Tuesday, March 27, 2012

Pasca-Mubarak dan Pasca-Soeharto (Syamsul Hadi/Artikel Internasional di AEPI, 23 Maret 2012)

Rakyat Mesir kini masih “berpesta” pascakejatuhan Hosni Mubarak yang selama 30 tahun berkuasa di negeri itu. Seperti Indonesia pasca-Soeharto, melengserkan Mubarak adalah satu hal, namun membangun ekonomi yang berlandaskan keadilan sosial dan pemerataan kemakmuran adalah hal lain.

Melihat tiga foto besar terpampang di dinding sebuah restoran di Kairo, seorang turis tergerak rasa ingin tahunya. Ia lalu bertanya siapa ketiga orang itu pada pemilik restoran. Foto pertama, kata pemilik restoran, adalah Gamal Abdel Nasser, presiden pertama Mesir yang berhasil meruntuhkan sistem monarki.

Foto kedua, lanjut dia, adalah Anwar Saddat, presiden kedua Mesir yang telah menandatangani perjanjian damai dengan Israel dan terbunuh justru karena mengambil langkah serta kebijakan tersebut.

“Lalu foto yang ketiga itu foto siapa?” tanya sang turis. “Oh, dia? Dia itu Hosni Mubarak, ayah dari seorang mitra bisnis anak saya,” jawab si pemilik restoran dengan santai.

Pelecut, Keserakahan

Tentu saja kisah di atas hanya sebuah joke. Tapi, setidaknya, itu menggambarkan persepsi sebagian publik Mesir tentang Hosni Mubarak, presiden Mesir yang baru saja lengser keprabon.

Sebelum kejatuhannya, media massa berlomba-lomba menaksir kekayaannya. Ada yang menaksir sekitar (dalam rupiah) 50 triliun, tapi laporan terbaru media menyebutkan kekayaannya berkisar antara Rp 400 triliun hingga Rp 700 triliun. Konon sebagian besar kekayaan itu diparkir di perbankan Swiss dan diwujudkan dalam pemilikan properti-properti mewah di London, New York, Los Angeles, dan sepanjang resor wisata Laut Merah.

Seberapa besar jumlah kekayaan pasti yang dimiliki Hosni Mubarak, itu tentu tak mudah dilacak. Masih teringat dalam benak kita bagaimana rumor-rumor yang beredar di pertengahan 1990-an, tentang bisnis dan kekayaan keluarga Soeharto yang menggunung, yang ditaksir minimal berjumlah Rp 150 triliun.

Saat itu, laju bisnis putra-putri Cendana yang kelewat kencang menjadi bahan perbincangan di pojok-pojok ruang sosial, yang dibicarakan dengan campuran rasa takut, kagum, iri, sekaligus kesal.

Di Filipina, sebelum “Revolusi Februari 1986”, beredar luas rumor tenmenjadi tang kekayaan Ferdinand Marcos, yang disimbolkan dengan gaya hidup yang glamor dari Imelda Marcos dan kelega-kolega dekatnya. Keserakahan, dalam bentuknya yang paling vulgar, yaitu kemaruk mengumpulkan harta benda dan memamerkan kemewahan, memang menjadi isu paling mudah menyulut kemarahan publik, di saat kemiskinan dan pengangguran makin meluas.

Media melaporkan bahwa satu dari lima orang Mesir hidup di bawah garis kemiskinan, sementara itu, inflasi yang mencapai 12% telah memerosotkan nilai pendapatan rakyat secara drastis, di tengah makin tidak terjangkaunya biaya pendidikan, kebutuhan pokok, dan kesehatan.

Tentu saja ekonomi bukan satu-satunya faktor. Namun, biasanya factor ini paling dulu dilacak ketika seseorang menganalisis akar dan sebabmusabab runtuhnya sebuah rezim.

Lalu, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana masa depan politik dan ekonomi Mesir setelah Mubarak? Dengan diserahkan kekuasaan transisi kepada pihak militer, tidak diragukan bahwa militer akan terus menempati kedudukan yang sentral dalam perpolitikan Mesir. Dengan demikian sistem politik yang baru tidak akan mengubah keseluruhan fundamen sosial-ekonomi yang selama ini mendudukkan militer dalam posisi yang sangat diuntungkan.

Di samping itu, faktor geopolitik berupa kepentingan AS yang sudah tertanam sangat dalam sejak mendiang Anwar Sadat menandatangani Perjanjian Camp David pada 1976 jelas memainkan peran penting. AS sudah pasti ingin memastikan bahwa rezim Pasca-Mubarak tidak bermusuhan dengan Israel dan Barat, apalagi berupaya membangkitkan kembali solidaritas Arab terhadap bangsa Palestina yang terus menderita di bawah tekanan Israel.

Mesir yang stabil dan tidak bermusuhan dengan kepentingan Barat juga  menjadi penting bagi AS dan sekutu-sekutunya, mengingat keberadaan Terusan Suez yang setiap hari dilalui kapal- kapal tanker yang memuat 1,5 juta barel minyak entah dan keberadaan pipa penyalur minyak yang tiap hari mengalirkan sejuta barel minyak.

Fakta “Indonesia Baru”

Di Indonesia, kenangan menjatuhkan Soeharto mungkin masih menyisakan romantisme bagi para Aktivis ’98 yang kini mulai banyak menduduki posisi penting di legislatif maupun di pusat kekuasaan eksekutif. Namun, bagi para aktivis yang berada di luar “pagar kekuasaan”, apalagi yang setiap hari merasakan denyut nadi kehidupan masyarakat bawah secara langsung, kenangan itu mungkin menjadi sedikit pahit ketika melihat fakta tentang “Indonesia Baru” yang penuh warna, termasuk warna kebohongan yang lebih menonjol ketimbang warna kejujuran dan keadilan.

Sebagian kalangan, khususnya rakyat jelata, yang makin tidak tertarik untuk berdiskusi tentang demokrasi, kini bahkan dengan tanpa ragu menilai bahwa zaman Soeharto lebih enak dibandingkan “zaman reformasi”. Ukuran mereka sederhana sekali: mencari pekerjaan tidak susah, harga pangan dan biaya pendidikan terjangkau, dan kerukunan antarwarga masyarakat lebih terjaga.

Lalu, setelah pesta kejatuhan Mubarak berlalu, akan terwujudkah mimpi-mimpi yang menghiasi benak para demonstran tentang sebuah “Mesir Baru”? Ketika kebebasan politik tidak lagi dirasakan sebagai barang mewah kelak, akankah keadilan dan pemerataan kemakmuran dapat diwujudkan di semua lini masyarakat Mesir?

Ataukah gejala yang terjadi di Indonesia kini akan terjadi pula di negeri Cleoptra kelak, ketika banyak orang justru merindukan sang diktator untuk kembali, saat kemudian terbukti bahwa demokrasi ternyata lebih banyak melahirkan manipulasi ketimbang kejelasan substansi. 

Penulis

Syamsul Hadi
Penulis adalah anggota Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) dan pengajar Ekonomi Politik Internasional UI.

Sumber: Pasca-Mubarak dan Pasca-Soeharto (Artikel Internasional di AEPI, 23 Maret 2012)
Next Previous Home
 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons