Sabtu, 10 Maret 2007

Membangun Empati Polisi Masyarakat

DOKTRIN polisi berbeda dari doktrin tentara. Tentara "menghancurkan" (musuh), polisi "melindungi" (kawan). Bagi polisi, kekerasan hanya dibenarkan dalam situasi sangat berbahaya, menekan, dan sangat mengancam, terutama ancaman pembunuhan.

Dalam tataran itulah, pentingnya empati polisi-masyarakat, mengingat watak keras sebagian warga masyarakat gampang mengancam fisik polisi. Untuk itu, diperlukan kematangan rasio polisi.

Penggunaan rasionalitas, jauh lebih diandalkan. Konsekuensinya, Polri yang bertugas harus mampu "menyayangi" sasaran pelayanannya.

Konotasi "menyayangi" adalah memosisikan diri sebagai bagian dari warga masyarakat yang dilayani. Posisi demikian, bisa disebut sebagai empati.

Empati polisi-masyarakat dapat diwujudkan manakala keduanya sama-sama memerankan diri sebagai budak hukum, dalam konteks apa pun. Termasuk dalam konteks kekuasaan (lembaga) negara di satu sisi, dan konteks kekuasaan publik di sisi lain.

Membangun empati polisi-masyarakat, mengharuskan setiap anggota Polri, apalagi secara kelembagaan resmi, tidak menerapkan cara-cara propaganda. Di era Orde Baru, teknik pendekatan propaganda terbiasa diterapkan alat negara, termasuk Polri.

Polri dan PNS yang bekerja dilingkungan Polri tidak boleh merasa superior dibanding objek yang dilayaninya, sesuai dengan amanat hukum, yang biasa disebut diskresi. Harap diingat, sejauh apa pun "kelebihan" diskresinya, polisi tetap bukan warga negara kelas satu.

Pengawasan Masyarakat

Polisi adalah warga negara biasa. Kelebihannya oleh hukum, dibolehkan melengkapi diri dengan alat atau persenjataan pelumpuh, pembunuh, juga pemusnah sejumlah orang, atau peralatan lain. Bahkan, kendati tidak ideal, hukum pun membolehkan polisi menggunakan pendekatan coersive (memaksa), walau sesungguhnya objek pelayanannya (terutama masyarakat) meminta polisi memakai cara-cara persuasif atau membujuk.

Dalam kerangka itulah, (seharusnya) lembaga Polri mendahulukan kegiatan yang bertujuan membentuk keserasian, keselarasan, dan keseimbangan publiknya. Mengarah ke hal itu, baik secara kelembagaan maupun personel, lembaga dan anggota Polri tidak boleh dikesankan sebagai "di atas angin". Polri harus dapat membumi, terutama dengan meniadakan penyalahgunaan wewenang, menerapkan secara keliru diskresinya, serta sikap dan tindakan lain yang bertentangan dengan UU 2/2002 tentang Polri.

Karenanya, "rasa tinggi hati" anggota Polri dan PNS yang bekerja di lingkungan Polri seharusnya dihindarkan sedini mungkin. Di samping perlunya tekad pimpinan dan segenap anggota Polri di mana pun mereka bertugas, untuk membuka seluas mungkin pengawasan masyarakat terhadap Polri. Baik lewat Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), maupun secara langsung.

Penjabaran doktrin polisi "melindungi" (kawan) yang merupakan landasan terbentuknya empati polisi-masyarakat secara timbal balik, dipermudah dengan aktualisasi pengawasan publik terhadap Polri. Itu karena masyarakat adalah pembayar pajak, yang sebagian digunakan untuk membiayai keperluan Polri.

Dari hal itu, empati polisi-masyarakat merupakan keharusan (tan kena ora), bila Polri benar - benar ingin "menyatu" dengan masyarakat. Juga sebagai prasyarat mutlak pembentukan kehendak masyarakat memperoleh pelayanan sepenuh hati dari Polri.(68)

Penulis

Novel Ali
Dosen Fisipol Undip; anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)

Sumber: Membangun Empati Polisi Masyarakat (Suara Merdeka, 10 Maret 2007)
Next Previous Home
 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons