Minggu, 01 Juli 2012

Hattanomics sama Dengan Ekonomi Rente, Boediono sama dengan Neolib, SBY Memble

JAKARTA,RIMANEWS-Pemerintah SBY saat ini dinilai telah menampilkan kebijakan politik ekonomi ganda yang saling adu kuat. Yakni versi Wakil Presiden Boediono atau 'Boedionomics' dan versi Menko Perekonomian Hatta Radjasa atau 'Hattanomics'. Namun keduanya membiarkan ekonomi rente dan Neoliberalisme berlangsung menggerus sumber daya ekonomi rakyat. Akibatnya, ekonomi rakyat menjadi korban perburuan rente sekaligus korban penghisapan neoliberalisme. Jurang kaya-miskin kian tajam dan makin banyak perempuan kita menjadi TKW, mencapai enam juta wanita.  Hutan habis, kekayaan laut dikeruk, pertambangan dikuras. Masa  depan ekonomi bangsa kian gelap.

Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan mengatakan, pemerintahan Presiden SBY telah menampilkan fokus yang mendua dalam menjalankan politik pembangunan ekonomi nasional.

Di satu sisi, katanya, mengekor pada kepentingan internasional dengan ciri kapitalisme neoliberalistik yang dinahkodai Boediono berikut segelintir menteri bidang ekonomi. Sedangkan pada sisi lain bertumpu untuk mengembangkan agenda perekonomian  proteksionistis melalui Hatta Radjasa. 'Hattanomics', kini mulai ramai diperbincangkan oleh media asing antara lain Wallstreetjournal Online pada 23 Mei 2012. 'Hattanomics' ditengarai berbau nasionalis proteksionis sekaligus anti-asing.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan penetapan bea keluar atau pajak ekspor untuk 65 jenis barang mineral tambang sebesar 20%. Kebijakan ini mendorong pengusaha dan elite kementerian ekuin untuk negosiasi, dan ujung-ujungnya ‘’damai’’ dengan kompromisme  uang rente. Akibatnya Hattanomics dinilai sama dengan ekonomi rente.

Ekonomi rente ala Hattanomics dan Neoliberalisme ala Boediono sama-sama merugikan bangsa Indonesia.  Ekonomi rente merupakan tujuan kebijakan ini untuk mencari dana politik, dimana para petinggi dan elite politik pasti menuai uang dari pengusaha yang nego. Kasus batubara merupakan salah satunya. Ekonomi rente dari kebijakan pajak ekspor ini dilakukan karena tidak ada lagi bank yang bisa dibobol untuk pemilu seperti Bank Bali (era Habibie) dan Bank Century (era SBY)

Menurut Syahganda, kiprah Boediono dalam menjaga corak perjalanan ekonomi neoliberalisme meliputi dukungan utama dari Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu, Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan, dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Muhammad Chatib Basri.

Sedangkan di barisan Hatta Radjasa, kata Syahganda, terdapat Menteri Pertanian Suswono, Menteri Perindustrian MS Hidayat, dan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan.

Sebelum aturan ini keluar, banyak barang tambang yang sudah terlanjut diekspor secara mentah. Kenyataan bahan tambang itu jika diolah di dalam negeri memiliki nilai tambah yang nilainya jauh lebih tinggi daripada barang tambang mentah yang diekspor.
Anggota Komisi VII DPR, Dewi Ariani, menilai, kebijakan pengenaan bea ekspor tampaknya tak dibahas lewat proses pengkajian yang baik. "Kami tidak boleh memihak dalam hal ini, oleh karena itu saya hanya melihat bagaimana keputusan ini diambil," ujar politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan itu.

Dewi mengatakan, lembaga legislatif selama ini tidak pernah diajak berembuk untuk membahas pengenaan pajak tersebut. Padahal, pengambilan keputusan seharusnya ditempuh setelah adanya pembahasan dengan pihak terkait, termasuk LSM.

Bau sangit rent-seeking economy sangat tampak dalam kebijakan ini.

Kalangan pengusaha pertambangan mineral terus menyuarakan penolakannya terhadap rencana pengenaan bea ekspor untuk 14 jenis bahan tambang mentah. Kali ini, Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo) mengancam kemungkinan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) pegawai akibat aturan baru tersebut.

Penerapan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 7 Tahun 2012 bakal menambah angka pengangguran hingga mencapai 3 juta orang.

"Jangan salahkan pengusaha kalau misalkan terjadi pemutusan hubungan kerja besar-besaran dan juga konflik-konflik antara karyawan serta pengusaha terkait berbagai macam hal," ujar Ketua Umum Apemindo, Poltak Sitanggang Mei lalu. Kalangan pengusaha bakal menanggung kerugian cukup besar dari pemberlakuan kebijakan tersebut. Sebab, pengusaha terpaksa membatalkan kontrak pengiriman bahan tambang kepada kontraktor dan pembeli.  Dengan negosiasi melalui elite kementrian ekuin, maka ekonomi rente bisa diraih untuk dana politik bagi para elite politik untuk pemilu dan pilpres 2014

Langkah Indonesia menaikkan tarif ekspor bijih nikel yang belum diolah sebesar 20 persen mulai Juni, diperkirakan bakal berdampak besar terhadap industri Jepang dan China. Dua negara ini sangat tergantung pada bijih nikel impor dari Indonesia.

Pemerintah Indonesia juga akan menerapkan kebijakan melarang eskpor sumber daya alam yang belum diproses pada 2014. Koran Yomiuri Shimbun terbitan Senin (18/9) menulis, langkah ini merupakan contoh dari fenomena upaya nasionalisasi pertambangan di seluruh dunia agar sumber daya alam negara pengekspor bahan mentah itu tidak menjadi habis.(rima/KJ/KCM/DFtk/Centro)

Next Previous Home
 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons