Jumat, 06 April 2012

Problematika Koalisi Dalam Alam Presidensial ala Indonesia

Sidang Paripurna DPR pada 30 Maret 2012 merupakan bukti telanjang mogoknya sistem presidensialisme di Indonesia. Proposal Presiden SBY terjungkal oleh kocar-kacirnya barisan koalisi pendukung pemerintah di parlemen.

Dalam hitungan kertas, koalisi partai pendukung pemerintah, dalam hal ini Setgab, menguasai mayoras suara DPR. Akan tetapi, yang terjadi di lapangan justru sebaliknya: sebagian anggota koalisi, khususnya PKS, loncat pagar. Sedangkan Golkar menjalankan maneuver politik sendiri. Praktis, partai koalisi yang tetap bertahan di dalam pagar hanya PKB, PPP, dan PAN.

Dewan Pembina Observer Indonesia, Mulyana W Kusumah, menganggap Sidang Paripurna DPR itu sebagai kegagalan Presiden SBY dalam menggalang kekuatan efektif koalisi di DPR. Disamping rendahnya kapasitas governability yang dipunyai Presiden SBY.

“Kelihatannya saja partai koalisi itu mendukung penaikan harga BBM, tetapi kenyataannya mereka menolak kenaikan harga BBM itu,” kata Mulyana.

Mulyana juga menandai adanya problematika koalisi dalam sistem presidensialisme di Indonesia. “Koalisi partai terkadang tidak efektif,” katanya.

Menurut  pengamat sistem kepartaian dan pemilu, Dr. Pipit Kartawidjaja, koalisi itu mestinya bertahan dari awal hingga akhir. “Kalau mau sistem pemerintahan kuat, maka koalisi mestinya bisa bertahan dari awal hingga akhir,” tegasnya.

Di luar negeri, kata Pipit, koalisi antar partai itu diatur oleh kontrak politik. Jadi, tidak ada alasan bagi anggota koalisi untuk meninggalkan koalisi.

Persoalan mendasar kepartaian di Indonesia adalah tidak adanya basis ideologi, tidak mengakar ke massa, dan tidak punya garis politik. Selain itu, sebagian besar parpol di Indonesia bersandar pada kekuasaan dan modal sebagai jalan membangun partai.

Akibatnya, parpol akan selalu berusaha masuk ke dalam kekuasaan, supaya bisa mengakses jaringan kekuasaan dan uang. Sementara, pada sisi yang lain, parpol itu tidak mau citranya rusak di hadapan publik.

PKS, misalnya, sebuah partai yang berusaha menggabungkan islamisme dan populisme, mengikatkan diri dalam sebuah koalisi neoliberal. Sudah bisa dipastikan PKS akan menjadi kutu-loncat: dalam situasi normal ia akan bertahan di koalisi, sedangkan di suatu krisis ia akan menjadi oposisi.

ULFA ILYAS 

Sumber: Problematika Koalisi Dalam Alam Presidensial ala Indonesia (Berdikari Online, 6 April 2012 19:40 WIB)
Next Previous Home
 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons