Sabtu, 24 Maret 2012

Perihal Keberadaan TNI Dalam Aksi Unjuk Rasa Penolakan Kenaikan Harga BBM

Keberadaan TNI pada 21 Maret 2012 di depan Istana Merdeka dan disekitar Menteng Jakarta Pusat saat aksi buruh menuntut rencana kenaikkan harga BBM oleh pemerintah pusat pada 1 April 2012 mendatang menuai pendapat pro-kontra terkait bantuan pengamanan aksi demontrasi penolakan kenaikkan harga BBM. Menurut Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto bahwa keberadaan TNI pada saat itu untuk mengamankan objek vital karena mengantisipasi aksi demonstrasi yang dapat menimbulkan gangguan keamanan. 

Pendapat Menkopolhukam tersebut dibenarkan oleh Juru Bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Julian Aldrin Pasha bahwa bantuan TNI dalam pengamanan aksi demontrasi menolak kenaikkan harga BBM tersebut adalah hal yang wajar dan tidak perlu lagi dipersoalkan. Menurutnya lagi bahwa keberadaan TNI untuk membantu Polri dalam pengamanan aksi demontrasi atas permintaan dari pihak Polri seperti halnya pada hal perbantuan pada hari-hari raya besar dan operasi lilin. Dalam aksi demontrasi penolakan kenaikan harga BBM tugas Polri adalah mengamankan demontrasi agar tidak ada kekacauan dan aksi anarkis atas nama demontrasi yang dapat merusak demokrasi.


Pasukan TNI yang disiagakan untuk menjaga aksi demontrasi ribuan buruh yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Buruh di depan Istana Merdeka Jalan Medan Merdeka Utara pada hari Rabu 21 Maret 2012 lalu. Aksi ribuan buruh ini merupakan aksi penolakan rencana pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak per 1 April 2012 mendatang. TNI yang diturunkan pada hari itu bertujuan untuk menjaga objek vital dari adanya potensi ancaman terhadap keamanan sehingga perlunya TNI diposisikan didepan Istana hanya untuk berjaga-jaga dari kemungkinan tersebut terjadi dan untuk menghindari pengerahan pasukan yang terlalu lama apabila terdapat ancaman terhadap keamanan pada objek-objek vital. 

Hal tersebut dibenarkan karena dalam UU No.34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia pada bagian yang menjelaskan tugas TNI terdapat pada pasal 7 yang bunyinya sebagai berikut:

(1) Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
      a). Operasi militer untuk perang;
      b). Operasi militer selain perang, yaitu untuk:
           1.   mengatasi gerakan separatis bersenjata;
           2.   mengatasi pemberontakan bersenjata;
           3.   mengatasi aksi terorisme;
           4.   mengamankan wilayah perbatasan;
           5.   mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
           6.   melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan- 
                 kebijakan politik luar negeri;
           7.   mengamankan Presiden dan Wakil Presiden-
                 beserta keluarganya;
           8.   memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan-
                 pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem- 
                 pertahanan semesta;
           9.   membantu tugas pemerintahan di daerah;
          10.  membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia-
                 dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban-
                 masyarakat yang diatur dalam undang-undang;
          11.  membantu mengamankan tamu negara setingkat-
                 kepala negara dan perwakilan pemerintah asing-
                 yang sedang berada di Indonesia;
          12.  membantu menanggulangi akibat bencana alam,-
                 pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
          13.  membantu pencarian dan pertolongan dalam
                 kecelakaan (search and rescue); serta
          14.  membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran-
                 dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan,-
                 dan penyelundupan.
(3)    Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)-
        dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Dalam tugas pengamanan perbantuan oleh TNI pada aksi demontrasi penolakan kenaikan BBM tidak dilengkapi dengan senjata api, para TNI yang berjaga yang dilengkapi dengan tameng dan pentungan seperti saat berjaga di depan Istana Merdeka dan rencananya TNI juga akan ditempatkan untuk berjaga di lokasi vital lainnya seperti bunker-bunker BBM, kantor Kementerian ESDM, Bandara Soeta, serta Pelabuhan Tanjung Priok.

Didalam UU No. 34 Tahun 2004 tersebut dimungkinkannya perbantuan TNI atas permintaan Polri karena dalam aksi demontrasi penolakan kenaikan harga BBM dinilai oleh Kapolri Timur Pradopo telah terjadi eskalasi dan Kapolri meminta kepada para pengunjuk rasa agar melakukan aksi demontrasi dengan damai, tertib, dan tidak anarkis karena jika terjadi pelanggaran hukum maka Polri akan melakukan penegakan hukum.

Pendapat Joko Suyanto Selaku Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menpolhukam) 


Menurut Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Djoko Suyanto pemerintah tidak perlu meminta pertimbangan ke DPR untuk mensiagakan aparat TNI di Istana Merdeka, Jakarta. Djoko memastikan tidak ada pelanggaran UU yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini dan dia juga menjelaskan bahwa untuk meminta pertimbangan kepada DPR hanya pada saat terjadi perang namun ada juga operasi selain perang antara lain menanggulangi bencana alam, anti teror, dan membantu Polri dalam menjaga keamanan negara, itu bunyi UUD, UU dan Peraturan Pemerintah.  

Menkopolhukam Djoko Suyanto menanggapi tudingan penyiagaan TNI di obyek vital telah dinilai melanggar Undang-Undang menurutnya adalah tidak tepat karena alasannya aparat TNI juga ditugaskan untuk membantu Polri dalam hal kegiatan pengamanan. Dia juga membantah penyiagaan aparat TNI di Istana Merdeka tersebut dimaksudkan untuk menghadapi demonstrasi. Sebelumnya banyak yang menduga TNI sengaja dikerahkan untuk menghadapi demonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Dia menjelaskan, keberadaan TNI di obyek vital termasuk Istana untuk mempermudah gerak bila aksi massa berpotensi menimbulkan kerusuhan. Menurutnya, kewenangan mengamankan demonstran merupakan tugas Polri. Posisi TNI hanya bersiaga bila diperlukan. TNI sesuai UU juga diamanatkan menjaga objek vital. Ada aturan UU yang mengatur tempat-tempat yang tidak boleh menjadi sasaran demo.

Beberapa Pendapat Perihal Keterlibatan TNI Atasi Unjuk Rasa

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Priyo Budi Santoso mengatakan pengerahan dan pelibatan pasukan TNI seharusnya tak perlu dilakukan dalam mengamankan jalannya aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM. Menurutnya aksi demontrasi yang dilakukan sejumlah elemen masyarakat itu masih termasuk dalam taraf wajar dan tak ada gerakan yang membahayakan negara. Priyo berharap agar pengamanan dilakukan oleh Kepolisian dengan cara-cara persuasif. Pasalnya, kata politisi Partai Golkar itu, aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM relatif masih berlangsung damai.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP Ahmad Basarah menjelaskan bahwa keterlibatan TNI dalam pengamanan aksi demontrasi penolakan kenaikkan harga BBM dinilai telah melanggar Undang-Undang No.34 Tahun 2004 pada pasal 7 ayat 2 dan 3 karena menurut politisi PDIP tersebut bahwa tugas TNI untuk melakukan operasi militer selain perang (OMSP) seperti membantu Polri dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat, harus berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Dalam hal berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara maka harus dengan atas dasar hubungan kerja antara pemerintah dan DPR, maka menurutnya bahwa mengatasi aksi demontrasi mahasiswa dan elemen masyarakat pada penolakan kenaikkan harga BBM adalah berlawanan dengan hukum dan ilegal.

Berikut ini adalah penjelasan dari pasal 5 dalam Undang-Undang No.34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia:
Pasal 5 Yang dimaksud dengan kebijakan dan keputusan politik negara adalah kebijakan politik pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat yang dirumuskan melalui mekanisme hubungan kerja antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, seperti rapat konsultasi dan rapat kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar memberikan tanggapan perihal keterlibatan TNI dalam aksi demontrasi penolakan kenaikkan harga BBM dikuatirkan akan terjadi peristiwa masa lalu yang tidak jelas siapa yang bertanggungjawab. Dia juga mengatakan bahwa dalam hal pelibatan TNI dalam hal pengamanan unjuk rasa penolakan kenaikkan harga BBM sudah melanggar UU No.3 Tahun 2002 dan UU No.34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia karena menurut dia bahwa TNI tidak diperbolehkan menangani masalah sosial di masyarakat karena menurut dia ini merupakan masalah sosial menyangkut rakyat dan katanya lagi bahwa belum adanya perjanjian antara TNI dan Polri.

Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti pun ikut menanggapi perihal keterlibatan TNI dalam unjuk rasa penolakan kenaikkan BBM, dia mengatakan keterlibatan TNI tersebut tidak ada dalam Keputusan Presiden dan sampai hari ini negara tidak dalam situasi darurat namun keberadaan TNI sudah terlihat didepan Istana Merdeka untuk mengantisipasi unjuk rasa terkait dengan penolakan kenaikkan BBM pada 21 Maret 2012 lalu.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar justru mengharamkan TNI terlibat mengamankan aksi demonstrasi termasuk aksi penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan berbagai elemen masyarakat di seluruh penjuru negeri. Menurutnya dalam hal keterlibatan TNI dalam unjuk rasa masyarakat bertentangan dengan UU No.34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia yang menentukan TNI tidak bisa ikut dalam  menangani masalah sosial dan salah satu kewajiban TNI adalah bertempur. Dia juga mengatakan bahwa aksi menentang kenaikan harga BBM merupakan hal yang wajar dilakukan berbagai elemen rakyat sebagai bentuk kebebasan berekspresi di era demokrasi. Terlebih, opsi menaikkan BBM merupakan langkah kontroversial pemerintah.

Anggota Komisi I DPR yang membidangi pertahanan, Tjahjo Kumolo menyoroti mengkritisi pengerahan pasukan TNI dalam menghadapi aksi demonstrasi penolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Menurutnya, pengerahan TNI untuk menghadapi demonstrans sudah menyalahi aturan karena masalah ini pernah diklarifikasi oleh  Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asidiqie saat itu. Keputusan politik negara pada dasarnya merupakan permintaan presiden untuk mendapatkan persetujuan dari DPR, dalam mengerahkan TNI untuk OMSP , bentuknya dapat berupa rapat dengar pendapat. 

Pengamat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Jakarta, Nurkholis dengan tegas mengatakan bahwa sejumlah 15 SSK TNI yang ditempatkan di Isatana Negara harus ditarik dan dikembalikan ke barak karena menurutnya penempatan TNI tersebut terkesan akan mengembalikan karakter penguasa 32 tahun lalu karena melakukan kebijakan ilegal dan menyalahi aturan. Pasalnya, tidak ada keputusan politik hasil konsultasi pemerintah dengan DPR. Dikatakan pula bahwa melibatkan TNI adalah bentuk provokasi yang dikhawatirkan malah memperburuk situasi dan meningkatkan eskalasi.

Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin mengatakan, pelibatan TNI dalam menangani aksi unjuk rasa harus atas persetujuan DPR. Jika tidak, kata dia, Presiden melanggar Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Tubagus menjelaskan pula amanat dalam Pasal 7 ayat 2 UU No.34 Tahun 2004 Tentang TNI disebutkan ada 14 macam tugas TNI yang termasuk operasi militer selain perang (OMSP). Salah satunya yakni membantu Polri. Namun, dalam ayat 3 disebutkan bahwa OMSP dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Mantan perwira tinggi militer itu menambahkan, sampai saat ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan DPR belum pernah membuat keputusan politik untuk pelibatan TNI.

Pendapat Penulis

Pendapat antara Menkopolhukam dengan pendapat beberapa orang diatas tadi sangat berbeda soal tanpa perlunya lagi konsultasi kepada DPR walaupun dalam UU No.34 Tahun 2004 Tentang TNI dinyatakan kondisi yang harus terpenuhi untuk penyiagaan TNI dalam pasal 5 dalam UU tentang TNI tersebut. Keadaan yang dihadapi oleh bangsa saat ini mengenai rencana pemerintah menaikkan harga BBM memberikan gambaran secara gamblang bahwa kebijakan pemerintah masih belum sepenuhnya memihak kepada kepentingan bangsanya sendiri, mungkin saja dengan alasan globalisasi yang selama ini mengiming-imingkan kemajuan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara namun mengabaikan kemampuan masyarakatnya karena perbedaan pendapatan dan tingkat kemiskinan belum mampu dituntaskan secara ekonomi dan semakin terpuruk ketika kebijakan pemerintah soal hajat hidup orang banyak terutama masyarakat yang miskin secara luas telah diabaikan.

Aksi demontrasi penolakan kenaikkan harga BBM telah dinilai oleh pemerintah sebagai proses kehidupan demokrasi dan sikap tersebut ditunjukkan dengan terbukanya ruang aspirasi publik untuk menyampaikan aspirasinya dengan cara-cara yang tidak anarkis sehingga merusak asas demokrasi. Berbagai penolakan yang disampaikan dalam aksi protes tidak lagi hanya soal kenaikan BBM tetapi juga soal kepemimpinan rezim SBY-Boediono yang selama ini dinilai pro asing tidak memberikan keuntungan kepada masyarakat Indonesia   meskipun kekayaan negara dikelola oleh negara namun selama ini masih belum menguntungkan kehidupan peradaban bangsa Indonesia dan juga kasus korupsi yang dilakukan pejabat negara semakin memprihatinkan sehingga menghambat proses pembangunan.

Penggunaan kekuatan militer adalah opsi terakhir TERKECUALI untuk mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pertanyaannya untuk dijawab adalah "APAKAH NEGARA SAAT INI SEDANG DALAM ANCAMAN HANYA KARENA DEMONTRASI RAKYAT?"

Sumber Referensi:
Jubir SBY Nilai Keterlibatan TNI Amankan Demo Wajar. Ah...Yang Benar Aja (Suara Pembaruan, 23 Maret 2012)
TNI Tangani Unjukrasa Langgar UU (Surabaya Post, 24 Maret 2012)
Hadapi Demonstrans, TNI Salahi Aturan (JPNN, 23 Maret 2012)
TNI Bantu Polri Tangani Demonstran, Jelas Langgar UU (Pedoman News, 23 Maret 2012)
KontraS: TNI Haram Amankan Demonstrasi (Kontras, 24 Maret 2012)
Libatkan TNI, negara terancam? (Waspada Online, 24 Maret 2012)
Priyo: TNI Tak Perlu Ikut Hadapi Demo BBM (Viva News, 22 Maret 2012)
Priyo: Tak Perlu Libatkan TNI dalam Pengamanan Demo BBM (Suara Merdeka, 23 Maret 2012)
YLBHI Tuntut Tarik 15 SSK TNI dari Istana (Gatra, 24 Maret 2012)
Menkopolhukam: TNI Bersiaga di Istana Tak Perlu Izin DPR (Detik News, 23 Maret 2012)
Pengerahan TNI ke Istana Bukan untuk Bubarkan Demonstran (Detik News, 22 Maret 2012)
Undang-Undang No.34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia
Undang-Undang No.3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara
Image from Corbisimage and all internet source. (profile image used for illustration only, not in real time)
Next Previous Home
 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons