Friday, March 11, 2011

WikiLeaks dan Pejabat Tinggi Negara

TEMPO Interaktif, Kemampuan bertahan bangsa Indonesia luar biasa dalam menghadapi derita. Ini terbukti dari serangkaian bencana alam besar-besaran, kasus penyerbuan (bukan bentrokan) terhadap kaum minoritas etnis dan agama, derita seumur hidup separuh bangsa yang dilecehkan karena bergender perempuan, korban lumpur Lapindo, hingga berjuta-juta korban politik pada 1965.

Ironisnya, bangsa sehebat ini harus menyaksikan sikap kekanak-kanakan beberapa pejabat tinggi negara, sebagai reaksi terhadap berita beberapa koran asing yang bersumber dari WikiLeaks. Berita bocoran tentang penyelewengan kekuasaan negara itu mungkin ada benarnya, mungkin tidak. Kebenaran biasanya tidak bersifat hitam-putih. Informasi media massa bukan kesimpulan sebuah penelitian secara mendalam dan tidak berpihak pada sebuah badan mandiri. 

Selama berita bocoran itu belum terbukti benar, berlaku asas praduga tak bersalah. Yang merasa dirugikan boleh mengajukan sanggahan atau gugatan. Mutu sanggahan mereka akan dinilai orang lain seperti halnya berita yang disanggah. Yang penting, adu informasi demikian selayaknya terkendali oleh bahasa dan sikap dewasa. Sayangnya, bukan demikian yang kita saksikan akhir pekan lalu. 

Tidak semua yang dituduh terlibat dalam penyelewengan kekuasaan menjadi marah. Taufiq Kiemas memilih tidak menggubris berita yang sempat membuat geger ruang publik Tanah Air. Dengan santai Jusuf Kalla mengakui kebenaran sebagian dari berita itu, menyanggah sebagian lain. Para pejabat yang mewakili Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak hanya menyangkal kebenaran berita yang langsung menyangkut diri mereka, tapi menistakan seluruh isi berita itu dan media yang menyiarkan. Mereka menyatakan protes kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta sebagai sumber awal berita, dan menuntut permintaan maaf. 

Mengapa reaksi mereka sekeras itu? Dua kemungkinan layak ditimbang. Pertama, para pejabat tinggi ini sebenarnya tidak semarah yang disaksikan publik. Mereka menebar citra, khususnya untuk publik Indonesia, seakan-akan sangat marah. Untuk apa? Bisa macam-macam. Menarik belas kasihan publik dengan menampilkan diri sebagai seorang yang lugu, tidak bersalah, tapi telah difitnah? Seperti anak kecil, mereka sudah beberapa kali menampilkan citra sebagai makhluk yang sangat rentan. Ibaratnya mudah menjerit panik bila ada bayang-bayang ancaman nyamuk lewat. 

Kemungkinan kedua, mereka memang marah dan tersinggung berat, karena etika berpolitik ala keraton dari zaman Orde Baru masih terbawa-bawa terus ke masa kini. Karier politik sebagian besar pejabat tinggi negara saat ini merupakan anak kandung Orde Baru. Dalam etika kekeratonan, yang diutamakan bukan benar-tidaknya apa yang dikatakan orang lain tentang sang ratu, melainkan sejauh mana pernyataan itu menghormati sang ratu.

Karena tidak pernah mengenal lingkungan istana, saya tidak bisa memastikan apakah dua dugaan itu ada benarnya. Yang pernah sedikit-sedikit saya kenal adalah beberapa orang yang sekarang menjadi tim penasihat Presiden. Mereka cerdas dan tidak cengeng. Tapi minggu lalu sebagian dari mereka pun ikut-ikut tampil cengeng. Apakah itu menjadi bagian dari tugas resmi mereka? Sebagai penasihat, dan bukan pengeras suara, Presiden, akan lebih elok seandainya mereka menenangkan perasaan para pejabat yang kebakaran jenggot, dan membantu mendewasakan mereka. Tapi kedewasaan, apalagi dalam bidang politik, masa kini, kelihatannya semakin langka.

Ketika berita bocoran itu diterbitkan di Australia, saya sedang menghadiri upacara pembukaan Balai Bahasa Indonesia di ibu kota negara itu, Canberra. Menurut undangan, acara dimulai pukul 09.30 dan ditutup pukul 11. Peresmian akan dilakukan oleh Menteri Pendidikan RI. Tapi hingga menjelang pukul 11, sang menteri belum hadir di tempat acara, walau sudah berada di Canberra. Panitia mengumumkan sang menteri baru bisa hadir beberapa menit sesudah pukul 11. Tamu yang hadir ternyata lebih banyak daripada yang diduga sebelumnya, termasuk sejumlah warga dan pejabat pemerintah Australia. Dengan berat hati, sebagian dari mereka meninggalkan tempat acara sebelum dimulai, karena tugas-tugas lain yang tidak bisa ditunda.

Sebelum pulang, para tamu asyik beramah-tamah dan berbagi kisah tentang pejabat tinggi negara di Jakarta. Seorang Australia bersaksi, sewaktu berada di tengah kemacetan lalu lintas Jakarta, semua pemakai jalan diperintahkan minggir untuk memberi jalan kepada pejabat negara yang mau lewat dan diiringi arak-arakan polisi. Di banyak negara lain, termasuk Australia, hanya pejalan kaki, yang rentan di jalan raya, yang akan diberi perlakuan istimewa seperti itu. Mereka yang cacat fisik, orang usia lanjut, dan ibu hamil akan mendapat perhatian khusus di tempat-tempat umum. Bukan pejabat tinggi negara!

Beberapa tahun lalu, saya pernah menyiapkan perjalanan dari sebuah kota kecil di Indonesia ke luar negeri. Menurut agen perjalanan dan perwakilan Garuda, tiket kelas ekonomi sudah habis untuk tanggal dan rute yang saya butuhkan. Yang ada hanya kelas bisnis. Untunglah ada sponsor yang mengganti ongkos perjalanan. Ketika pesawat transit di Jakarta, petugas Garuda mengatakan bahwa semua kursi di kelas bisnis untuk sementara dinyatakan penuh. Hanya tersedia kursi di kelas ekonomi. Saya tunjukkan tiket kelas bisnis yang sudah terbayar penuh. Dengan senyum ramah, sang petugas Garuda meminta saya tidak mendebat. Ia menganjurkan agar saya menunggu informasi lebih jauh bila nanti ada kursi kosong di kelas bisnis. 

Beberapa detik menjelang keberangkatan, saya diberi kursi di kelas bisnis yang memang sudah saya bayar. Baru setelah di dalam pesawat, saya paham duduk perkaranya. Persis di depan saya, duduk seorang menteri negara, bersama anggota keluarga dan anggota stafnya. Rupanya seluruh kelas bisnis tadi dinyatakan tertutup, juga bagi penumpang yang sudah membayar, karena akan ada rombongan pejabat tinggi negara akan lewat. Agaknya hingga menit-menit terakhir jam terbang, belum ada kepastian berapa jumlah anggota rombongan yang akan ikut sang menteri. Maka semua kursi di kelas bisnis dinyatakan tertutup. Mirip lalu lintas di Jakarta yang akan dilewati pejabat tinggi negara.

Sumber: WikiLeaks dan Pejabat Tinggi Negara (Tempo, 14 Maret 2011 13:01 WIB)
Next Previous Home
 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons