Senin, 26 Maret 2012

Kebangkrutan karena Birokrasi

Sejumlah kabupaten dan kota di Aceh mengalami kebangkrutan anggaran karena birokrasi yang terlalu gemuk, mismanajemen, dan tekanan politik lokal.

Kasus birokrasi yang terlalu gemuk, mismanajemen, dan tekanan politik lokal yang bersifat transaksional di Aceh sekaligus menyingkapkan perilaku birokrasi secara keseluruhan di Indonesia. Kebangkrutan anggaran di sejumlah kabupaten dan kota di Aceh mengisyaratkan secara nyata betapa birokrasi di Indonesia tidak efisien dan efektif, bahkan menjadi sumber kebangkrutan anggaran.

Sekadar ilustrasi, Pemerintah Kabupaten Pidie mengalami defisit hingga Rp 34 miliar. Defisit terjadi, antara lain, karena birokrasi yang gemuk. Sebesar 83 persen dari Rp 710 miliar anggaran dikatakan habis untuk gaji dan biaya operasional pegawai. Alokasi dana pembangunan sangat kecil. Hampir semua 18 kabupaten dan lima kota di Aceh mengalami persoalan kebangkrutan anggaran. Gaji pegawai menjadi sulit dibayar dan terpaksa meminta bantuan pemerintah provinsi atau pemerintah pusat, termasuk meminjam dari bank.

Lebih memprihatinkan lagi, hasil kerja kaum birokrat tidak seimbang dengan dana besar yang dikeluarkan. Produktivitas sangat rendah dengan kemampuan manajemen yang sulit diandalkan. Dosen ekonomi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Said Muhammad, pekan ini, mengungkapkan, banyak program kegiatan diagendakan tidak berdasarkan dana yang tersedia. Mismanajemen ini membuat defisit dan terpaksa meminjam.

Persoalan birokrasi yang tidak efisien dan efektif diperburuk oleh tekanan politik lokal yang bersifat transaksional. Kepala Biro Hukum dan Humas Pemerintah Provinsi NAD Makmur mengakui, tekanan politik lokal, terutama dari legislatif, membuat program pembangunan tidak efisien. Kasus di Aceh sesungguhnya menggambarkan persoalan birokrasi Indonesia secara keseluruhan.

Birokrasi belum menjalankan fungsi pelayanan dengan baik, efektif, dan efisien. Sudah muncul berbagai keluhan tentang birokrasi Indonesia yang korup. Persoalan akan bertambah runyam jika kinerja kaum birokrat tidak segera diperbaiki. Atas dasar itu, makin kuat desakan untuk mereformasi birokrasi. Sampai sekarang reformasi birokrasi masih sebatas wacana, belum ada terobosan besar.

Sudah menjadi keprihatinan luas, alokasi anggaran untuk gaji dan dana operasional pegawai jauh lebih besar ketimbang untuk pembangunan. Anggaran pembangunan yang sudah terbatas sangat rawan pula dikorupsi. Birokrasi yang semestinya bertugas dan bertanggung jawab mengamankan anggaran, dalam kenyataannya justru menjadi sumber kebangkrutan keuangan daerah dan negara.

Gabungan persoalan birokrasi yang terlalu gemuk dan mismanajemen, ditambah dengan tekanan politik lokal yang bersifat transaksional dan koruptif, merupakan hambatan besar bagi upaya mendorong kemajuan Indonesia. Reformasi birokrasi sangatlah mendesak sekalipun sulit. (tajuk kompas)

Sumber: Kebangkrutan karena Birokrasi (Direktori Aparatur Negara Bappenas, 26 Maret 2012)
Next Previous Home
 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons