Kamis, 28 Juni 2012

Koin untuk Gedung Baru KPK (Analisa Daily, 18 Juni 2012)

TAK jelasnya anggaran pembangunan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena "dicekal" di DPR, mengundang reaksi dari berbagai elemen. Begitu pemimpin KPK mewacanakan akan melakukan penggalangan dana publik, langsung mendapat respon dan antusiasme dari masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat masih cinta dengan lembaga KPK dalam tugasnya untuk melakukan pemberantasan korupsi. Begitu pula sebaliknya bagi DPR, belum sepenuhnya mendukung negara yang bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Keberadaan KPK dirasa sebagai "belenggu" dan mengganggu kebebasan bagi orang-orang yang cinta korupsi.

Gerakan sejumlah sejumlah individu dan koalisi masyarakat sipil (koin untuk KPK) melakukan penggalangan dana untuk membangun gedung baru KPK, merupakan bentuk protes atas sikap dan prilaku politik DPR. Dimata masyarakat, KPK merupakan lembaga yang masih dipercaya dan satu-satunya institusi yang belum terkooptasi dalam proses pemberantasan korupsi. Sedangkan bagi DPR, masyarakat memandang terbalik yakni lembaga yang boros dalam menggunakan anggaran. Sehingga ada kesan kesengajaan menolak anggaran pembangunan gedung baru KPK. Bahkan, jika perlu KPK dibubarkan.

Rasanya, anggaran sebesar Rp61 miliar yang dibutuhkan untuk membangun gedung baru KPK bagi DPR adalah anggaran yang cukup besar, sehingga sangat sulit untuk menyetujuinya. Atau ada hal lain yang tidak tersirat atas persetujuan anggaran itu, dibanding saat DPR menyetujui anggaran proyek Hambalang yang nilainya mencapai Rp1 triliun lebih. Prosesnya mudah dan tidak berbelit-belit. Ini satu cerminan bahwa DPR akan sunggug-sungguh bekerja jika hasilnya menguntungkan diri sendiri dan kelompoknya. Kalau persoalan yang benar-benar menyentuh masyarakat selalui dipolitisasi dan dipersulit. Prilaku DPR saat ini harus diubah dengan tidak memberi forsi tugas yang berlebihan. Tugas sebagai "budgeting" atau penyusun anggaran harus dijalankan dengan benar berpedoman pada azas kebutuhan. Skala prioritas harusnya dijadikan sebagai acuan.

Pengamat Hukum Pradjoto berpendapat, eksistensi KPK harus dipandang sebagai hal yang imperatif. Terlebih di negara yang institusi dan kelembagaannya lemah dan tidak memahami makna "good governance". Dukungan terhadap KPK bukan hanya wajib dilakukan secara moral, akan tetapi juga secara lahir. Kalau kebutuhan gedung saja diabaikan, kebutuhan infrastruktur diterlantarkan, maka bahasa apakah yang terkandung di balik itu semua. Keadaan ini tidak dapat dijawab dengan formalitas bahwa dana harus datang dari APBN dan berhenti pada formalitas itu. Jawaban semacam itu tidak mengubah kebutuhan primer KPK. Rakyat sering punya jawaban berbeda dengan pemerintah, bahkan sering punya suara berseberangan dengan Undang Undang. Menurutnya, bukan perbedaan itu yang harus diselidiki atau dicurigai, akan tetapi terletak kepada mengapa perbedaan itu terjadi dan apa yang salah. Tentu jawabannya terletak kepada komitmen semua untuk menyingkirkan korupsi agar tidak lagi menjadi perilaku yang ajeg dan tidak terlanjur menjadi budaya. 

Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, menuturkan pengajuan anggaran untuk pembangunan gedung sejak dua tahun lalu sebesar Rp225 miliar. Proyeknya rencananya dikerjakan multiyears dengan rincian Rp61 miliar per tahun. Namun, permohonan itu tak ditanggapi Komisi Hukum DPR. Para legislator justru memberi tanda bintang di pengajuan anggaran itu, dan meminta KPK menghubungi Ditjen Kekayaan Negara untuk dicarikan gedung milik negara yang kosong agar bisa digunakan untuk KPK. Padahal, pemerintah telah menyetujui anggaran yang diajukan itu. Ditambah lagi Kementerian Pekerjaan Umum sudah memberikan rekomendasi terkait luas tanah dan bangunan ideal bagi gedung baru KPK yakni sekitar 27.000 m2. KemenPAN merekomendasikan penambahan jumlah pegawai untuk menunjang kerja KPK, dari jumlah saat ini 700 personel, menjadi 1.200 personel. Alasan DPR memberikan tanda bintang pada anggaran KPK, semacam tanda anggaran itu belum disetujui, yakni manajerial, efisiensi dan anggapan KPK adalah lembaga "Ad Hoc".

DPR harus segera membuat kesimpulan, karena rakyat sudah terlanjur membuat gerakan. Harus disadari bahwa KPK bukan sekadar gedung, tapi bagaimana eksitensinya ke depan dalam upaya membersihkan negara ini dari para koruptor. Haruskah para komisioner yang memiliki kerja berat itu tetap bekerja di ruang yang sempit ?


Sumber: Koin untuk Gedung Baru KPK (Analisa Daily, 28 Jun 2012 00:02 WIB)
Next Previous Home
 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons