Jumat, 01 Juni 2012

Hambalang dan Proyek Sarat Korupsi (Suara Merdeka, 31 Mei 2012)

Proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasio-nal di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat, kembali mencuat dalam sorotan media massa beberapa hari ini setelah dua gedung dalam kompleks itu ambles. Proyek Hambalang mencuat sejak kasus Muhammad Nazaruddin muncul ke permukaan. Kasua Hambalang juga disebut dalam putusan Majelis Hakim Tindaka Pidana Korupsi Jakarta terhadap terdakwa Muhammad Nazaruddin.

Kejadian amblesnya tanah di lokasi proyek itu semakin memperkuat dugaan korupsi dalam proyek tersebut. Salah satu kejanggalan yang ditengarai mengindikasikan korupsi adalah perubahan nilai proyek sepuluh kali lipat, dari semula diajukan dengan anggran Rp 125 miliar tetapi kemudian meroket menjadi Rp 1,2 triliun. Dana hasil penggelembungan nilai proyek sedemikian rupa itu disinyalir digunakan untuk kepentingan partai politik tertentu.


Kejanggalan-kejanggalan lain masih ditelusuri Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berjanji akan bergerak cepat untuk menuntaskan investigasi atas kasus Hambalangan. Akibat tanah ambles itu, dua gedung roboh. Target pemerintah merampungkan proyek Hambalang pada akhir 2012 tampaknya juga tidak akan akan tercapai. Banyaknya masalah dalam pembangunan proyek ini menyebabkan penyelesaian proyek mundur sampai Agustus 2013.

Hambalang hanya satu dari sekian banyak contoh proyek-proyek gagal. Hampir selalu ada tautan erat antara proyek gagal dengan praktik korupsi. Pada proyek-proyek pembangunan fisik, praktik korupsi mendorong terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang berujung pada hasil akhir yang cacat. Gedung sekolah yang ambruk, jembatan yang runtuh, atau aspal jalan yang cepat mengelupas lebih banyak diakibatkan kesengajaan penyimpangan, bukan karena faktor alam.

Kasus Hambalang menegaskan lagi agenda penting, yakni percepatan penuntasan kasus-kasus korupsi. Sementara itu, proyek-proyek yang sedang berjalan, baik proyek fisik maupun nonfisik, membutuhkan perhatian ekstra agar tidak terulang lagi modus-modus korupsi. Ini memang bukan pekerjaan mudah karena korupsi sepertinya sudah sangat sistemik dan mengakar. Bagaimana mungkin masyarakat mampu mengawasi sekian banyak proyek dari dana pemerintah?

Dalam hal penuntasan kasus korupsi, pemerintah tampaknya memilih jalur ’’lambat tapi pasti’’ ketimbang ’’cepat tetapi berisiko besar’’. Penuntasan kasus korupsi akan selalu menghadapi kekuatan yang tak terlihat, entah itu kekuatan politik, kekuatan gurita bisnis, atau celah-celah hukum itu sendiri. Dengan kerugian yang sudah sede-mikian besar bagi rakyat, pemerintah agaknya perlu lihai bermanuver kapan memilih jalur lambat dan kapan menggunakan jalur cepat.

Next Previous Home
 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons