Senin, 05 Maret 2012

Tuntaskan Kasus Register 45 (Lampung Post, 05 Maret 2012)

TAYANGAN video pembantaian warga di Mesuji Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan masih menyisahkan duka mendalam bagi masyarakat. Terlepas video itu benar atau tidak, pemerintah harus dengan cermat dan taktis menangani kasus Mesuji—yang di dalamnya ada sengketa agraria di Register 45.

Pemerintah dan aparat keamanan tidaklah terburu-buru menggusur warga di Suay Umpu, kawasan Register 45. Mengapa? Pemerintah sendiri sudah menemukan solusinya dari hasil temuan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) pimpinan Wakil Menkum dan HAM Denny Indrayana.

Sengketa lahan itu tidak pernah ada penyelesaian dengan kekerasan, dan lebih baik melalui sosialisasi serta mengedukasi warga untuk pindah dari Register 45.

Selama dua pekan terakhir ini, Pemkab Mesuji mengultimatum 6.500 warga yang bertahan di Register 45 Mesuji agar segera meninggalkan kawasan itu. Sebenarnya warga menjadi korban penipuan. Mereka tidak mengerti bahwa kawasan itu adalah hutan larangan yang dilindungi peraturan.

Konflik tanah di Register 45 sebenarnya terus berulang. Pekan lalu, sejumlah warga berpatroli, sebagian di antaranya menenteng senjata tajam, menghadang tim yang akan melakukan penggusuran. Mereka menolak penggusuran yang dilakukan Pemkab Mesuji. Di balik penolakan itu, warga mendesak pemerintah melaksanakan rekomendasi TGPF. Warga ingin perusahaan yang mendiami Regsiter 45 haruslah diperiksa.

Dari konflik itu, sedikitnya 1.000 warga sipil ikut terlibat dalam pengerahan massa. Pelibatan sipil untuk menggusur warga itu menunai kritik keras dari berbagai pihak. Upaya itu bisa menimbulkan konflik horizontal antarmasyarakat.

Kita berharap penggusuran warga tidak sampai mengganggu investasi di Lampung. Sebenarnya, Sai Bumi Ruwa Jurai ini sangat kondusif di tengah keberagaman. Penggusuran dan kekerasan Mesuji menyebabkan Lampung menjadi buruk di mata masyarakat di luar Lampung. Mereka beranggapan Lampung mengerikan dengan warganya kejam.

Tentu kita tidak ingin mengulanginya lagi. Kita berharap dan mendorong penegakan hukum dan mereformasi peraturan agraria di negeri ini yang melilit leher rakyatnya sendiri. Jangan korbankan rakyat untuk kepentingan segelintir kelompok.

Jika memang mereka tidak diperbolehkan mendiami dan bertanam di kawasan Register 45, pemerintah harus membukakan lahan baru bagi masyarakat, memberikan jaminan hidup seperti halnya program transmigrasi yang dilakukan pemerintah di era orde baru.

Lampung harus diselesaikan oleh Lampung sendiri. Sangat wajar Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. mengumandangkan semua pihak tidak memperkeruh suasana dan terus bergejolak. Register 45 dapat diselesaikan asalkan semua pihak jujur dan bersedia menyelesaikannya.

Perusahaan yang diberikan lahan juga harus dievaluasi. Kita pun mengingatkan kepada pemangku peraturan pertanahan, ada moratorium atas persoalan sengketa lahan antara rakyat dan perusahaan. Kita tidak menginginkan lagi kasus berdarah-darah di Dipasena, BNIL, dan AWS.

Peristiwa itu menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak agar tidak terulang kembali. Jika keamanan di daerah tidak terjamin, investasi menurun, dan investor mengurungkan niatnya untuk menanamkan modalnya di bumi Lampung. Dampaknya, akan bertambah angka kemiskinan dan tumbuh suburnya kejahatan.

Sumber: Tuntaskan Kasus Register 45 (Lampung Post, 05 Maret 2012 10:31 WIB)
Next Previous Home
 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons