Rabu, 28 Maret 2012

Politik Pencitraan Salah Kaprah (Suara Merdeka, 28 Maret 2012)

Ibarat “jeruk makan jeruk”, begitulah ketika kepala daerah ikut berdemonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Tepatkah langkah mengekspresikan sikap itu? Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi memberi warning kepada para pimpinan daerah agar membedakan posisinya sebagai kader partai politik dan sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional. Seharusnyalah tidak ada perbedaan kebijakan nasional dengan kebijakan kepala daerah.

Kita paham bagaimana konstelasi antarkekuatan-kekuatan politik, termasuk pemetaan sikap mengenai harga BBM. Namun apakah kepentingan pencitraan sikap partai politik lalu menghadapkan posisi seorang kader partai dengan jabatannya sebagai kepala daerah? Demonstrasi memang merupakan hak setiap orang, namun tidaklah tepat jika pimpinan daerah sebagai pejabat publik bertindak mengenai suatu kebijakan secara personal, karena padanya melekat baju institusi kepala daerah.

Argumen yang dibangun adalah ia pemimpin yang berasal dari parpol dan dipilih oleh rakyat, bukan bawahan menteri atau Presiden. Namun logika tersebut bisa salah kaprah, karena pada saat terpilih sebagai kepala daerah, seorang politikus otomatis menjadi bagian dari sistem pemerintahan nasional, bukan merunut struktur ke partainya. Ekspresi penolakan rakyat terhadap kenaikan harga BBM adalah realitas, sedangkan kepala daerah sebagai bagian dari sistem juga merupakan realitas.

Kesalahkaprahan bersikap semacam itu, bagaimanapun harus dikoreksi, supaya sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak dirapuhkan dari dalam. Misalnya, apa jadinya jika para menteri dalam kabinet pelangi seperti sekarang, lebih loyal kepada partainya ketimbang kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan? Akan terjadi keamburadulan visi berdemokrasi kalau semangat pelayanan kepada rakyat ditindih oleh pengarusutamaan kepentingan pencitraan.

Sikap dan keberpihakan parpol kepada rakyat dalam kebijakan harga BBM mestinya sudah terbaca dari peta suara di parlemen. Di lapangan, ekspresi sikap rakyat jelas tidak boleh diabaikan, karena masalah BBM akan memengaruhi banyak segi dalam hajat hidup mereka. Namun mendudukkan posisi bagaimana seharusnya sikap seorang kepala daerah yang bukan dari parpol penyokong kenaikan harga BBM tidaklah bisa disederhanakan dengan memilih ikut berunjuk rasa.

Suka atau tidak suka, para kepala daerah merupakan bagian dari sistem nasional yang terikat kepada sumpah jabatan dan perundang-undangan. Pada sisi lain, simpati, empati, dan rasa sepenanggungan kepada rakyat tentu tak boleh dikendurkan oleh para pemimpin di berbagai tingkatan, terutama pada saat-saat seperti sekarang. Hanya, mengekspresikan keberpihakan itu dengan menciptakan kondisi yang sebenarnya lebih terbaca sebagai momentum pencitraan, barang tentu juga tidak tepat. (/) 

Sumber: Politik Pencitraan Salah Kaprah (Suara Merdeka, 28 Maret 2012)
Next Previous Home
 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons