Jumat, 03 Juni 2005

Radius Prawiro, Pragmatisme Seorang Ekonom Birokrat

SETELAH Pak Muby (panggilan akrab Prof Mubyarto), kita kembali ditinggalkan oleh ekonom berpengaruh. Radius Prawiro, salah satu peletak dasar ekonomi Indonesia dipanggil Tuhan Kamis 26 Mei lalu ketika menjalani pengobatan di Jerman.

Menelusuri pemikiran ekonomi Radius sungguh tidak mudah, karena memang jarang sekali gagasan-gagasannya muncul di media massa.

Tetapi mengatakan pemikirannya tidak mewarnai arah dan kebijakan ekonomi Indonesia jelas sangat salah, karena Radius termasuk salah satu di antara sedikit ekonom yang terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi Indonesia, terutama dalam hampir 30 tahun masa pemerintahan Presiden Suharto.

Bahkan boleh dikatakan dia termasuk sebagai arsitek sekaligus peletak dasar bangunan ekonomi negeri ini.

Peran besarnya tampak pada keterlibatannya dalam pemerintahan Presiden Suharto yang dimulai menjadi Gubernur Bank Indonesia (BI) tahun 1966.

Sejarah ekonomi mencatat tahun 1966 adalah tahun keambrukan ekonomi Indonesia. Tingkat inflasi waktu itu sekitar 600% sehingga pemerintah melakukan sanering atau pengurangan nilai rupiah.

Keterlibatan dalam kebijakan dan pelaksanaan ekonomi Indonesia Radius terus tercatat hingga 1993 ketika tugasnya sebagai Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pengawasan Pembangunan.

Warna ekonomi Indonesia selama periode rezim Orde baru di bawah Suharto tidak lepas dari campur tangan ekonom jebolan Nederlandsche Economicsche Hogeschool Rotterdam itu.

Isu-isu ekonomi politik era Radius tidak jarang berembus bersamaan dengan isu yang kemudian kita sebut sebagai SARA (suku, agama, dan ras).

Radius Prawiro memang bukan lulusan University of Berkeley, tetapi sulit mengatakan ia bukan kelompok ekonom yang kemudian dikenal sebagai "Mafia Berkeley" yang dikomandani oleh Widjojo Nitisastro.

Walaupun lulusan sekolah Eropa, mungkin karena latar belakangnya sebagai akuntan ia cenderung cocok dengan pragmatisme kebijakan ekonomi yang dikembangkan oleh "Mafia Berkeley" tersebut.

Kebetulan Presiden Suharto sendiri seorang yang sangat pragmatis. Pragmatisme Suharto ketemu dengan pragmatisme "Mafia Berkeley" dan jadilah kebijakan-kebijakan yang sangat pragmatis.

Lihat saja bagaimana Pak Harto memahami persoalan ekonomi Indonesia ketika mulai berkuasa pada tahun 1967.

Kebangkrutan ekonomi dan kemiskinan dilihat secara begitu sederhana oleh Pak Harto. Pak Harto tidak mau terjebak pada perdebatan teoretis tentang trade off antara pemerataan dan pertumbuhan.

Pikiran sederhana Pak Harto: apa yang mau dimeratakan jika tidak ada kue yang dibagi? Kue itu harus ada dulu yang berarti pertumbuhan harus lebih dulu baru kemudian pemerataan.

Kenyataan lainnya adalah kita tidak punya uang cukup untuk membuat kue tersebut, sehingga dibukalah pintu bagi modal asing untuk masuk Indonesia melalui UU mengenai Penenaman Modal Asing (PMA) pada tahun 1967.

Lebih Lancar

Untuk mendapatkan utang luar negeri dibuka jalur ke Bank Dunia, IMF, dan lembaga donor internasional lain. Sebelumnya pada zaman Bung Karno utang luar negeri ''diharamkan''.

Jalur untuk mendapatkan akses ke lembaga-lembaga internasional tersebut menjadi lebih lancar karena pada masa itu selain sebagai Gubernur BI, Radius Prawiro menjadi Gubernur IMF, Wakil Gubernur ADB, dan Ketua Dewan Gubernur Bank Dunia.

Jadi peran Radius memang sangat signifikan dalam membuka jalur Indonesia ke lembaga-lembaga keuangan internasional. Sejarah utang luar negeri dari lembaga-lembaga donor internasional yang dimulai pada akhir 1960-an tidak lepas dari perannya.

Di bidang kebijakan ekonomi Radius mempunyai peran besar. Di tangannyalah reformasi perpajakan dimulai.

Ketika menjadi Menteri Keuangan UU Pajak direformasi pada tahun 1984.

Prinsip self assesment untuk pajak penghasilan mulai diterapkan. Pajak pertambahan nilai juga diperkenalkan karena sebelumnya kita menggunakan pajak penjualan.

Di sektor moneter reformasi juga dimulai ketika Radius Prawiro menjadi Menteri Keuangan. Tahun 1983 reformasi perbankan mulai diperkenalkan.

Kebijakan itu yang kita kenal sebagai Paket Kebijakan Juni (Pakjun) 1983 yang tidak lain adalah kebijakan liberalisasi industri perbankan.

Melalui paket kebijakan moneter itu industri perbankan Indonesia diberi kebebasan menentukan tingkat bunga, termasuk penentuan pagu kredit. Sebelumnya hal itu diatur oleh Bank Sentral.

Tahun 1984, reformasi sektor moneter berlanjut dengan diperkenalkan instrumen kebijakan moneter berupa Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU).

Liberalisasi industri perbankan berlanjut melalui Paket Oktober (Pakto) 1988 ketika Radius menjadi Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pengawasan Pembangunan.

Terlepas dari banyak kebijakan yang berhasil dalam mengendalikan ekonomi Indonesia, sebagai ekonom senior yang mempunyai pengaruh besar dalam mewarnai kebijakan ekonomi Radius Prawiro juga menjadi bagian tidak terpisahkan dari kelemahan strategi pertumbuhan ekonomi selama pemerintahan Suharto.

Koreksi-koreksi yang mestinya dilakukan oleh para ekonom yang ada dalam lingkar pemerintahan Suharto tidak dilakukan. Ketika strategi pertumbuhan ekonomi mulai mengorbankan pemerataan sejak akhir 1970-an dan para konglomerat yang dekat istana mulai mengambil banyak peran dalam kebijakan ekonomi, para ekonom termasuk Radius tidak melakukan koreksi.

Hanya Widjojo Nitisastro yang akhirnya secara tegas menarik diri dari pemerintahan pada tahun 1980-an. Mungkin koreksi tidak dilakukan oleh para ekonom birokrat tersebut karena Pak Harto saat itu sudah terlalu kuat dan tidak lagi mau mendengar pendapat para pembantunya.

Akibat tidak dilakukan koreksi secara fundamental atas kebijakan-kebijakan ekonomi yang mulai menyimpang tersebutlah yang akhirnya menjadi bumerang bagi ekonomi Indonesia. Kita menuai krisis ekonomi pada pertengahan 1990-an.

Melihat perjalanan peran Radius Prawiro selama berkarier dalam pemerintahan di bidang ekonomi sangat jelas garis kebijakan dan pemikirannya, yakni sebagai ekonom yang menganut prinsip pragmatisme.

Itulah ciri kebijakan ekonomi semasa pemerintahan Presiden Suharto. Tetapi Bagaimana pun jasa-jasa Radius dalam perjalanan bangsa ini cukup besar, khususnya di bidang ekonomi. Itulah yang wajib kita kenang.

Penulis

Dr FX Sugiyanto,
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang

Sumber: Radius Prawiro, Pragmatisme Seorang Ekonom Birokrat (Suara Merdeka, 03 Juni 2005)
Next Previous Home
 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons