Selasa, 27 Maret 2012

Redefinisi Peran TNI

Reformasi TNI mengemuka bersamaan Gerakan Reformasi 1998. Penggunaan kata TNI berkaitan erat dengan reformasi internal ABRI ketika itu. Istilah tersebut muncul sebagai respon kalangan militer atas desakan publik terhadap peran ABRI, di luar bidang pertahanan dan keamanan pada saat itu. Reformasi TNI merupakan bagian dari reformasi di bidang keamanan seiring dengan perubahan paradigma sebagai aktualisasi dari tuntutan reformasi itu sendiri.

Tahap Reformasi 
Perkembangan reformasi internal TNI, yang telah dan terus berjalan sampai saat ini, sudah mengalami tiga tahapan. 

Pertama, tahap perubahan paradigma yang urgensinya berisi empat permasalahan pokok yaitu:
  1. mengubah posisi dan metode tidak selalu harus di depan; 
  2. mengubah dari konsep menduduki menjadi mempengaruhi; 
  3. mengubah dari cara mempengaruhi langsung menjadi tidak langsung; dan 
  4. senantiasa melakukan role sharing dengan komponen bangsa lainya. 
Kedua, melakukan redefinisi, reposisi, dan reaktualisasi peran TNI dalam kehidupan bangsa dengan mengubah dan menyempurnakan doktrin dan struktur yang dititikberatkan pada perubahan doktrin sesuai dengan perkembangan demokrasi di Indonesia sebagai upaya untuk mewujudkan terbentuknya postur militer yang profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, dilengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dijamin kesejahteraannya, mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, dan tunduk pada ketentuan hukum.

Ketiga, implementasi. Sebagai tindak lanjut dalam mewujudkan postur TNI sebagaimana digambarkan di atas, maka beberapa langkah strategis yang telah dilaksanakan adalah dilakukannya pemisahan antara TNI dan Polri sebagaimana diatur dengan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 dan disusul kemudian dengan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000. Di dalamnya, TNI terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. TNI merupakan alat negara yang berperan dalam pertahanan negara. Sedangkan Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, memberikan pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat. 

Jabaran lebih lanjut dari Ketetapan MPR Nomor VI dan No VII tersebut adalah dikeluarkannya UU 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU 3/2002 tentang Pertahanan Negara, dan UU 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. 

Tugas TNI dan Polri 
Terkait dengan pemisahan tugas dan fungsi TNI dengan Polri sebagaimana diatur dalam undang-undang di atas, dinyatakan fungsi Polri di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan keamanan, dan pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan peran TNI sebagaimana adalah alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. 

TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, penindak setiap bentuk ancaman, pemulihan terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan, dengan tugas pokok menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara yang dilakukan melalui Operasi Militer untuk Perang (OMP) atau Operasi Militer selain Perang (OMSP). 

Sistem Pertahanan 
Sejalan dengan sistem pertahanan negara yang menganut sistem pertahanan rakyat semesta (Sishata) dan terpaut pula dengan politik luar negeri yang bebas dan aktif, maka sifat pertahanan negara keluar adalah defensif aktif. Ini berarti tidak ofensif dan tidak ekspansif sejauh kepentingan nasional tidak terancam. Hal demikian sejalan pula dengan falsafah perang dan damai bagi bangsa Indonesia yang harus mengilhami struktur dan kultur pertahanan negara maupun TNI itu sendiri. 

Oleh karenanya, berbicara masalah sistem pertahanan di Indonesia tidak harus kita persepsikan sama dengan sistem negara lain. Sebagai contoh, sistem pertahanan Amerika Serikat bersifat ofensif aktif. Mereka tidak mengenal perang terhadap negara lain di dalam negeri. Doktrin pertahanan Amerika mengisyaratkan untuk menghancurkan musuh di negeri asalnya sebagai manifestasi dari politik pertahanannya. Konsekuensi dari hal terebut, maka gelar kekuatan militer tidak terpusat di dalam negeri, tetapi berada di berbagai kawasan sesuai kepentingan politik, militer, dan pertahanan. Sebab itu, Amerika memiliki armada dan pangkalan di berbagai belahan dunia dan struktur organisasi angkatan bersenjata yang berbeda dengan yang ada di Indonesia. 

Sistem pertahanan Indonesia lebih menitikberatkan pada aspek pertahanan ke dalam untuk menghadapi ancaman dari luar maupun dalam. Sedangkan di Amerika, permasalahan dalam negeri dari aspek keamanan dinilai sudah tuntas. Ancaman yang dihadapi Amerika adalah ancaman dari luar. 

Sifat pertahanan Indonesia defensif aktif itu memengaruhi gelar kekuatan TNI dalam bentuk satuan pusat (Kostrad, Kopassus, dan lain-lain) dan satuan kewilayahan (Kodam, Korem, Kodim, dan Koramil). Faktor lain yang juga mendasari sistem pertahanan negara dan pengorganisasian TNI adalah adanya fakta bahwa sejak Kemerdekaan 17 Agustus 1945, ancaman terhadap keutuhan dan kedaulatan NKRI lebih banyak bersumber dari dalam, seperti sejumlah pemberontakan. 

Permasalahan aktual yang menjadi problem terkait dengan tugas TNI saat ini adalah berkaitan dengan UU 34/2004. Di sana, TNI lebih dominan diposisikan untuk menghadapi ancaman dari luar. Peran Polri dilegitimasi sebagai aktor utama yang berperan lebih luas di bidang keamanan. 

Dampak dari konfigurasi yang tidak seimbang tersebut, maka Polri memikul tanggung jawab keamanan yang cukup berat. Sebab, di dalamnya mencakup keamanan dalam arti luas, seperti mengatasi gerakan separatis bersenjata, terorisme, dan lain-lain. 

Di sisi lain TNI terbelenggu oleh berbagai aturan. Alhasil, meskipun bentuk ancaman sudah masuk dalam ranah dan tugas TNI tetapi TNI tidak bisa berbuat banyak karena terpasung oleh ketidakpastian aturan yang semestinya menjadi payung hukum yang melegitimasi TNI untuk melakukan tugas pokoknya. 

Permasalahan lainnya yang juga menjadi problem TNI dalam upaya melaksanakan tugas pokok mempertahankan keutuhan wilayah NKRI adalah peran TNI dalam melakukan upaya tangkal terhadap hakikat ancaman belum bisa terjabarkan pada tataran operasional. Hal ini akan membuka ruang bagi tumbuh dan berkembangnya potensi ancaman terhadap kedaulatan bangsa yang apabila tidak ditata dan dikelola secara benar memiliki resistensi yang cukup besar bagi munculnya ancaman dan disintegrasi bangsa. 

Redefinisi 
SAMPAI saat ini belum ada suatu definisi “keamanan” yang dapat diterima secara universal, mengingat tiap-tiap negara mendefinisikan masalah keamanan negara dari sudut pandang kepentingan dan karakteristik kebangsaan yang berbeda. Demikian halnya di Indonesia. Hingga hari ini kita belum memiliki undang-undang keamanan nasional yang memberikan rambu dan pengaturan yang tegas antara keamanan nasional (national security) atau yang disebut juga dengan nation defence dengan internal security. 

Belum adanya batasan yang jelas terkait dengan permasalahan keamanan tersebut menghasilkan “grey area“ terkait dengan penataan terhadap dua aktor yang bertanggungjawab di bidang keamanan, yaitu TNI dan Polri. Walaupun belum ada batasan yang jelas, pada dasarnya keamanan nasional mencakup abstraksi yang berfokus pada mempertahankan independensi kedaulatan dan keutuhan wilayah serta keselamatan bangsa terhadap hakikat ancaman, baik yang berasal dari dalam maupun luar. 

Bentuk ancaman yang masuk dalam kategori keamanan nasional meliputi ancaman perang, pemberontakan, gerakan separatis bersenjata, konflik komunal, huru-hara, terorisme, perdagangan narkoba, human traficking, penyelundupan senjata, illegal logging, dan illegal fishing. 

Maka, yang menjadi problem kekinian adalah bagaimana memformulasikan makna keamanan dalam kontekstual yang rasional, aplikatif, dan memiliki legitimasi yuridis berkaitan dengan peran serta fungsi TNI/Polri. Sebab, sejatinya masalah keamanan mengandung dua arti, yaitu keamanan dalam arti luas dan keamanan dalam arti sempit. Keamanan dalam arti luas indentik dengan pertahanan, memerlukan koridor dan parameter serta rambu-rambu yang jelas dan terang dengan berpijak pada kata kunci, yaitu ancaman terhadap pilar-pilar kenegaraan (NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika). Konsekuensi dari persepsi luas tersebut, regulasi harus ditata sedemikian rupa. Tugas dan peran TNI diberi ruang dan kepastian agar tidak terkungkung oleh rancu samarnya kaidah yuridis berkaitan dengan penataan tugas TNI dan Polri sebagaimana diatur dalam UU 2/2002 dan UU 34/ 2004. 

Kerancuan itu juga berakibat pada kegamangan, sehingga kedua institusi aktor keamanan tersebut menghadapi berbagai kendala di lapangan. 

Di sisi lain, UU 34/2004 sampai saat ini masih bersifat stagnan karena belum ada jabaran lebih lanjut, baik berupa peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, maupun peraturan pelaksanaan lainnya, yang dapat menjadi dasar dan acuan secara teknik operasional berkaitan dengan tugas dan peran TNI, utamanya dalam operasi selain perang (OMSP). Menghadapi realita tersebut, perlu adanya langkah untuk melakukan redefinisi dan reaktualisasi peran TNI sebagaimana diatur dalam UU 34/2004, agar postur TNI yang profesional sebagai alat pertahanan negara bisa terwujud. 

Bertitik tolak dari permasalahan di atas, maka penataan terhadap keamanan nasional perlu dimulai dari penataan kerangka yuridis normatif yang mengacu kepada teori Hans Kalsen tentang hirarki peraturan perundang-undangan atau yang lebih dikenal dengan “Stuven Baw Dast Rect”. Setelah UUD 1945 dan Tap MPR No VI dan VII, maka langkah berikutnya adalah membuat undang-undang keamanan nasional sebagai dasar dalam menata kembali undang-undang keamanan negara dan undang-undang tentang TNI dan Polri agar kedua lembaga tersebut dapat berperan secara optimal dan profesional.

Penulis:  
H Tugiman 

Penulis adalah Kasdim 0618/BS Bandung, kandidat Doktor Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

Sumber: Redefinisi Peran TNI (Pelita Online, 15 Februari 2012)

Lampiran:
Next Previous Home
 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons