Wednesday, April 4, 2012

Cara Stop Subsidi si Kaya (Padang Ekspres, 04 April 2012)

MESKI tertunda, bayang-bayang kenaikan harga BBM tetap membuat ”galau”. Heran, kenapa pemerintah seolah-olah terpaku pada hanya satu pilihan, yakni menaikkan harga untuk mengatasi makin beratnya subsidi BBM.

Harap diingat, pesan moral dari gagasan menaikkan harga BBM dan memberikan bantuan tunai kepada si miskin adalah bagaimana cara kenaikan harga BBM tersebut tak memberatkan si miskin. Juga, adanya kecaman bahwa 70 persen subsidi BBM ditenggak mobilmobil orang berpunya.

Artinya, pemerintah tak tega si miskin hidup makin berat karena subsidi BBM dikurangi. Pemerintah juga ingin si kaya tak lagi menerima subsidi lewat tangki mobil pribadinya. Artinya, si orang kaya harus mau menerima kondisi membeli BBM tanpa subsidi. Begitu bukan?

Dari landasan moral tersebut, perlu dicari pintu bagaimana si kaya tetap wajib mengembalikan subsidi BBM kepada negara. Di antara banyak ide yang beterbangan di masyarakat untuk mengatasi problem beratnya subsidi BBM, salah satunya adalah: menagih biaya subsidi BBM kepada pemilik mobil pribadi saat membayar pajak tahunan kendaraan bermotor.

Jadi, selain membayar pajak, mereka wajib membayar biaya subsidi BBM yang telah diminum mobilnya. Kita mengacu pada opini Sofyan Hendra Fatkhurrohman di halaman ini kemarin. Sebuah mobil pribadi 1.300 cc membeli premium Rp 50 ribu sehari atau Rp 1,5 juta per bulan. Harganya hanya Rp 4.500 per liter, padahal harga keekonomiannya sudah hampir dua kali lipat. Jadi, mobil tersebut minum subsidi APBN Rp 18 juta per tahun.

Nah, jumlah itulah yang ditagihkan kepada pemilik mobil tersebut. Katakanlah pajak kendaraan bermotornya Rp 2 juta ditambah Rp 18 juta. Memberatkan? Seharusnya tidak. Sebab, mereka seharusnya tidak berhak atas subsidi. Karena itu, kalau tak mau bayar, mobil tak boleh jalan. Dikandangkan di lapangan dan baru boleh keluar kalau ditebus dengan bayar utang subsidi BBM.

Bagaimana mengukur biaya subsidi per tahun? Pukul rata saja berdasar beban subsidi APBN dibagi jumlah kendaraan pribadi.

Sebab, kalau memakai ukuran pemakaian BBM per kendaraan, sangat repot. Agar adil, semakin besar cc-nya, semakin besar beban utang subsidi tahunannya.

Kalau mobilnya jarang dipakai? Tagihan subsidinya tetap. Itu konsekuensi.Mempunyai mobil berarti harus menyiapkan uang tagihan subsidi tahunan tersebut. Itu juga akan mengerem orang bernafsu punya mobil hanya untuk punya-punyaan dan mengerem orang mengoleksi mobil yang hanya nongkrong di garasi.

Nah, angkutan umum tetap disubsidi, boleh beli premium atau solar Rp 4.500 per liter. Dengan begitu, diharapkan angkutan umum makin baik dan muncul persaingan untuk memperbaiki pelayanan.

Bukankah kita ingin punya angkutan umum yang beradab? 

Dengan kebijakan tegas (ya, tegas Pak SBY) menagih utang subsidi ke pemilik kendaraan pribadi yang kaya, keadilan subsidi BBM bisa tercapai. Tak perlu bingung menaikkan harga setiap harga minyak dunia naik. Juga, tak perlu perdebatan kebijakan yang memicu curi start naiknya harga bahan pokok yang berarti inflasi besar. Tak perlu pula repot dengan para penimbun.

Masak orang kaya mau demo minta subsidi? Masak mahasiswa dan buruh mau demo untuk mereka? (*)

[ Red/Redaksi_ILS ]

Sumber: Cara Stop Subsidi si Kaya (Padang Ekspres, 04 April 2012 10:06 WIB)
Next Previous Home
 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons