Selasa, 03 Juli 2012

Ijazah Palsu Bertebaran, Kopertis Peringatkan PTS Bermasalah

SURABAYA,RIMANEWS-Soal praktek pemalsuan ijazah dan akta 4 yang berhasil dibongkar oleh Subdit I Ekonomi Ditreskrimsus Polda Jatim belum lama ini. Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah VII Jawa Timur (Jatim) apresiasi keberhasilan tersebut. 

Prof.Dr.H. Sugijanto, MS.,Apt, selaku Kordinator Kopertis menegaskan, meski mengapresiasi namun pihaknya tidak bisa serta-merta ikut campur dalam penanganan kasus tersebut.
Pasalnya, usai diterbitkannya SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI No 184 Tahun 2001 dan surat edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi No 152/E/T/ 2012, Kopertis tidak punya kewenangan banyak soal ijazah.

“Dalam SK tersebut disebutkan bahwa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) diberi otonomi untuk melaksanakan berbagai tindakan, termasuk dalam hal ijazah. Apalagi dalam kasus ini yang bermasalah adalah orang diluar PTS,” tuturnya saat berbincang dengan Centroone.

Dijelaskannya, pihaknya juga tidak akan tinggal diam. Apabila kasus ijazah palsu tersebut diprakarsai oleh PTS.

”Nah, kalau ditemukan laporan ijazah palsu yang dikeluarkan oleh PTS. Kita pun akan turunkan tim pencari kebenaran yang ditugasi khusus mengusut kasus tersebut. Sanksinya juga tegas, mulai sanksi administrasi, menyetop bantuan-bantuan dan pelayanan kepada kampus. Sampai dengan penutupan kampus,” jelasnya.

Tetapi, lanjutnya, untuk meminimalisir hal diatas, Kopertis juga sudah melakukan tindakan antisipatif dengan tim Pengawasan, Pengendalian dan pembinaan (Wasdalbin) milik Kopertis yang selalu melakukan kontrol terhadap peningkatan kemampuan akademik selain prasarana dan sarana sebuah PTS dibawahnya.

Dimana wasdalbin akan mengkroscek langsung kelapangan laporan PTS kepada Wasdalbin tentang proses belajar-mengajar yang dilakukannya serta data kemahasiswaannya selama setahun itu.

“Jadi bilamana ditemukan kecurangan yang dilakukan PTS, kami bisa langsung melakukan tindakan. Namun ini juga butuh kerjasama semua pihak, pasalnya pemalsuan ijazah ataupun pemalsuan perkuliahan itu sudah masuk ranah penipuan. Jadi kita akan serahkan kepada kepolisian untuk segera menindaknya,” tandasnya sembari mengharap partisipasi semua pihak agar segera pelaporkan segala kejanggalan yang ada di PTS agar bisa ditindaklanjuti.

Sebelumnya, Subdit I Ekonomi Ditreskrimsus Polda Jatim berhasil menangkap Sucipto selaku pemalsu ijazah sejak tahun 2008. Dimana ijazah palsu itu dihargai Rp 12 juta untuk S1 plus akta 4, Rp 30 juta untuk S2, dan Rp 70 juta untuk S3.

Sedang barang bukti yang disita petugas berupa seperangkat wisuda seperti toga plus baju wisudawan, 428 lembar ijazah palsu S3 ekonomi Unmer Malang, 439 lembar ijasah palsu S3 Unmer Malang berserta stempel, 323 lembar ijasah palsu S2 Unitomo Surabaya berserta stempel. Serta seperangkat komputer dan uang sebesar Rp 500 ribu serta alat lain yang mendukung untuk pembuatan ijasah palsu.

Sementara pelaku sendiri dijerat pasal 67 ayat (1) Undang undang RI No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas dengan pidana penjara 10 tahun dan denda Rp 1 miliar. Selain pasal itu, pelaku juga dijerat pasal 68 ayat (1) Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas dengan ancaman pidana penjara 5 tahun denda Rp 500 juta.

Ijazah Palsu Bertebaran

Masih soal praktek pemalsuan ijazah dan akta 4 yang berhasil dibongkar oleh Subdit I Ekonomi Ditreskrimsus Polda Jatim beberapa waktu lalu. Dengan temuan tersebut, rupanya tak juga membuat Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jatim yang notabene bertanggungjawab atas kualitas guru, melakukan tindakan.

Padahal dari seorang sumber di lingkungan Mapolda Jatim menyebut hampir 50% pengguna jasa pembuatan akta 4 palsu mantan dosen Unitomo, Drs Sucipto MM bin Amin (48), warga Jalan Hasunudin Malang, Jawa Timur, itu berprofesi sebagai guru dan pegawai negeri sipil.

"Saat ini kami masih belum melakukan inventarisasi dan mendata siapa-siapa dari guru yang diduga menggunakan ijazah palsu itu. Sebab kami tak ingin gegabah bertindak. Karena belum tentu mereka (para guru, red) bersertifikasi palsu," tutur Kepala LPMP Jatim, Salamun saat dikonfirmasi.

Meski demikian, pihaknya akan melakukan pemberian sanksi terhadap guru yang kedapatan memiliki ijazah palsu ataupun akta 4 palsu itu sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 74/2008 pasal 63.

"Sanksinya bisa pencabutan TPP (Tunjangan Profesi Pendidik, red), pencabutan akta IV sampai ke pemecatan atau pencabutan profesi," tegasnya.

Menurut Salamun, sanksi tersebut adalah harga mati. Sebab guru pengguna ijazah atau akta 4 palsu adalah guru-guru yang tidak berkualitas dan kompetensinya sebagai tenaga pendidik diragukan kredibilitasnya.

"Yang jadi korban kebohongan sudah pasti siswanya. Kami akan turunkan tim untuk menelusuri sejauh mana penggunaan ijazah aspal itu," ingat Salamun.

Bahkan, tim yang nantinya akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan di setiap kab/kota di Jatim itu juga bekerjasama dengan Polda Jatim. Ini dilakukan, untuk bisa membuktikan fakta dan pemberian sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Ia juga mengingatkan, masalah ijazah dalam dunia pendidikan adalah sesuatu yang harus diteliti lebih selektif tentang keabsahannya.

Ijazah, lanjut Salamun, merupakan kelengkapan administratif yang secara identitas menjadi pertanggungjawaban secara pribadi maupun kehormatan.

"Sekarang tidak seperti dulu. Untuk jadi guru tidak bisa asal-asalan. Harus melalui uji kompetensi," tandasnya.

Sebelumnya, Subdit I Ekonomi Ditreskrimsus Polda Jatim berhasil menangkap Sucipto selaku pemalsu ijazah sejak tahun 2008. Dimana ijazah palsu itu dihargai Rp 12 juta untuk S1 plus akta 4, Rp 30 juta untuk S2 dan Rp 70 juta untuk S3.

Sedang barang bukti yang disita petugas berupa seperangkat wisuda seperti toga plus baju wisudawan, 428 lembar ijasah palsu S3 ekonomi Unmer Malang , 439 lembar ijasah palsu S3 Unmer Malang berserta stempel, 323 lembar ijasah palsu S2 Unitomo Surabaya berserta stempel.

Serta seperangkat komputer dan uang sebesar Rp 500 ribu serta alat lain yang mendukung untuk pembuatan ijasah palsu.

Sementara pelaku sendiri dijerat pasal 67 ayat (1) Undang undang RI No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas dengan pidana penjara 10 tahun dan denda Rp 1 miliar.

Selain pasal itu, pelaku juga dijerat pasal 68 ayat (1) Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas dengan ancaman pidana penjara 5 tahun denda Rp 500 juta.(GJ/centroone/YT).

Sumber: Ijazah Palsu Bertebaran, Kopertis Peringatkan PTS Bermasalah (Rima News, 30/06/2012 - 07:59 WIB)
Next Previous Home
 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons