Selasa, 27 Maret 2012

TNI Ikut Berjaga Di Unjuk Rasa Kenaikan BBM

Berdasarkan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia ditetapkan peran dan tugas pokok TNI. Tentara Nasional Indonesia merupakan alat negara yang berperan sebagai alat pertahanan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Dengan tugas pokok menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Selain melaksanakan tugas pokok, TNI melaksanakan tugas negara dalam penyelenggaraan wajib militer bagi warga negara yang diatur dengan Undang-Undang. Tugas pokok militer diuraikan sebagai berikut:
  1. Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.
  2. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 1 dalam UU No.34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. 
  3. Pemulih terhadap kondisi keamanan negara di darat yang terganggu akibat kekacauan keamanan.
Selain itu TNI juga diharuskan dan dituntut untuk dapat bersikap ramah terhadap rakyat, bersikap sopan santun terhadap rakyat, menjunjung tinggi kehormatan wanita, menjaga kehormatan diri dimuka umum, senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaannya, tidak sekalipun merugikan rakyat, tidak sekalipun menakuti dan menyakiti hati rakyat, menjadi contoh dan mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat secara menyeluruh.

Selain itu tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Untuk melibatkan TNI dalam tugas perbantuan pengamanan unjuk rasa kepentingan sosial masyarakat atas dasar bunyi pada pasal 5 dalam Undang-Undang No.34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, dimana terdapat konsultasi antara pemerintah dan DPR. (Baca juga: Perihal Keberadaan TNI Dalam Aksi Unjuk Rasa Penolakan Kenaikan Harga BBM)

Dalam aksi unjuk rasa perihal rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM nampaknya pemerintah sedang mengalami kemelorotan prestise karena desakan banyak elemen masyarakat yang menuntut hak atas kepentingannya sebagai rakyat yang memiliki peran sentral dalam terselenggaranya negara. Sehingga rezim yang sedang berkuasa cenderung banyak menggunakan paksaan untuk memelihara ketertiban dan untuk menekankan perlunya persatuan nasional dalam menghadapi krisis, yang selanjutnya menyebabkan penindasan terhadap perbedaan pendapat.

Juga ada hal yang sepatutnya lebih jadi perhatian bagi rakyat Indonesia mengapa pemerintah bertindak represif menggunakan TNI untuk mengamankan penyampaian aspirasi massa yang mungkin dapat disimak adalah mengenai persoalan korupsi oleh pejabat-pejabat di pemerintahan yang menghambat pembangunan bangsa di negara ini dan partai yang tidak efesien karena banyak para kadernya yang terlibat kasus korupsi serta munculnya opini-opini publik bahwa pejabat-pejabat sipil berniat menjual bangsanya kepada suatu kelompok asing  melalui praktik bisnis konglomerasi dengan pihak asing, ini menimbulkan tanda tanya besar mengapa saat rakyat yang menyampaikan aspirasi dan hak-haknya justru pemerintah terlihat melindungi diri dengan kekuatan negara, bukannya justru membuka ruang publik untuk berdiskusi secara terbuka dan jujur.

Keberadaan TNI dalam pengamanan unjuk rasa telah membuat rakyat semakin terancam karena peran TNI yang diharapkan berpihak kepada rakyat malah justru menggunakan kekuatannya untuk mengintimidasi aspirasi rakyat yang menuntut perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik.

Tujuan negara sebagai pelindung rakyatnya dalam ancaman dan gangguan serta jaminan hak-hak masyarakat sehingga keberadaan TNI dalam negara Indonesia semestinya berfungsi agar ancaman dan gangguan tersebut dapat diminimalisir untuk menghindari terjadinya ancaman dan gangguan secara fisik. Berikut ini adalah gambar-gambar yang penulis kumpulkan dari berbagai surat kabar online tentang persiapan TNI dalam pengamanan objek vital ketika aksi unjuk rasa kenaikkan harga BBM digelar diseluruh pelosok negeri terkait rencana pemerintah pada 1 April 2012 mendatang.

Seorang anggota TNI menjaga salah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Makassar, Sulsel, Senin (26/3). Aparat gabungan TNI Angkatan Darat dan Polri melakukan penjagaan di sejumlah SPBU dan pengawalan distribusi BBM agar tidak dicegat mahasiswa saat melakukan aksi unjuk rasa. (Antara, 26 Maret 2012)
Sebanyak 3177 prajurit dari TNI dan Polri melakukan apel kesiapan pasukan pengamanan aksi penyampaian pendapat di muka umum tentang kenaikan harga BBM di lapangan markas Brimob, Jalan Wahid Hasyim, Medan, Minggu (25/3). Prajurit tersebut diturunkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang rencananya akan dilaksanakan hari ini (26/3). (JPNN, 26 Maret 2012)
Sebanyak 8.000 personel TNI mengikuti apel siaga pengamanan Jakarta di Silang Monas, Senin (26/3) sore. Prajurit TNI dilibatkan membantu Polri dalam pengamanan aksi demonstrasi besar-besaran pada Selasa (27/3) untuk menolak penaikan harga bahan bakar minyak. Mereka akan ditempatkan di objek-objek vital di Jakarta dan sekitarnya. (Media Indonesia, 26 Maret 2012)
Sejumlah warga berfoto bersama prajurit dan panser dari Kompi Kavaleri Panser Kodam VII Wirabuana, Makassar, Minggu (25/3). Kendaraan lapis baja atau tank jenis Anoa 6 X 6 milik Tentara Nasional Indonesia yang disiagakan untuk mengamankan aksi unjuk rasa penolakan rencana kenaikan BBM ini di manfaatkan sejumlah warga untuk melihat langsung dan berfoto bersama. (Tempo, 25 Maret 2012)
Seorang anak bermain-main di dekat panser dari Kompi Kavaleri Panser Kodam VII Wirabuana, Makassar, Minggu (25/3). Kendaraan lapis baja atau tank jenis Anoa 6 X 6 milik Tentara Nasional Indonesia yang disiagakan untuk mengamankan aksi unjuk rasa penolakan rencana kenaikan BBM ini di manfaatkan sejumlah warga untuk melihat langsung dan berfoto bersama. (Tempo, 25 Maret 2012)
Sejumlah warga berfoto di depan panser dari Kompi Kavaleri Panser Kodam VII Wirabuana, Makassar, Minggu (25/3). Kendaraan lapis baja atau tank jenis Anoa 6 X 6 milik Tentara Nasional Indonesia yang disiagakan untuk mengamankan aksi unjuk rasa penolakan rencana kenaikan BBM ini di manfaatkan sejumlah warga untuk melihat langsung dan berfoto bersama. (Tempo, 25 Maret 2012)
Seorang anggota TNI berjaga-jaga di dekat panser dari Kompi Kavaleri Panser Kodam VII Wirabuana, Makassar, Minggu (25/3). Kendaraan lapis baja atau tank jenis Anoa 6 X 6 milik Tentara Nasional Indonesia yang disiagakan untuk mengamankan aksi unjuk rasa penolakan rencana kenaikan BBM ini di manfaatkan sejumlah warga untuk melihat langsung dan berfoto bersama. (Tempo, 25 Maret 2012)
Panser dari Kompi Kavaleri Panser Kodam VII Wirabuana, Makassar, Minggu (25/3). Kendaraan lapis baja atau tank milik Tentara Nasional Indonesia yang disiagakan untuk mengamankan aksi unjuk rasa penolakan rencana kenaikan BBM ini di manfaatkan sejumlah warga untuk melihat langsung dan berfoto bersama. (Tempo, 25 Maret 2012)
Sejumlah warga berfoto di depan panser dari Kompi Kavaleri Panser Kodam VII Wirabuana, Makassar, Minggu (25/3). Kendaraan lapis baja atau tank jenis Anoa 6 X 6 milik Tentara Nasional Indonesia yang disiagakan untuk mengamankan aksi unjuk rasa penolakan rencana kenaikan BBM ini di manfaatkan sejumlah warga untuk melihat langsung dan berfoto bersama. (Tempo, 25 Maret 2012)
Pengamanan aksi unjuk rasa buruh di depan istana negara. (21 Maret 2012)

Sejumlah personel TNI berbaris, di depan Bandara Polonia Medan, pasca unjuk rasa menolak rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang digelar Kongres Rakyat Sumatera Utara, di Medan, Sumut, Senin (26/3). Berakhir bentrok antara pengunjuk rasa dengan petugas keamanan, ketika demonstran berusaha masuk ke dalam bandara. (Antara, 26 Maret 2012 )

Redefinisi, Reposisi, dan Reaktualisasi TNI
Pada tanggal 5 Oktober 1998 bertepatan dengan hari jadi ABRI Menhankam/Pangab Jenderal Wiranto menerbitkan sebuah buku yang berjudul "TNI Abad XXI, Redefinisi,Reposisi,dan Reaktualisasi Peran TNI dalam Kehidupan Bangsa" yang dipahami sebagai berikut:

Redefinisi
Redefinisi dwifungsi ABRI dimasa reformasi telah diubah terminologinya menjadi peran ABRI, hal ini dimaksudkan untuk menghindari salah tafsir selama ini. Dwifungsi ABRI diidentikkan dengan kekaryaan dan istilah peran ABRI mengandung pemahaman adanya integrasi fungsi secara utuh sehingga tidak ada lagi peran dikotomis dan distingtif.

Reposisi
Reposisi diformulasikan sebagai penataan posisi ABRI yang diletakkan pada wacana kehidupan bangsa yang berpangkal dan berujung pada titik kebebasan dan transparansi sebagai kosakata reformasi dengan ketertiban dan kepastian sebagai pagar kebebasan pengambilan posisi tersebut menggambarkan betapa ABRI disamping pro aktif dalam menjamin keamanan dan mendorong terwujudnya kehidupan demokratis ABRI juga fokus dalam pembangunan nasional.

Reaktualisasi
Reaktualisasi akan dituangkan dalam upaya penataan kembali implementasi peran ABRI pada masa mendatang sudah menjadi komitmen ABRI untuk menerapkan perannya dimasa depan secara tepat sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat.

Sumber Referensi:
TNI Turunkan 8.000 Personel untuk Amankan Aksi Demo (Media Indonesia, 26 Maret 2012)
Demo Marak, TNI Keluar Barak (JPNN, 26 Maret 2012)
PENJAGAAN SPBU (Antara, 26 Maret 2012)
Panser Bersiaga, Warga Bergaya (Tempo, 25 Maret 2012)
Next Previous Home
 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons