Selasa, 27 Maret 2012

Birokrasi Perlu Mencontoh Swasta

MENTERI Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar mengaku hampir 50% pegawai negeri sipil (PNS) yang mempunyai kompetensi umum belum berkualitas.

Rilisan terbaru Indonesia Corruption Watch (ICW) menempatkan PNS sebagai kelompok terbesar pelaku korupsi di tahun 2011.

Dua fakta tersebut bisa menggambarkan buruknya wajah birokrasi yang digawangi para PNS tersebut. Anehnya, potret buram wajah birokrasi masih kurang mencambuk pihak terkait untuk segera berbenah secara cepat. Padahal, Presiden SBY sendiri telah menyatakan secara terbuka tiga penghambat laju perekonomian Indonesia: birokrasi, infrastruktur, dan korupsi.


Disiplin PNS


Menjadi absurd, tuntutan reformasi birokrasi justru dimaknai secara dangkal, yakni "reformasi gaji", dengan program remunerasi an sich. Itu tidak salah, hanya saja masalah krusial yang perlu pembenahan segera adalah soal integritas dan mentalitas birokrasi. Faktanya, budaya korupsi, kedisiplinan, dan kinerja yang rendah, masih menghinggapi sebagian aparatur birokrasi.

Itu akan berimbas pada buruknya pelayanan birokrasi terhadap masyarakat. Masyarakat belum mendapat pelayanan secara mudah, murah, dan cepat, bila mengurus segala hal ke instansi negeri.

Berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah soal disiplin PNS masih terlalu lunak. Pameo yang berkembang: sulit memberikan sanksi kepada aparatur yang melanggar disiplin apalagi memecatnya. Sanksi dibuat bertingkat-tingkat dan rumit.

Pintu toleransi seolah dibuka lebar-lebar bagi pelanggar aturan. Contoh kecil, PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS terkesan sangat toleran terhadap perilaku membolos kerja. Pemecatan PNS "bisa" dilakukan bila telah membolos lebih dari 46 hari! Aturan ini bisa diakali PNS, yakni cukup membolos selama 10, 20, 30, bahkan 45 hari saja.

Bahkan, belum lama ini Mahkamah Agung baru akan memecat Hakim Abdurrahman yang telah mangkir kerja 14 bulan.

Bandingkan dengan instansi swasta, membolos 3—5 hari tanpa alasan jelas langsung dipecat tanpa pesangon. Di swasta semua sistem sudah tertata rapi disertai harga mati tanpa celah toleransi. Sebaliknya, di instansi negeri semua aturan hanya standar normatif di awang-awang.

Soal integritas personel, PNS juga perlu belajar dari swasta. Profesor Banyu Perwita dari perguruan tinggi swasta terkenal di Bandung dipecat "hanya" karena mencontek artikel orang dalam publikasinya di koran. Bandingkan dengan tiga dosen UPI Bandung (perguruan tinggi negeri) yang memplagiasi karya tulis untuk mendapatkan jenjang guru besar. Ketiganya "hanya" diancam Ditjen Dikti dengan penurunan pangkat!

Perilaku negatif sebagian PNS selain bersumber dari aturan yang longgar, juga disebabkan rekrutmen PNS yang sarat KKN.


Jam Kerja Minim


Pelayanan birokrasi kepada masyarakat juga harus segera dibenahi secara revolusioner. Selama ini masyarakat yang butuh pelayanan ibarat memasuki labirin yang rumit dan penuh ranjau pungutan. Aturan tentang pelayanan berbasis target seharusnya diberlakukan secara tegas. Ini untuk mengikis pungli akibat lambatnya pelayanan.

Jam kerja PNS di semua instansi dan daerah harus jelas. Saat ini jam kerja efektif PNS, terutama di daerah, masih terasa minim. Menjadi pemandangan umum pada jam kerja banyak PNS yang masih asyik ngobrol atau main game komputer di kantor.

Sering dijumpai pula PNS yang tidak berada di kantor pada jam kerja untuk sekedar melakukan aktivitas pribadi, seperti makan di warung, menjemput anak sekolah, membayar listrik, bahkan berbelanja di mal. Ini bisa lebih parah pada satuan kerja perangkat daerah yang tidak bersinggungan langsung dengan pelayanan publik.

Jumlah hari kerja instansi negeri perlu dimaksimalkan menjadi enam hari lagi, mengingat jam kerja harian sudah minim karena berbagai contoh perilaku di atas. "Hari Krida" setiap Jumat, yang sering dilacurkan menjadi hari untuk bersih-bersih dan olahraga tanpa kerja, hendaknya dihapus saja. Masih banyak waktu luang lain buat PNS untuk berolah raga dan bersih-bersih.

Bila hal-hal sederhana tersebut direalisasikan, niscaya negeri ini menjadi lebih produktif dan efisien. Reformasi birokrasi akan efektif bila dimulai dari perubahan sikap dan tabiat PNS pada hal yang mendasar, yakni mentalitas, bukan pada hal-hal yang rumit seperti selama ini terjadi. Bila Wamen PAN dan RB, Eko Prasojo, mengatakan, "Butuh waktu lama untuk mengubah budaya (negatif) birokrasi." Pertanyaannya, "Mau sampai kapan Indonesia seperti ini terus?"

Penulis

Danang Probotanoyo
Pusat Studi Reformasi Indonesia
Alumnus Universitas Gadjah Mada

Sumber: Birokrasi Perlu Mencontoh Swasta (Lampung Post, 27 Maret 2012 06:10 WIB)
Next Previous Home
 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons