Selasa, 03 April 2012

BBM Vs Pertumbuhan Ekonomi (Investor Daily, 3 April 2012)

Kontroversi soal perlu tidaknya harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinaikkan tahun ini masih menjadi perdebatan seru. Pasal 7 ayat 6a UU APBN-P 2012 memang memungkinkan pemerintah menaikkan harga BBM sewaktu waktu asalkan memenuhi persyaratan, yakni harga minyak mentah (Indonesia Crude Price/ICP) selama enam bulan terakhir rata-rata 15% di atas asumsi APBN-P 2012 sebesar US$ 105 per barel. Namun, jika itu dilakukan tahun ini, masyarakat yang anti kenaikan akan merasa ‘ditipu’.

Pasal 7 ayat 6a memang interpretatif. Sebagian masyarakat berasumsi bahwa penaikan harga BBM baru bisa dilakukan enam bulan setelah APBN-P 2012 disetujui DPR. Artinya, harga BBM baru bisa dinaikkan setelah Oktober 2012 mengingat ketuk palu APBN-P pada akhir Maret 2012. Ada juga yang berpendapat bahwa rata-rata ICP selama enam bulan terakhir baru bisa dihitung mulai Januari sehingga penaikan harga BBM bersubsidi baru bisa dilakukan paling cepat Juli 2012.

Namun, pemerintah berpendapat lain. Dalam kalkulasi pemerintah, penaikan harga BBM bisa saja dilakukan Mei 2012 jika rata-rata ICP selama April melampaui US$ 134,64 per barel. Alasannya, ICP selama November- April sudah melampaui batas minimal 15% di atas asumsi APBN. Perbedaan pandangan inilah yang membuat demo di berbagai daerah belum surut seratus persen. Yang menjadi pertanyaan, perlukah harga BBM naik tahun ini? Dalam suasana batin masyarakat yang sebagian besar masih anti-penaikan BBM, tindakan yang tergesa-gesa akan memicu protes masif yang gelombangnya bisa lebih dahsyat dari demo menjelang penaikan harga BBM pada 1 April lalu.

Kita tentu tak menginginkan itu terjadi. Demo anarkis tak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga mengganggu iklim usaha. Dan ini sangat tidak sehat bagi perekonomian. Padahal, bangsa ini perlu memacu pertumbuhan ekonominya untuk menyerap pengangguran yang mencapai 7,7 juta orang. Kita menyadari bahwa subsidi BBM sangat memberatkan fiskal. Menurut perhitungan pemerintah, jika harga BBM tidak dinaikkan, subsidi akan bertambah sekitar Rp 5 triliun per bulan. Artinya, jika dalam tahun ini harga BBM tidak naik, pemerintah harus menomboki Rp 45 triliun dari sisa sembilan bulan selama 2012.

BPS menyarankan agar harga BBM bersubsidi jangan dilakukan pada pertengahan tahun. Alasannya, Juli merupakan masa liburan sekolah dan menjelang Lebaran. BPS menyarankan penaikan BBM sebaiknya dilakukan September- Oktober yang bertepatan dengan panen raya. Dalam kalkulasi BPS, setiap kenaikan harga BBM bersubsidi Rp 500 akan ada tambahan inflasi secara langsung 0,3%, sedangkan inflasi tidak langsung sekitar satu atau dua kali lipat dari dampak inflasi langsung. Jika pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi Rp 1.500 per liter pada September- Oktober, inflasi masih bisa dijaga tidak sampai 6,8% pada tahun ini, sesuai asumsi APBN-P 2012. 

Kita dihadapkan pada dua pilihan sulit. Pertama, penaikan harga BBM yang tidak tepat waktu akan memicu inflasi lebih tinggi lagi. Jika itu terjadi, tren penurunan suku bunga terhambat. Dampak lanjutannya, ekspansi dan daya saing dunia usaha terganggu, serta pertumbuhan ekonomi bisa melambat. 

Kedua, jika harga BBM tidak dinaikkan, fiskal akan terganggu karena subsidi BBM akan membengkak sehingga mengakibatkan deficit APBN bisa lebih dari 3%. Ini akan mengganggu kredibilitas fiskal. Di tengah banyaknya dana asing masuk, fiskal yang tidak kredibel bisa memicu pelarian dana (capital out flow). Namun, bijaksanakah pemerintah menaikkan harga BBM dalam suasana kekecewaan masyarakat atas keputusan sidang paripurna DPR?

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa penaikan harga BBM adalah opsi terakhir pemerintah. Pidato itu sangat melegakan karena rakyat diberi harapan bahwa pemerintah akan melakukan berbagai upaya agar harga BBM bersubsidi tidak naik. Kita tentunya tidak berharap pemerintah habis energinya hanya untuk mengatasi demo dan menjelaskan soal harga BBM. Lebih baik konsentrasi pemerintah dipakai untuk melakukan berbagai hal agar di tengah kenaikan harga ICP, konsumsi BBM bersubsidi tetap bisa dikendalikan.

Pertama, lakukan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi untuk mobil pribadi. Ini bisa dilakukan dengan cara penjatahan lewat system kartu atau lainnya. Kedua, harus ada kemajuan dari rencana konversi BBM ke BBG untuk transportasi umum. Ketiga, diversifikasi BBM harus terus dilakukan. Keempat, kerja keras untuk memberantas penyelundupan BBM. Kelima, penghematan anggaran K/L. Keenam, peningkatan lifting. Ketujuh, menggenjot penerimaan pajak. 

Berbagai langkah untuk menekan konsumsi BBM bersubsidi, jika dilakukan dengan ketat dan tindakan tegas, pasti akan berhasil. Di sisi lain, tambahan subsidi sebesar Rp 45 triliun sebagai konsekuensi BBM tidak dinaikkan, bisa diambil dari penghematan anggaran, tambahan penerimaan pajak, dan saldo anggaran lebih (SAL) yang mencapai Rp 93 triliun. Jadi, mengapa kenaikan harga BBM tidak digeser sampai tahun depan?

Sumber: BBM Vs Pertumbuhan Ekonomi (Investor Daily, 3 April 2012 07:51 WIB)
Next Previous Home
 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons