Sunday, April 1, 2012

Pesan di Balik Hura-hara BBM (Lampung Post, 01 April 2012)

Rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan perihal RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012 di Kompleks Parlemen DPR, yang berlangsung hingga Sabtu (31-3) dini hari tadi, sepakat memilih opsi baru Pasal 7 Ayat (6) dan menambah Ayat (6a). Opsi itu mempersilakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dengan mengacu harga minyak dunia.

Artinya, penaikan harga BBM) batal dilakukan 1 April 2012. Namun, penaikan bisa sewaktu-waktu terjadi karena DPR menyerahkan penentuan harga BBM kepada pemerintah dengan mengacu harga minyak dunia.

Meskipun penaikan harga BBM batal atau tepatnya ditunda, toh aksi unjuk rasa ternyata belum reda. Mahasiswa dan pemuda masih bergerak di bawah memprotes pemerintah.

Aksi mahasiswa yang terjadi merata di seluruh Indonesia seharusnya tidak hanya dipandang sebagai gerakan sesaat, apalagi menuduh di balik aksi itu ada pihak-pihak yang menunggani. Tak semudah itu menunggangi gerakan mahasiswa, apalagi yang rela berhadapan dengan aparat dan mendapat perlakuan buruk.

Pemerintah harus mampu menangkap pesan di balik hura-hara penolakan tersebut. Gelombang aksi yang serentak terjadi di berbagai daerah bisa terjadi karena kesamaan pandang dalam menghadapi kinerja pemerintah.

Pesan yang tersirat di balik aksi penolakan penaikan harga BBM tersebut adalah turunnya legitimasi pemerintah di mata masyarakat. Survei terbaru yang dilansir Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada 5 Februari 2012 menunjukkan untuk pertama kali sejak tahun 2009, posisi Partai Demokrat, pengusung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melorot ke urutan ketiga di bawah Partai Golkar dan PDI Perjuangan.

Mencuatnya kasus wisma atlet yang melibatkan para kader Partai Demokrat membuat pamor Partai Demokrat melorot tajam. Rakyat makin geram terhadap pemerintah makin memuncak ketika Presiden SBY menyatakan akan menaikkan harga BBM.

Merebaknya aksi kekerasan dalam dua pekan terakhir adalah puncak kulminasi terhadap rangkaian kekecewaan terhadap pemerintah. Kita berharap dengan penundaan kenaikan harga BBM ini pemerintah serius membenahi kinerjanya, terutama dalam memberantas korupsi.

Pasalnya, banyak yang yakin jika korupsi mampu ditekan, APBN sanggup menutup kenaikan subsidi BBM. Untuk itu, pemerintah harus mampu kembali meraih kepercayaan rakyat bahwa roda pemerintahan dijalankan dengan prinsip good governance atau tata kelola pemerintah yang baik. Hati masyarakat selama bertahun-tahun akibat kasus korupsi harus segera diobati dengan menumpas dan menghukum siapa saja tanpa pandang bulu. Kemudian, secara bertahap membenahi infrastruktur agar rakyat dapat menikmati pembangunan.(*)

Sumber: Pesan di Balik Hura-hara BBM (Lampung Post, 01 April 2012 21:50 WIB)
Next Previous Home
 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons