Sabtu, 21 April 2012

Menantikan Akhir Cerita RUU Pendidikan Tinggi

  1. Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan
  2. Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan Negara wajib membiayainya
  3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang (Pasal 31 ayat 1-3 UUD 1945 amandemen)
Cita-cita founding fathers negeri ini terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia tercantum secara eksplisit dalam pembukaan konstitusinya. Artinya, secara otomatis cita-cita inilah yang menjadi landasan pemerintah hari ini dalam merumuskan arah gerak Indonesia.

Salah satu tujuan keberadaan negara ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya negara melalui pemerintah wajib memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh generasi bangsa untuk mengenyam pendidikan demi menjadi bangsa cerdas. Bangsa yang cerdas adalah bangsa yang mampu memanfaatkan segala potensi yang dimilikinya, baik itu SDM maupun SDA untuk kebaikan negerinya sendiri. Bangsa yang cerdas memiliki kedaulatan penuh atas negerinya, tidak diintervensi oleh negara lain.

Itulah tujuan hakiki dari pendidikan Indonesia. Sesuai dengan amanah konstitusi tersebut, Pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional guna mencapai tujuan pendidikan Indonesia.

Namun, dalam keberjalanannya, terjadi pengkhianatan terhadap amanah konstitusi, terhadap janji kemerdekaan. Saat Indonesia bergabung dengan WTO dan menandatangani kontrak GATS (General Agreement on Trade in Services) di tahun 2005, di sana, Indonesia sepakat meliberalisasi 12 sektor jasa termasuk salah satunya adalah Education Services. Meliberalisasi artinya menjadikan sektor pendidikan sebagai komoditas perdagangan.

Sebagai konsekuensi dari perjanjian tersebut, berbagai cara dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk meliberalisasi pendidikan Indonesia melalui Undang-undang sebagai payung hukum yang legal formal. Sejarah telah mencatat bahwa Undang-undang BHP yang mendukung liberalisasi pendidikan pernah diberlakukan di negeri ini. UU tersebut memandang pendidikan sebagai private goods, alih-alih sebagai public goods yang merupakan tanggung jawab penuh pemerintah. Maka berhembuslah isu otonomisasi dengan dalih efektivitas dan efisiensi kinerja perguruan tinggi. Padahal, di balik itu terdapat bentuk pengalihan tanggung jawab terhadap pendidikan dari pemerintah ke masyarakat.

Pasca ditolaknya Undang-undang nomor 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan oleh Mahkamah Konstitusi hingga sekarang, payung hukum pendidikan mengalami status quo. Kini, DPR tengah menggodok UU Dikti sebagai payung hukum bagi pendidikan tinggi. Setelah mengalami beberapa pembaharuan draft, rencananya UU ini akan disahkan pada tanggal 10 April 2012 yang lalu. RUU ini masih mengandung nilai-nilai liberal yang mengkebiri peran pemerintah dan mengkorporasikan pendidikan tinggi.


Berikut beberapa poin yang menjadi catatan untuk Draft per 3 April 2012:


1. Perguruan Tinggi Berbadan Hukum, Apa bedanya dengan UU BHP yang ditolak?


Tertera dalam pasal 66:
Penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dapat diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh Menteri kepada PTN dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum atau dengan membentuk badan hukum untuk menghasilkan pendidikan tinggi bermutu.

Logika badan hukum tidak dapat diterima karena inilah yang membuat UU BHP ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Untuk apa kita mengulang kesalahan yang sama? Perguruan Tinggi Negeri ya Perguruan Tinggi Negeri, tidak perlu di badan hukum-kan. Mengapa suatu Perguruan Tinggi harus berbentuk badan hukum?

Jikapun otonomi kampus yang hendak dicapai, yang dikejar seharusnya adalah hak otonomi dalam manajemen, bukan masalah pendanaan. Di pasal 67 dijelaskan bahwa konsekuensi dari badan hukum adalah pemberian kewenangan untuk mendirikan badan usaha dan mengembangkan dana abadi (poin e) dan untuk mengelola kekayaan negara yang dipisahkan kecuali tanah (poin g). Justru pasal ini menjadi berbahaya jika diartikan bahwa PT dapat menjadi perusahaan yang memutar uangnya untuk kebutuhan profit.

2. Perguruan Tinggi Harus Mencari Dana Tambahan untuk Masyarakat Kurang Mampu.

Tertera dalam pasal 74 ayat 1:
(1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau perguruan tinggi berkewajiban memenuhi hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik

Kata “dan/atau” mengandung unsur kerancuan. Mahasiswa yang kurang mampu seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Mengapa demikian? Karena jika PT diharuskan memenuhi hak mereka, maka selain mendidik, PT memiliki kewajiban tambahan yaitu mencari dana.

3. Peran Pemerintah Sebagai Bank.

Tertera dalam pasal 74 ayat 2:
(2) Pemenuhan hak mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan:
a. beasiswa kepada mahasiswa berprestasi;
b. bantuan atau membebaskan biaya pendidikan; dan/atau
c. pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan.

Poin c seharusnya ditiadakan. Salah satu nilai ideologi liberalisme adalah anjuran berutang. Dalam pasal ini, mahasiswa sudah diajarkan untuk berutang. Di sisi lain, keberadaan poin ini menutup sebagian akses untuk beasiswa. Seharusnya beasiswa menjadi satu-satunya pilihan untuk pemenuhan hak mahasiswa kurang mampu.

4. Kewenangan Perguruan Tinggi Asing Membuka Kampus di Indonesia.

Tertera dalam pasal 89:
(1) Perguruan Tinggi negara lain dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ini semakin memperkuat opini bahwa RUU ini menjadi scenario liberalisasi yang ditandai dengan hilangnya sekat-sekat antar negara. Ketika PT negara lain bisa membuka pendidikan di Indonesia, yang dikorbankan adalah PTS yang tidak dapat bersaing. Apalagi masyarakat kita tengah suka dengan tren internasional. Belum lagi kultur pendidikan asing yang belum tentu cocok dengan pendidikan nasional. Pasal ini jelas harus kita tolak.

Penutup: Mau Dibawa Kemana Pendidikan Tinggi Kita?

Pengesahan RUU Dikti mengalami penundaan hingga Agustus 2012 nanti. Alasannya kementrian Pendidikan dan Kebudayaan belum satu suara terkait isi RUU tersebut. Namun, dalam perspektif saya, sekali lagi gerakan mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat peduli pendidikan berhasil membuat pemerintah berpikir ulang untuk mengesahkan RUU ini.

Ke depannya, menjadi kewajiban kita bersama mengawal perumusannya. Secara pasal per pasal, perubahan isi sangat mungkin terjadi. Di luar apa yang dibahas di atas, masih ada beberapa pasal lain yang masih kontroversial.

Namun, bagaimanapun redaksi kalimatnya, yang menjadi perhatian bagi kita utamanya adalah agar jangan sampai aturan tersebut menjadi dasar bagi privatisasi pendidikan tinggi di negeri ini. Karena merupakan janji negara untuk memastikan setiap anak bangsa dapat mengakses pendidikan setinggi-tingginya.

Penulis

Muhammad Yorga Permana
Staf Kabinet KM ITB 2012/2013

Sumber: Menantikan Akhir Cerita RUU Pendidikan Tinggi (Majalah Ganesha ITB, 21 April 2012)

Lampiran:
Next Previous Home
 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons