Rabu, 21 September 2011

Pengusahaan Migas di Indonesia dalam Perspektif Kedaulatan Negara Atas SDA

Bahan galian minyak dan gas bumi (migas) yang terdapat di dalam bumi Indonesia adalah sumber daya alam strategis yang sangat penting bagi negara. Sampai dengan saat ini subsektor migas masih sebagai penyumbang terbesar penerimaan negara. Untuk tahun 2010, misalnya, penerimaan negara dari subsektor migas diperkirakan sebesar Rp. 219,2 triliun (melebihi target APBN-P 2010 sebesar Rp. 215 triliun), terdiri atas PPh migas Rp. 58,9 triliun, PNBP migas Rp. 152,05 triliun, dan PNBP lainnya Rp. 8 triliun.

Meskipun saat ini Indonesia telah berubah dari negara net oil exporter menjadi net oil importer sebagai akibat meningkatnya konsumsi dalam negeri yang tidak diimbangi dengan kenaikan produksi, subsektor migas sampai dengan saat ini (dan tampaknya pada tahun-tahun ke depan) masih diyakini sepenuhnya sebagai penyumbang devisa negara yang cukup signifikan.

Optimisme ini setidaknya didasarkan atas fakta-fakta sebagai berikut: pertama, ketersediaan cadangan energi yang besar;kedua, pertumbuhan kebutuhan energi yang cukup tinggi; ketiga, komitmen pemerintah terhadap penciptaan iklim bisnis yang kondusif di sektor minyak dan gas bumi. keempat, restrukturisasi dan deregulasi industri migas nasional yang memungkinkan adanya kompetisi pasar yang sehat dan transparan. 

Oleh sebab itu, migas sebagai komoditas strategis dan penyumbang devisa negara yang cukup signifikan harus dikelola seoptimal mungkin sehingga dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 33 UUD 1945 sama sekali tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa pengusahaan migas harus dituangkan dalam bentuk kontrak tertentu. UUD 1945 hanya menyebutkan prinsip-prinsipnya saja, yakni (i) “dikuasai oleh negara” dan (ii) “dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Ini berarti bahwa konstitusi memberi peluang kepada penyelenggara negara atau pemerintah untuk menggunakan bentuk kontrak apa pun dalam pengusahaan migas di Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar tersebut di atas. 

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas 2001), pengusahaan migas di Indonesia dituangkan dalam bentuk (a) Kontrak Karya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (UU Migas 1960) dan (b) Kontrak Production Sharing sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (UU PERTAMINA). Salah satu perbedaan prinsip antara Kontrak Karya dan Kontrak Production Sharing terletak pada pembagian pendapatan dari hasil minyak dan gas bumi. Pada Kontrak Karya, yang dibagi adalah hasil penjualan minyak dan gas bumi; sedangkan pada Kontrak Production Sharing yang dibagi adalah hasil produksi minyak dan gas bumi. 

Era Kontrak Karya berakhir bersamaan dengan berakhirnya Kontrak Karya antara PN Permigas dan PT Shell pada 1993. Sementara itu, Kontrak Production Sharing semakin berkembang dan menjadi satu-satunya bentuk kontrak kegiatan usaha hulu migas di Indonesia sampai kemudian lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas 2001).

Sejak diundangkannya UU Migas 2001, Kontrak Production Sharing tidak lagi menjadi satu-satunya bentuk kontrak di bidang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Pasal 11 ayat (1) UU Migas 2001 menyebutkan bahwa kegiatan usaha hulu migas dilaksanakan dalam bentuk kontrak kerja sama. Dengan kata lain, bentuk kontrak di bidang kegiatan usaha hulu migas dapat berupa Kontrak Production Sharing atau bentuk kontrak kerja sama lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip ”dikuasai oleh negara” dan ”dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sebelumnya telah dikemukakan bahwa landasan konstitusional dalam kegiatan usaha migas adalah Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945. Disebutkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Prinsip ”dikuasai negara” tersebut dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang SDA yang lahir pascakemerdekaan maupun pascareformasi, di antaranya Undang-Undang No. 37 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dan terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk kegiatan usaha di bidang pertambangan umum dan Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan usaha di bidang migas. 

Pada tataran praktis, pengertian ”dikuasai negara” ternyata telah ditafsirkan berbeda-beda dari waktu ke waktu.  Pertama, pada masa Demokrasi Terpimpin, pengertian ”dikuasai negara” diartikan sebagai negara memiliki wewenang untuk menguasai dan mengusahakan langsung semua sumber daya alam  melalui perusahaan-perusahaan milik negara. Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara, pemerintah menyeragamkan bentuk badan usaha milik negara menjadi perusahaan negara yang pada masa itu berjumlah sekitar 822 perusahaan negara.

Kedua, pada masa Orde Baru, pengertian ”dikuasai negara” telah bergeser dari ”pemilikan dan penguasaan secara langsung” menjadi ”penguasaan secara tidak langsung” melalui kepemilikan seluruh saham di BUMN. Hal ini terjadi karena pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa mengelola sumber daya alam  secara langsung memerlukan sumber daya manusia yang terampil (skill), modal yang sangat besar (high capital), teknologi tinggi (high technology), dan berisiko tinggi (high risk). UU Migas 1960 dan UU PERTAMINA lahir pada masa ini.

Ketiga, pada masa Reformasi, pengertian ”dikuasai negara” bergeser ke arah yang lebih praktis dan terbuka. Pemerintah memberikan peluang sebesar-besarnya kepada investor swasta atau asing untuk terlibat langsung dalam pengusahaan sumber daya alam  melalui pemberian izin langsung (license) atau kontrak kerja sama operasi (KSO). Bahkan, sebagian saham milik milik negara di BUMN telah dijual kepada investor-investor swasta melaui penawaran umum di bursa-bursa efek, baik di dalam negeri maupun di luar negeri,  seperti yang dilakukan PT Telkom, PT Indosat, dan PT Gas Negara. Ini terjadi karena pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk sangat pesat, ketidakmampuan BUMN dalam memobilisasi dana, dan terbatasnya APBN untuk memenuhi kebutuhan dan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.

Kebijakan Pemerintah Orde Baru dan Pemerintah Reformasi dalam konteks pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 tampaknya sejalan dengan pemikiran Mohammad Hatta (”Bung Hatta”), Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia dan perumus Pasal 33 UUD 1945. Bung Hatta berpandapat bahwa kata dikuasai negara dalam Pasal 33 UUD 1945 tidak harus diartikan negara sendiri sebagai pelaku usaha. Kekuasaan negara terletak pada kewenangan membuat peraturan untuk melancarkan jalan ekonomi dan melarang terjadinya penghisapan orang lemah oleh orang lain yang bermodal.

Makna ”dikuasai negara” juga diperdebatkan banyak orang, baik yang dikemukakan dalam literatur maupun seminar atau diskusi. Perdebatan berkisar pada kata kunci ”dikuasai negara” vis a vis ekonomi pasar bebas yang mendominasi perekonomian dunia. Tetapi, secara garis besar, kesimpulan akhirnya tidak bergeser dari pemikiran Bung Hatta. Putusan MK dalam perkara judicial review atas UU Migas 2001 terhadap UUD 1945 juga sejalan dengan pemikiran dan pendapat Bung Hatta. Mengenai makna ”dikuasai negara”, MK berpendapat antara lain sebagai berikut (tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 002/PUU-I/2003. Dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2005)

… pengertian “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsep kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh negara dilakukan oleh Pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi (consessie). Fungsi pengaturan oleh negara (regelendaad) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah. Fungsi pengelolaan (beheersdaad) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (share-holding) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan, yang melaluinya Negara, c.q. Pemerintah, mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan oleh negara (toezichthoudensdaad) dilakukan oleh Negara, c.q. Pemerintah, dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas sumber-sumber kekayaan dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat … Yang harus dikuasai oleh negara adalah jika: (i) cabang-cabang produksi itu penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak; atau (ii) penting bagi Negara, tetapi tidak menguasai hajat hidup orang banyak; atau (iii) tidak penting bagi Negara, tetapi menguasai hajat hidup orang banyak. Ketiganya harus dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat …

Dengan kata lain, makna “dikuasai negara” tidak harus diartikan bahwa negara sendiri yang  langsung mengusahakan sumber daya alam. Aksentuasi “dikuasai negara” atau kedaulatan negara atas SDA terletak pada tindakan negara dalam hal pembuatan kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap kegiatan usaha di bidang sumber daya alam.

Kedaulatan negara atas Sumber Daya Alam (SDA) adalah kata lain dari “dikuasai oleh negara” atau, untuk meminjam istilah Abrar Saleng, “ penguasaan negara atas pertambangan”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ada tiga kosa kata yang terkait dengan kedaulatan, yaitu daulat; berdaulat; dan kedaulatan yang masing-masing berarti “kekuasaan”, “mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan negara atau daerah”, dan “kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara, daerah, dan sebagainya”. Dengan demikian, kedaulatan atas SDA berarti kekuasaan tertinggi yang dimiliki negara atas SDA.

Prinsip kedaulatan negara atau hak menguasai oleh negara atas SDA bukanlah sesuatu yang asing dan bahkan telah diakui sepenuhnya oleh hukum internasional sebagaimana dapat dijumpai dalam pelbagai dokumen resmi. Dokumen-dokumen dimaksud, untuk mengutip Achmad Madjedi Hasan, adalah sebagai berikut.
  1. Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (”PBB”) tanggal 21 Desember 1952 tentang penentuan nasib sendiri di bidang ekonomi. Dalam resolusi tersebut ditegaskan mengenai hak setiap negara untuk memanfaatkan secara bebas SDA-nya.
  2. Resolusi Majelis Umum PBB tanggal 14 Deseember 1962, 25 November 1966, dan 17 Desember 1973. Resolusi ini memperluas ruang lingkup prinsip hak permanent sovereignty (penguasaan permanen) atas kekayaan alam di dasar laut dan tanah di bawahnya yang masih berada dalam yurisdiksi suatu negara.
  3. Resolusi Majelis Umum PBB Tahun 1974 dan Deklarasi tentang pembentukan Tata Ekonomi Internasional Baru dan Program Hak-hak Ekonomi dan Kewajiban Negara (Charter of Economic Rights and Duties of States). Resolusi tersebut menegaskan kembali mengenai hak menguasai oleh negara untuk mengawasi kekayaan alamnya dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
  4. Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Pasal 1) dan Covenant on Civil Political Rights (Pasal 1) tanggal 16 Desember 1966. Perjanjian ini juga menegaskan mengenai hak suatu negara untuk memanfaatkan secara bebas kekayaan alamnya.
  5. Declaration on the Human Environment Tahun 1972 di Stockholm. Dalam Pasal 11 dan 12 ditegaskan bahwa negara memiliki hak berdaulat untuk memanfaatkan SDA-nya sesuai dengan kebijakan pemeliharaan lingkungannya masing-masing. Dalam pemanfaatan SDA tersebut, negara bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan yang merugikan lingkungan, baik di wilayahnya sendiri, maupun di wilayah negara lain.
Prinsip dikuasai negara atau kedaulatan negara atas migas sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945 dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang migas, yaitu Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (UU Migas 1960) sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas 2001). Setidaknya prinsip dikuasai oleh negara terlihat pada ketentuan-ketentuan berikut ini. 
  1. Migas sebagai SDA strategis merupakan kekayaan nasional dan dikuasai oleh negara (Pasal 4 ayat 1 UU Migas).
  2. Penguasaan oleh negara dimaksud diselenggarakan oleh pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan (Pasal 4 ayat 2 UU Migas).
  3. Sebagai pemegang Kuasa Pertambangan, pemerintah membentuk Badan Pelaksana (Pasal 4 ayat 3 UU Migas) untuk melakukan pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha hulu di bidang migas (Pasal 1 angka 23 jo Pasal 44 ayat 2 UU Migas) dan Badan Pengatur untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM dan gas bumi dan pengangkutan gas bumi melalui pipa di bidang hilir (Pasal 1 angka 24 jo Pasal 8 ayat 4, Pasal 46, dan Pasal 47 UU Migas).
  4. Kepemilikan SDA tetap di tangan pemerintah sampai pada titik penyerahan (Pasal 6 ayat 2).
Selain UU Migas 2001, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi juga mengisyaratkan prinsip kedaaulatan negara atas SDA. Pasal 6 ayat (3) berbunyi: “Dalam hal krisis energi dan darurat energi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan terganggunya fungsi pemerintahan, kehidupan sosial masyarakat, dan/atau kegiatan perekonomian, Pemerintah wajib melaksanakan tindakan penanggulangan yang diperlukan”. 

UU Migas 1960 dan UU Migas 2001 secara eksplisit memilih kontrak kerja sama sebagai bentuk hukum pengusahaan di bidang hulu migas. Bedanya, UU Migas 1960 secara tegas dan spesifik menetapkan jenis Kontrak Production Sharing(KPS) sebagai bentuk hukum pengusahaan hulu migas; sedangkan UU Migas 2001 tidak menyebut secara spesifik mengenai jenis kontraknya. Artinya, kegiatan usaha hulu migas dapat dilakukan dalam bentuk KPS maupun jenis kontrak kerja sama lainnya yang menguntungkan negara.

Masalahnya adalah, terutama jika dikaitkan dengan prinsip kedaulatan negara atas SDA, mengapa memilih kontrak kerja sama sebagai bentuk hukum pengusahaan hulu migas? Mengapa, misalnya, tidak memilih izin sebagai bentuk hukum pengusahaan migas seperti halnya dalam pengusahaan mineral dan batu bara atau panas bumi ? Bukankah dasar hukum pengusahaan migas, mineral dan batu bara, dan panas bumi bersumber pada ketentuan yang sama, yaitu Pasal 33 UUD 1945 ? Jika di Indonesia terjadi darurat migas, dapatkah negara yang notabene sebagai pemegang kedaualatan atas energi mengambil langkah-langkah kebijakan sebagaimana diamanatkan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, di antaranya membatalkan kontrak migas yang ada? 

Menjawab paparan sebelumnya, dalam tataran praktis, kontrak atau perjanjian kerja sama selalu mengikat para pihak secara ketat. Undang-undang di semua negara menghormati dan menjamin sepenuhnya bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak merupakan sesuatu yang harus dipatuhi sesuai dengan asas pacta sunt servanda. Pasal 1338 dan 1339  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menyebutkan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kepatutan. Artinya, kontrak-kontrak yang tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kepatutan tidak dapat diputuskan atau diakhiri secara sepihak. Pemutusan kontrak hanya dapat dilakukan melalui pengadilan, itu pun jika para pihak atau salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya (wanprestasi). 

Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu dicermati terkait dengan kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu migas dihubungkan dengan kedaulatan negara atas SDA. Pertama, semua kontrak kerja sama (KKS/KPS) hulu migas berdurasi 30 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 20 tahun. Banyak hal  yang bisa  terjadi di kemudian hari yang sama sekali tidak terpikirkan sebelumnya pada saat kontrak tersebut dibuat. Artinya, tidak menutup kemungkinan kontrak yang dibuat pada 10 tahun  atau 20 tahun yang lalu isinya tidak lagi sesuai dengan perasaan keadilan saat ini. Perubahan terhadap kontrak tersebut tidak dapat dilakukan, kecuali atas persetujuan kedua belah pihak.

Kedua, indikasi kedaulatan negara dapat terlihat dalam klausula kontrak  yang mengatur mengenai Domestic Market Obligation (DMO). Masalahnya jika kontraktor tidak melaksanakan kewajibannya terkait dengan DMO, pemerintah tidak dapat melakukan upaya paksa terhadap kontraktor, kecuali melalui gugatan ke forum atbitrase yang sudah disepakati dalam kontrak tersebut.     

Ketiga, sebagian besar para pihak dalam kontrak-kontrak hulu migas tunduk pada stelsel hukum yang berbeda karena perbedaan kewarganegaraan. Kontrak seperti ini masuk dalam kategori perjanjian perdata internasional yang dalam banyak hal tunduk pada kaedah-kaedah hukum perdata internasional.

Keempat, kontrak-kontrak hulu migas (KPS/KKS) bersifat unik. Berbeda dengan jenis kontrak kerja sama pada umumnya, kontrak migas lebih banyak memuat kewajiban yang harus dilakukan oleh kontraktor daripada kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah c.q. BPMIGAS. Itu sebabnya mengapa para kontraktor yang notabene adalah para investor di bidang usaha migas selalu meminta jaminan kepastian hukum terhadap pelaksanaan kontrak yang sudah disepakati bersama. 

Dengan demikian, terlihat jelas bahwa ada sisi negatif atau kelemahan kontrak kerja sama sebagai bentuk hukum pengusahaan hulu migas dalam perspektif kedaulatan negara atas SDA. Jika pemerintah atau negara berpendapat bahwa kontrak tersebut perlu direnegosiasi karena tidak lagi sesuai dengan kondisi objektif dan perasaan keadilan saat ini, kontraktor tidak begitu saja dapat menerimanya dengan sukarela. Keberatan kontraktor dilindungi oleh undang-undang karena kontrak tidak dapat dibuah secara sepihak. 

Adanya permohonan uji materii (judicial review) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (PP Cost Recovery)  terhadap peraturan perundang-undangan di atasnya yang diajukan oleh Indonesia Petroleum Association (IPA) ke Mahkamah Agung membuktikan adanya sisi negatif tersebut di atas. Intinya IPA berpendapat bahwa kontrak kerja sama yang sudah ada sebelum lahirnya PP Cost Recovery harus dihormati dan dipatuhi oleh para pihak. Demikian pula dengan  renegosiasi atas Kontrak Karya dan PKP2B di bidang mineral dan batu bara yang sedang berjalan  antara pemerintah dan kontraktor merupakan bukti kongkret adanya sisi negatif atau kelemahan dari bentuk hukum kontrak kerja sama dalam perspektif kedaulatan negara atas SDA. 

Berbeda halnya jika pemerintah memilih izin sebagai bentuk hukum pengusahaan migas. Kedaulatan negara atas SDA lebih terlihat pada bentuk hukum ini karena pemerintah setiap saat dapat mencabut izin tersebut bila kontraktor tidak melaksanakan kewajibannya. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memilih izin sebagai bentuk hukum pengusahaan di bidang mineral dan batu bara dan panas bumi.

Penulis

Agus Salim
Biro Hukum dan Humas, Kementerian ESDM 

Next Previous Home
 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons