akibat eksploitasi berlebihan. Tidak hanya itu, dampak sosial dalam bentuk merosotnya tingkat kesejahteraan masyarakat dan konflik sumber daya alam akibat persekongkolan di kalangan elemen-elemen kelas elit (tuan tanah, kaum industrialis perkotaan, bankir, pengusaha asing, elit politik dan birokrasi, tentara, polisi, serta paramiliter yang dibentuk oleh perusahaan atau elit politik) dengan masyarakat yang menuntut hak kelola atas wilayah yang telah ditempatinya sejak lama.

Negara-negara kaya sumber daya alam tetapi miskin ini, juga dikenal memiliki utang yang sangat besar. Utang-utang tersebut merupakan warisan beban yang dilimpahkan oleh negara industri maju dan lembaga keuangan internasional untuk membiayai agenda transformasi ke arah model pembangunan neoliberal di negara dunia ketiga. Terutama untuk memastikan agar banyak dana utang akan digunakan untuk membiayai eksploitasi kekayaan alam yang berorientasi ekspor.

Sebuah laporan yang dipublikasikan oleh Institute for Policy Studies (2004), menerangkan dengan sangat baik hal tersebut. Menunjukan secara jelas betapa pemberian utang lembaga-lembaga keuangan multilateral (Bank Dunia, ADB,dll) sangat erat kaitannya dengan upaya untuk menjaga kelangsungan suplai minyak (juga gas) bagi kebutuhan konsumsi di negara-negara utara. Di samping itu mereka juga mendorong, lewat persyaratan yang menyertai setiap transaksi utang, agar cadangan-cadangan minyak di negara-negara selatan dapat dibuka bagi masuknya investasi asing dari utara. Sebagaimana tercatat dalam laporan tersebut bahwa 82 persen proyek untuk mengekstraksi minyak yang dibiayai Bank Dunia sejak tahun 1992, murni ditujukan untuk kegiatan eksport bagi suplai cadangan minyak di negara-negara utara.

Kebanyakan negara-negara berkembang memang sangat tergantung pada investasi asing dan hubungan perdagangan luar negerinya dengan negara-negara industri maju. Terutama bagaimana mereka sangat tergantung pada bantuan negara maju untuk memperoleh pasokan teknologi produksi yang yang sangat padat modal. Kondisi semacam ini dimanfaatkan oleh pemberi dana untuk mengubah hambatan-hambatan struktural di negara berkembang untuk kepentingan investasi asing. Kondisi yang sangat menyulitkan ini menyebabkan negara berkembang tidak memiliki kemampuan untuk menentukan sendiri tujuan-tujuan ekonomi dan sosialnya dengan memanfaatkan sumber daya alam di dalam negeri yang melimpah (Todaro, Smith, 2006).  

Karenanya, penomena perubahan iklim yang berdampak sangat luas bagi warga planet bumi saat ini tidak berdiri sendiri. Tetapi merupakan dampak langsung dari model pembangunan ekonomi kapitalisme yang berkarakter monopolistik, menghisap, dan tidak menghargai alam. Terutama dalam periode neoliberalisme, negara-negara pusat kapitalisme maju semakin agresif menyumbang kerusakan alam dengan mendorong pola pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang.

Negara-negara industri maju memiliki tanggung jawab historis untuk membayar segala tindakan untuk merestorasi ekologi di negara dunia ketiga saat ini. Hal tersebut merupakan bentuk kompensasi atas eksploitasi dan kerusakan yang telah mereka perbuat terhadap bumi. Di mana akhirnya, negara-negara miskin dan berkembang ikut menanggung beban dari kesalahan yang tidak pernah dilakukannya. Saatnya kita menempatkan cara pandang mengenai tanggung jawab historis atas kerusakan ekologis, sebagai langkah memperjuangkan keadilan yang lebih luas di bumi pertiwi ini.

Penulis

Dani Setiawan
Ketua Koalisi Anti Utang dan Anggota Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia  (AEPI)

Sumber: Menagih utang ekologis negara industri maju Pemberi dana lebih berorientasi pada investasi asing (Artikel Ekonomi Politik di AEPI)
Next Previous Home
 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons