Sabtu, 10 Maret 2012

Tak Reda-reda Melemahkan KPK (Suara Merdeka, 10 Maret 2012)

Tak kunjung reda upaya DPR untuk memperlemah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Seharusnya menjadi tanda tanya besar mengapa parlemen sebagai pemegang kunci legislasi justru bersemangat untuk menggembosi lembaga superbody yang memang dibentuk dalam kondisi darurat korupsi itu. Namun sejatinya sikap tersebut bukan merupakan pertanyaan jika menyimak lanskap kepentingan banyak orang atau kelompok di DPR yang alergi dengan kewenangan luar biasa KPK.

Kali ini DPR memasalahkan kewenangan penindakan KPK, dan berkehendak untuk memberikannya kepada kepolisian dan kejaksaan. Menurut Ketua Komisi III DPR Benny Kabur Harman, berkembang opsi KPK akan diarahkan untuk fokus pada upaya pencegahan korupsi. Dia menyimpulkan, KPK memang sukses memenjarakan banyak koruptor, tetapi gagal dalam pencegahan. Opsi tersebut diperkuat oleh salah satu kesimpulan hasil kunjungan kerja Komisi III ke Prancis.

Dari bahasa “tanda”, apa sesungguhnya makna sikap DPR tersebut?  Kita lebih membaca semua itu sebagai pembahasaan kehendak untuk melemahkan KPK. Dari berbagai catatan sikap DPR, baik dalam kapasitas perseorangan, kelompok, maupun kelembagaan, terbaca adanya kondisi ketidaknyamanan terhadap kewenangan besar KPK. Maka ketika berkembang ke arah pintu masuk revisi perundang-undangan, kita patut melihatnya sebagai kemunduran sikap antikorupsi.

Pemahaman filosofis mengenai pentingnya lembaga berkewenangan luar biasa itu adalah realitas kedaruratan korupsi yang sedang kita hadapi. Padahal kita tahu bagaimana kinerja lembaga hukum reguler dalam menghadapi kejahatan luar biasa itu. Temanya sudah jelas: menciptakan efek jera, sehingga penekanan sikap preventiflah yang memang diarusutamakan. Ketika dalam kenyataannya kasus korupsi terus merebak, tentu tidak bisa disimpulkan yang salah adalah KPK-nya.

Lebih elok apabila DPR lebih mendorong KPK agar tidak terintervensi secara politik ketika menangani skandal-skandal besar korupsi. Lebih bermartabat jika DPR membuktikan diri sebagai lembaga yang menjadi pelopor perang melawan korupsi, dengan betul-betul menunjukkan keprimaan dalam jaminan bersih. Juga lebih berguna untuk melakukan pengawasan dan pengawalan bagi penuntasan kasus-kasus luar biasa sehingga mendorong penciptaan efek jera.

Opini dan sikap yang terus-menerus merecoki, berusaha memangkas, dan menggembosi KPK hanya akan menimbulkan antipati rakyat yang setiap hari disuguhi panggung pengadilan kejahatan korupsi dengan aktor-aktor dari elite kekuasaan. Sangatlah aneh, para wakil rakyat itu mempertontonkan kekuatan kekuasaannya lewat sikap-sikap yang justru bertentangan dengan amanat menyelenggarakan negara dan pemerintahan secara transparan dan bertanggung jawab. (/) 

Sumber: Tak Reda-reda Melemahkan KPK (Suara Merdeka, 10 Maret 2012)
Next Previous Home
 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons