Thursday, February 2, 2012

Century Gate & Big Fish Mafia Pajak Bisa Seret Istana

JAKARTA - Bangsa kita Keluar Dari Kandang Singa Masuk ke Mulut Buaya Betina. Gerakan-gerakan untuk menjatuhkan pemerintahan SBY – Boediono terus bergulir, namun silang pendapat tentang proses melengserkan pemerintahan dan memersatukan barisan kearah itu menjadi problematik tersendiri. Semua pergerakan sepakat untuk menjatuhkan pemerintahan yang ada , namun masih sebatas diskusi-diskusi. Apalagi tidak adanya atau belum terlihat tokoh central yang akan “dijagokan”. Kebohongan SBY tentang tidak adanya laporan Sri Mulyani soal bailout Bank Century pun diungkap.

Proses pengusutan terhadap Presiden SBY sebenarnya sudah cukup dan bisa dikatakan selesai. Niat kita itu adalah menjatuhkannya!. Cuma satu tesisnya, adalah umat Islam sebagai bagian dari Amar Makruf Nahi Munkar tidak ada yang lain. Demikian dikatakan Misbakhum tokoh Partai Keadilan Sosial (PKS).

“Kalau kita keluar dari koridor Amar Makruf Nahi Munkar kita tidak mendapatkan apa – apa. Hanya nafsu”, ungkapnya dalam diskusi yang berlangsung di aula Pusat Kajian Strategi Politik & Pemerintahan, Gedung GPMI di Ciracas, Jakarta Timur, beberapa waktu silam.

Diskusi tersebut juga dihadiri oleh para tokoh-tokoh pergerakan dan LSM diantaranya Achmad Sumargono, Muhammad Al Chatab,Yose Rizal, Erlangga Msc, Munarwan, Gumay, Dr.Zulfahmi, Cholil Badawi dan lainnya.

Pembicara dalam diskusi yang bertajuk membedah “Kasus Century dan Bank Mandiri” itu adalah Misbakhum dan Sasmito Hadinagoro, Ketua Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara (LPEKN) yang juga Sekjen Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia (APPI).

Sebagai pembicara pertama dalam diskusi itu,  Misbakhun mengatakan, kejatuhan Bung Karno dan lengsernya Pak Harto komponen utamanya adalah mahasiswa.

“Tetapi untuk kali ini, tesis utama yang bisa menjatuhkan SBY itu ialah Gerakan Umat Islam”, tegas Misbakhun.

Namun demikian, Ketua Lembaga Penyelidikan Dan Ekonomi Keuangan Negara (LPEKN) yang juga Sekjen Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia (APPI) Sasmito Hadinagoro yang bertindak sebagai pembicara kedua mengingatkan agar kita semua jangan terjebak.

“Saya perlu garis bawahi jangan sampai Bapak-Bapak para Tokoh Islam ini nanti lupa. Keluar dari mulut singa masuk ke mulut Buaya betina. Kalau singa itu tidak terlalu berbahaya, tapi buaya betina kalau menelan habis semua” , tegas Sasmito.

Dikatakan, bukan tidak mustahil jikalau Bung Karno dan Pak Harto yang 32 tahun bisa jatuh karena people
power maka kalau Bola Panas century dan Big Fish Mafia pajak masuk ke Istana, SBY juga akan bisa jatuh oleh people power.

Jangan sampai hari ini kita jatuhkan SBY besok pagi secara kontitusional Boediono naik tangga menggantikan
SBY. Soalnya pada kasus Pak Harto, secara konstitusional Habibie anak emasnya Pak Harto akhirnya naik tangga menggantikan Pak Harto. Kalau Boediono naik menggantikan SBY maka kemudian “karpet merah” digelar Boediono untuk menghantarkan Sri Mulyani menjadi Presiden dan ini sama halnya kita akan mempersulit keadaan bangsa kedepan.

“Kalau ada yang mengatakan menjatuhkan SBY satu paket dengan menjatuhkan Boediono maka saya mengatakan: Fine” , tegas Sasmito Hadinagoro.

Namun harus kita ingat, lanjut Sasmito, kejahatan yang dilakukan oleh Boediono bukan hanya satu kali ini saja dan apa yang disampaikan oleh pembicara pertama saudara Misbakhum tentang Century harus kita sambut baik.

Dikatakan Sasmito, mengenai kasus Bank Century sudah lebih dari 2 tahun ini menjadi gerakannya untuk mengungkapkan kejahatan tersebut diantaranya menulis buku tentang "Bola Panas Century". Di majalah GARDA juga saya tuliskan wawancara imajiner dengan Pak Harto yang mengupas tentang Century.

Juga lewat rod show to Kampus membedahi kasus Century dan Mafia Pajak dengan judul “Memberantas Tuntas Pornografi Keuangan Negara dari Atas”.

Sudah hampir 10 universitas di Indonesia melakukan diskusi publik yang dihadiri oleh mahasiswa dengan pembicara Sasmito Hadinagoro dan tokoh-tokoh nasional seperti Dr.Rizal Ramli, Bambang Soesatyo, Lily Wahid, Saurip Kadi dan lainnya.

Bank Mandiri

Dikatakan Sasmito Hadinagoro, dugaan manipulasi pajak besar-besaran Bank Mandiri (BM) senilai Rp 2,2 triliun menyeret mantan Menteri Keuangan Boediono, sekarang Wakil Presiden.

“Ada crime policy melalui rekayasa sistemik penyisipan pasal, sehingga ada penghapusan pajak senilai Rp 2,2 triliun. Negara, bahkan masih dirugikan dengan pemberian restitusi pajak senilai Rp 363 miliar kepada Bank Mandiri.” Katanya.

Saat itu (2002-2003) Bank Mandiri berencana go public melalui mekanisme IPO (Initial Public Offering—pelepasan saham perdana). Penghapusan tersebut dilakukan untuk merekayasa agar pembayaran pajak Bank Mandiri lebih rendah dari yang semestinya. 

Ketika bank negara terbesar itu melakukan IPO, untuk membayar pajaknya menggunakan nilai pembukuan bukan nilai pasar.  Namun prospektus yang ditawarkan menggunakan nilai pasar agar sahamnya menarik.

Menurut Sasmito, sebagai penguasa yang punya wewenang di bidang pemasukan Negara, Boediono membuat kebijakan yang seolah-olah dapat dibenarkan secara hukum. Padahal yang terjadi kecerobohan-kecerobohan yang diduga dilakukan dengan sengaja, sehingga membobol keuangan negara. Sebab yang mereka lakukan saat itu penghapusan pembayaran pajak BM, sehingga negara dirugikan sebesar Rp 2,2 triliun.

“Kasus ini jelas big fish, jauh lebih besar ketimbang kasus Gayus Tambunan (GT), tetapi luput dari perhatian penegak hukum,” kata Sasmito, pendiri dan ketua Lembaga Penyelidikan Ekonomi Dan Keuangan Negara (LPKEN).

Lebih lanjut Sasmito mengungkapkan, fenomena GT terjadi karena dia merasa tidak punya beban melakukan kejahatan pajak, mungkin melihat bos-bosnya di Ditjen Pajak dan Departemen Keuangan berbuat kejahatan (white collar crime) yang jauh lebih besar.

Apa yang dilakukan GT hanya kejahatan gratifikasi, menerima imbalan uang sebagai bentuk ucapan terima kasih. Sedangkan yang dilakukan oleh bos-bosnya crime policy (kejahatan kebijakan). Mereka melakukan rekayasa sistemik dalam konteks kejahatan kerah putih untuk membobol keuangan negara.

SBY Pembohong

Dalam persentasenya membedah kasus BankCentury, Misbakhun mengatakan bahwa dia tidak mengungkapkan sesuatu yang anarkis, tapi mengungkapkan sesuatu yang utama, yakni kebohongan SBY.

Dikatakan, sebagai anggota tim 9 Pansus Bank Century DPR RI sejak awal menyebutkan adanya keterlibatan SBY disitu. Persoalan penelusuran pengusutan kasus bailout Bank Century tidak cukup berhenti sampai ke Boediono dan Sri Mulyani.

“Sejak hari pertama persidangan kasus bailout Bank Century, naluri saya sebagai orang akuntan dan auditor mengatakan bahwa tidak mungkin Sri Mulyani dan Boediono semata yang melakukan itu”, kata Misbakhum.

Dikatakan, kalau kita melihat kasus bailout Century adalah sebuah konstruksi besar, konspirasi besar pemegang kekuasaan yang menggunakan segala hal supaya konspirasi ini berjalan lancar dengan menggunakan Undang – Undang Negara.

“Konspirasi ini berjalan seakan – akan tidak ada pelanggaran hukumnya, tetapi Allah Maha Besar, semua rekayasa manusia tidak ada yang sempurna. Begitu DPR mengeluarkan opsi C, SBY mengeluarkan pidato tanggal 4 maret 2010. Ini salah satu bukti SBY berbohong”, tegas Misbakhun.

Dalam pidato yang disiarkan oleh seluruh media TV itu, SBY mengatakan bahwa saat pengambilan keputusan penyelamatan Bank Century dia sedang berada di luar negeri.

“Saya memang tidak dimintai keputusan dan arahan. Saya juga tidak memberi instruksi atas pengambilan kebijakan tentang ihwal itu – antara lain karena pengambilan keputusan KSSK berdasarkan Perpu Nomor 4 tahun 2008, memang tidak memerlukan keterlibatann Presiden. Meskipun demikian, saya dapat memahami mengapa keputusan penyelamatan itu dilakukan. Tidak cukup hanya memahami, saya pun membenarkan kebijakan penyelamatan Bank Century. Pada putusan tentang penyelamatan Century di tetapkan, saya sendiri pada saat itu sedang menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri yakni untuk menghadiri Konferensi di Amerika Serikat dan APEC di Peru”, .kata SBY sebagaimana dikutip Misbakhun.

Menurut Misbakhum, kalau Presiden mengatakan bahwa dia tidak pernah di lapori, itu adalah bohong. Dari file data yang ada dan tertulis, Sri Mulyani yang ketika itu menjabat Menteri Keuangan telah menginformasikan dan menyampaikan permasalahan ini kepada Presiden SBY.

Saat terakhir Presiden SBY mau melakukan perjalanan dinas ke San Francisco USA, Sri Mulyani menyampaikan laporannya, namun belum ada keputusan. Kemudian, Sri Mulyani menyusul Presiden SBY dan bertemu di Washington DC dan dalam kesempatan breakfeast Sri Mulyani di suruh pulang lebih cepat oleh Presiden untuk memutuskan Bailout Bank Century pada tanggal 21 November 2008.

“Hal ini merupakan bukti kebohongan SBY”, tegas Misbakhun.

Dikatakan, masyarakat perlu mengetahui bahwa proses Bailout Century adalah proses yang panjang dimulai dari tanggal 13 November 2008 dengan agenda rapat KSSK. Sebelumnya sudah ada sampai pada tanggal 24 juli 2009, dengan nilai PMS (Pernyataan Modal Sementara) Rp600 miliar lebih itu Bailout terakhir dikucurkan.

Setelah Pemilu Presiden selesai, tanggal 24 juli 2008, mulai terjadinya proses penggenapan Rp 6, 7 Triliun Bailout tunai dari Bank Indonesia kepada Bank Century. Dalam hal ini, Sri Mulyani sudah mengirim surat kepada Presiden tertanggal 25 November 2008.

“Hanya sedikit politisi di senayan, sampai tidak ada yang membaca keterkaitan surat – surat itu dimana kesalahan SBY dan letak kebohongannya”, tegas Misbakhun.

Dalam surat Sri selalu menggunakan PERPU NO. 4 mengenai JPSK, PERPU NO. 4 ini tanggal 18 Desember 2008 sudah ditolak sama DPR. Ketika PERPU ditolak, Bailout itu berikutnya tidak mempunyai dasar hukum, Bailout itu berlangsung mulai tanggal 21 November 2008 sampai 24 Juli 2009. Surat yang di tandatangani oleh Sri Mulyani dan Budiono tersebut, tembusannya ke Menteri Sekretariat Negara, Menteri BUMN, Sekretaris Departemen Keuangan dan Sekretaris KSSK. Dilampiran surat tersebut, notulensi rapat, pendapat para peserta rapat semuanya ada.

Surat yang kedua tertanggal 4 Februari laporan perkembangan penanganan Bank Century sangat rahasia kepada Bapak Presiden. Hebatnya Sri Mulyani kalau dia mau menjerat bersama – sama, dia mengingatkan kembali kepada Presiden bahwa dia pernah mengirim surat yang pertama, perihal penyampaian foto copy terlampir, nyatanya Sri Mulyani tidak mau dikorbankan sendirian.

Parahnya lagi, adanya termin permintaan dari Gubernur BI yang pada saat itu dijabat oleh Budiono dan dilaporkan kepada Presiden, dengan lampiran surat tertulis tertanggal 20 November 2008, ini merupakan kesalahan fatal.

Sri Mulyani dalam surat yang ketiga kembali mengingatkan surat yang pertama dan suratnya yang kedua. Artinya apa, dia telah menunjukkan kronologis bahwa selalu lapor kepada Presiden. Selama ini konstruksi pansus itu sudah selesai, untuk memberi pelajaran kepada SBY. Pansus juga dinilai telah gagal dalam mengkonstruksi SBY dari bawah. Laporan Sri Mulyani adalah Teknis, Konferhensif, dan menyeluruh terhadap SBY, semua Historycall mengenai pengambilan keputusan itu diceritakan dan dilaporkan kepada Presiden. Dia rapat dengan siapa, KSSK rapat dengan siapa, BI rapat dengan siapa, itu semua dilaporkan oleh Sri Mulyani.

Teknical, pertimbangan–pertimbangan teknis perbankannya semua dilaporkan Sri Mulyani kepada Presiden. Jadi, kalau ada orang yang mengatakan Presiden tidak berbohong dan masih membiarkannya menjalankan pemerintahaan ini sampai 2014, itu ada yang salah dalam Republik ini. 

“Saya tidak berbicara secara analisis, melaikan berdasarkan fakta yang ada”, kata Misbakhun.

Dikatakan juga, Boediono didengarnya dijebak oleh anak buahnya, sementara Sri Mulyani mengatakan dia dijebak oleh Boediono. “Kalau menurut saya, tidak ada yang di jebak, karena apa, mereka menjalankan perintahnya SBY.”, tegas Misbakhun.

Mereka berdua ini terlibat dalam sebuah konspirasi besar bersama–sama Bank Cash Bank untuk melakukan Bailout, ini sudah sangat jelas, kesalahan ini sangat jelas, dasar pengambilan keputusannya salah yang dibuat dan dikoreksi oleh Bank BI sendiri.

Hal ini yang dibawa – bawa oleh Sri Mulyani sampai kelaporan, artinya kesalahan Bailout itu dilaporkan kepada SBY, sampai tiga kali Sri Mulyani mengirim surat kepada SBY, yang tertera di semua suratnya kalimat “Sebagaimana Bapak Presiden Maklum”. Karena Bapak Presiden memaklumi bailout itu diputuskan. Perihal permohonan fasilitas repo asset, disebutkan bahwa Bank Century itu minta satu triliun rupiah, itupun permintaannya secara bertahap yang ditandatangani oleh direktur Bank Century Hermando Hasan Muslim.

Untuk mengimplementasikan permohonan repo asset ini, maka Bank Indonesia membuat akte notaris, Budiono memerintahkan tiga orang eselon II di Bank Indonesia yakni Dedi Dulaiman Yusuf (Kepala Direktur), Sugeng (Kepala Biro), Dodi Budi Waluyo (Kepala Biro di pengelolaan Pengawasan Moneter), dan Deputi Gubernur BI Budi Mulya.

Mereka bertiga dipanggil untuk menjalankan perintahnya Budiono, berdasarkan surat kuasa Gubernur BI 658SL/K.GBI tanggal 14 November 2008. Tadi disebutkan dalam surat 638 dan 658 yang permohonannya tentang repo asset, tetapi oleh BI dimanipulasi seakan – akan juga dalam permohonan LPJP.

“Pihak Bank Century yang dikomandoi Hermando Hasan Muslim tidak pernah meminta FPJP itu, ini bukti hukum. Kalau KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) belum menemukan unsur Tindak Pidana Korupsi, aneh sekali rasanya”, demikian Misbakhum. (ed/AE/M/MIP)

Sumber: Century Gate & Big Fish Mafia Pajak Bisa Seret Istana (Rima News, 2 Februari 2012 11:24 WIB)

Lampiran:
Next Previous Home
 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons