Jumat, 02 Maret 2012

Stabilkan Harga Sembako (Suara Karya, 2 April 2012)

KEPUTUSAN pemerintah menunda kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) berdasarkan rekomendasi DPR pantas disambut baik. Apalagi jika pemerintah tidak hanya menunda kenaikan dari rencana tanggal 1 April 2012 hingga beberapa bulan ke depan, tetapi betul-betul membatalkan rencana tersebut. Pemerintah selayaknya mengambil kebijakan bahwa opsi menaikkan harga BBM adalah langkah terakhir (darurat). Apalagi jika benar, tanpa menaikkan harga BBM, APBN tetap aman.

Pemerintah tidak boleh berhenti sampai keputusan menunda menaikkan harga BBM per 1 April, namun dituntut bergerak cepat menstabilkan berbagai dampak yang telanjur menghantam masyarakat dengan adanya rencana kenaikan BBM lalu. Berbagai kebutuhan pokok atau sembako yang telanjur meroket harus distabilkan, jangan hanya diserahkan kepada pasar, kepada pemasok dan pedagang.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa perlu gerak cepat mengomandoi menteri bidang ekonomi dalam upaya menstabilkan harga bahan pokok yang terlanjur naik, bahkan meroket. Pemerintah, terutama menteri di bidang ekonomi-harus mampu "memaksa" agar harga-harga yang lebih dulu melambung kembali normal. Ini penting karena sudah menjadi kebiasaan, harga-harga yang telah telanjur naik susah diturunkan.

Pemerintah jangan hanya asal bicara, tapi lakukan peninjauan langsung ke lapangan, ke pasar. Jangan mudah menyatakan semua terkendali, harga-harga sudah kembali turun, tapi bicaralah berdasar fakta. Yang jelas, hingga Minggu (1/4) kemarin, walau pemerintah telah resmi menyatakan harga BBM tidak jadi naik, harga sembako di berbagai kota tetap tinggi.

Secara keseluruhan kerja sama antara menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II mutlak dilakukan. Satu sama lain-Kementerian Koordinator Ekonomi, Kesra, Politik Hukum dan Keamanan-harus saling mengisi dan memiliki tugas sesuai bidang masing-masing. Ingat, keputusan membatalkan menaikkan harga BBM bukannya tidak mengadung kosekensi. Pasti ada yang kecewa, paling tidak rakyat miskin yang sudah telanjur diiming-imingi bakal mendapat bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) yang dulu dikenal sebagai bantuan langsung tunai (BLT).

Ke depan pemerintah dituntut berpikir lebih cerdas, penuh perhitungan, sebelum memutuskan program menyangkut nasib rakyat. Jangan terlalu mudah memutuskan menaikkan harga BBM, tarif dasar listrik (TDL), mengimpor kebutuhan pokok, dan semacamnya. Pemerintah dituntut lebih mengutamakan kepentingan rakyat ketimbang kepentingan sesaat.

Terkait mengurangi subsidi, termasuk berkaitan dengan harga BBM, pemerintah seharusnya lebih dulu mencari dan melaksanakan opsi lain sebelum memutuskan menaikkan harga BBM itu sendiri. Jika cara lain masih terbuka dan bisa mengatasi masalah subsidi, kenapa rencana yang justru merugikan dan mendapat perlawanan dari masyarakat dilakukan?

Apalagi pemerintah masih bisa melakukan penghematan di berbagai pos pengeluaran (belanja barang), misalnya termasuk membeli pesawat kepresidenan yang belum mendesak. Lakukan penghematan, termasuk yang hanya menguntungkan atau dinikmati birokrasi. Jangan terlalu mudah mengeluarkan anggaran yang tidak perlu. Terkait subsidi, termasuk harga BBM, jangan terlalu mudah menyatakan hanya dinikmati kalangan orang kaya. Tapi buatlah sistem agar kesalahan peruntukan itu tidak terjadi.***

Sumber: Stabilkan Harga Sembako (Suara Karya, 2 April 2012) 
Next Previous Home
 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons