Kamis, 16 Agustus 2007

Menakar Kemerdekaan Ekonomi Indonesia

Ada sikap syukur yang mendalam saat saya mengetahui Prof Dr Mubyarto menulis buku Ekonomi Terjajah, beberapa saat sebelum buku John Perkins berjudul Confessions of an Economics Hit Man beredar luas di Indonesia sekitar 2002.

Kenapa? Karena jauh sebelum istilah itu digunakan Prof Mubyarto, saya sudah menyampaikannya dalam berbagai forum akademis di pelbagai perguruan tinggi negeri dan swasta di tanah Jawa.

Setelah buku Perkins itu beredar luas, jauh lebih berpengaruh dari buku Ekonomi Terjajah, masyarakat tentu berpikir indikator apa yang menunjukkan bahwa perekonomian suatu bangsa itu terjajah terutama setelah Indonesia di intervensi dan disusupi?

Kritisnya sikap masyarakat itu, terutama kalangan kampus, sesungguhnya disertai dengan gugatan pertanyaan, siapa yang membuat ekonomi Indonesia terjajah. Untuk menjawab siapa yang menjajah dan siapa kaki tangan penjajah ekonomi itu, indikator yang menunjukkan perekonomian suatu bangsa terjajah perlu dikemukakan lebih dulu.

Kalau membaca buku-buku Anthony Sampson, Amartya Sen, Joseph E Stiglitz, Michael Hudson, Dan Briody, Brad Simpson, Jeffrey Sachs, Noam Chomsky, Robert Gilpin, Ravi Batra, Steven Hiatt, Sritua Arief, Hartojo Wignjowijoto, dan Sri Edi Swasono, maka suatu perekonomian disebut terjajah diukur lima indikator. Pertama, kepemilikan sumberdaya, produksi dan distribusi. Kedua, bagaimana suatu bangsa memenuhi kebutuhan sektor pangan, enerji, keuangan, dan infrastruktur. Ketiga, pasar domestik untuk kebutuhan primer dan sekunder dipasok siapa dan siapa yang mendominasi. Keempat, apakah suatu pemerintahan mempunyai kemerdekaan dan kebebasan mengambil kebijakan ekonomi dan terlepas dari pengaruh penguasa ekonomi dunia. Kelima, bagaimana sumber-sumber pendanaan APBN, dan apakah APBN memberikan hak-hak ekonomi sosial budaya.

Model Amerika

Menjelang Orde Lama berakhir dan di awal-awal Orde Baru berkuasa, ada hal yang menarik. Kenapa pada era Soekarno ladang minyak di Riau yang dikuasai dan diproduksi Caltex tidak termasuk yang dinasionalisasi dan apa yang melatar belakangi ladang emas di Irian Jaya diberikan ke Freeport. Dua pertanyaan ini terjawab bahwa tidak mungkin urusan ekonomi terutama yang berkaitan dengan sumberdaya terpisah dan bebas pengaruh urusan politik.

Kini setelah sembilan tahun Indonesia “memenuhi anjuran” dan mengadopsi model politik Amerika, sumber daya ekonomi Indonesia –pertambangan, perkebunan, properti— dikuasai, diproduksi dan akhirnya dinikmati oleh pihak asing. Kondisi ini tidak banyak berbeda saat Indonesia dibawah jajahan VOC, hanya dulu VOC lebih fokus pada hasil bumi (perkebunan) dan mulai beralih ke pertambangan setelah memasuki abad 20.

Demikian juga dengan siapa produsen dan distributor barang dan jasa primer dan sekunder. Ukurannya terlihat pada banyaknya jumlah perusahaan asing dari 200 korporasi besar di Indonesia, yakni sekitar 70%. Kini bukan saja perusahaan distribusi seperti Unilever yang berjaya, perusahaan logistik pun didominasi asing. Lihatlah Fedex dan DHL serta tuntutan meliberalisasi sektor ini.

Indikator kedua soal ketergantungan Indonesia pada impor enerji (minyak mentah/crude oil maupun minyak olahan/oil product), impor bahan pangan (beras, gula, kedelai), ketergantungan pada modal asing dan dominannya asing di sektor keuangan (bank, asuransi, jumlah dana di pasar modal dan perusahaan sekuritas), dan dominannya asing dalam memiliki, membangun, dan mengelola proyek infrastruktur (enerji, telekomunikasi dan transportasi).

Secara umum, masyarakat awam paham bahwa enerji dan telekomunikasi dikuasai asing. Tetapi begitu  masuk ke sektor transportasi, kening langsung berkerut. Secara sistemik hal ini terstruktur sejak upaya Jepang “merayu” Indonesia membangun infrastruktur transportasi (underpass, flyover, double-double track, Jakarta Monorail, Subway) melalui utang luar negeri hingga ke strategi memasarkan sepeda motor, mobil, dan industri manufkatur lainnya. Ini membuktikan, sistem dan strategi transportasi kita ditentukan oleh Jepang. Lihatlah jalan raya, home appliance, juga mesin-mesin pengolahan nyaris 90% berasal dari Jepang. Penguasa kedua bidang transportasi adalah AS dengan strategi Low Cost Carrier untuk industri penerbangan.

Banyak orang tidak sadar bahwa strategi ini sebenarnya telah mentransfer surplus perekonomian nasional ke AS disebabkan pemerintah Indonesia gagal membangun dan menyediakan layanan transportasi publik. Untuk industri perkereta-apian bahkan pemerintah gagal merawatnya sehingga banyak terjadi kecelakaan KA.     

Karena pada hakekatnya perilaku ekonomi selalu serakah, maka wujud nyata kelembagaannya adalah kartel bila tidak memonopoli. Itu berarti penguasa sektor enerji, pangan, keuangan, industri manufaktur tidak akan rela melepas barang atau jasanya melalui pihak lain. Dengan berbagai strategi dan model, mereka membangun kelembagaan sehingga produsen barang dan jasa primer dan sekunder di tangan mereka. Itulah yang nampak pada industri migas, telekomunikasi, dan transportasi. Artinya indikator ketiga pun dikuasai oleh asing.      

Jika pada era Orba liberalisasi perekonomian masih malu-malu, maka setelah reformasi Konsensus Washington malah menjadi sumber utama inspirasi kebijakan. David CL Nellor, mantan Kepala Perwakilan IMF di Indonesia tegas-tegas menganjurkan agar Indonesia menerapkan liberalisasi, privatisasi, dan disiplin fiskal. Katanya dalam sebuah wawancara di sebuah harian di Jakarta menjelang akhir tugasnya, jika Indonesia kesulitan pendanaan APBN, terbuka peluang besar melakukan pinjaman luar negeri, menerbitkan SUN, dan privatisasi. Anjuran Nellor ini sekadar membuktikan bahwa kebijakan ekonomi Indonesia yang diterapkan sejak liberalisasi perbankan Juni 1983 dan Oktober 1988 sebenarnya bersumber dari “anjuran” IMF, Bank Dunia, ADB, dan negara-negara yang menjadi lintah darat (kreditor).

Anjuran itu pula yang menegaskan bahwa daulat ekonomi Indonesia di tangan mereka. Lihatlah berapa banyak UU yang dibuat dengan “naskah akademik” dari mereka. UU Kelistrikan, UU Migas, UU Sumberdaya Air, UU BUMN, UU Keuangan Negara, UU Lembaga Penjaminan Simpanan merupakan sebagian bukti dari kuatnya cengkeraman mereka.

Neo Liberal

Indikator kelima adalah sumber pendanaan APBN. Jika Presiden SBY menyatakan Indonesia tidak menerapkan ekonomi neoliberal pada peringatan Hari Koperasi 12 Juli 2007, justru Kepala Badan Analis Fiskal Depkeu Anggito Abimanyu pada 13 Juli 2007 menjelaskan indikator-indikator ekonomi neoliberal --penguasaan modal asing pada pasar modal, SUN, privatisasi dan utang luar negeri-- yang meningkat.

Memang prosentase utang luar negeri terhadap PDB menurun menjadi sekitar 38%. Tapi dengan kebijakan ekonomi lainnya, seperti menengadahkan tangan kepada investor asing untuk pembangunan infrastruktur didukung makin meningkatnya kepemilikan asing pada SUN, maka dana APBN sebenarnya tergantung pada model neoliberal.

Dampaknya adalah APBN tidak akan mampu memenuhi hak-hak rakyat atas pendidikan, kesehatan, perumahan, pekerjaan, dan layanan publik yang baik. Dalam konteks ini bisa disimpulkan, pembangunan ekonomi tidak akan bermakna jika transformasi sosial (banyaknya penduduk yang menyelesaikan program wajib belajar 9 tahun, tingkat kecerdasan masyarakat, rendahnya angka kematian bayi dan ibu, usia harapan hidup, dan permukiman yang layak dan sanitasi publik yang sehat) bukan merupakan buah utama pembangunan ekonomi.   

Tak patut meratap jika ternyata takaran itu menunjukkan kita memang belum berdaulat secara ekonomi. Yang dibutuhkan justru kerjasama masyarakat guna mengembalikan modal sosial yang telah diluluhlantakkan kaum neoliberal. Dan itu berarti kita membutuhkan pemimpin yang menjalankan komitmennnya menegakkan UUD 1945.

Penulis

Ichsanuddin Noorsy
Tim Ahli Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM

* Tulisan ini dimuat di harian Investor Daily, Kamis 16 Agustus 2007 02:07:58 WIB.

Sumber: Menakar Kemerdekaan Ekonomi Indonesia (Koalisi Anti Utang, 16 Agustus 2007)
Next Previous Home
 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons